Home / Berita / Nasional / Soal Monorel, DPRD: Jokowi Lakukan Pembohongan Publik

Soal Monorel, DPRD: Jokowi Lakukan Pembohongan Publik

Proyek Monorel yang masih terbengkalai.  (sinarharapan.com)
Proyek Monorel yang masih terbengkalai. (sinarharapan.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo dituding telah melakukan pembohongan publik karena memutuskan melakukan groundbreaking proyek monorel saat segala persoalan administrasi terkait proyek tersebut belum beres.

Tudingan itu dilontarkan oleh anggota DPRD DKI, Mohammad Sanusi, dalam acara diskusi publik Jakarta Monarail, Jadi Enggak Sih? yang berlangsung di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Menurut Sanusi, seharusnya groundbreaking suatu proyek baru dilakukan saat persoalan administrasi jelas. “Pada saat groundbreaking, Pak Jokowi bilang, ‘Pada saat inilah argonya jalan’. Di-publish di media. Sementara itu, sekarang kita baru tahu kalau perjanjian kerja samanya belum ada. Harusnya ketika mau jalan itu diselesaikan dulu persoalan administrasinya,” kata Sanusi.

Sanusi juga menilai kalau keputusan Jokowi itu pula yang membuat menimbulkan polemik proyek monorel di tengah masyarakat. Karena saat ini, kata dia, masyarakat sudah telanjur menganggap proyek monorel terbengkalai untuk kali kedua.

“Kenapa di-groundbreaking pada saat semua belum selesai. Ini yang menghangatkan masyarakat. Kenapa terhambat lagi. Coba tidak di-groundbreaking, tidak bakal ada persoalan seperti ini. Jadi, jelas, groundbreaking ini kan pembohongan publik pada saat warga Jakarta sangat berharap ada transportasi massal,” papar Sanusi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jakarta Monorail (JM) Jhon Aryananda mengugkapkan bahwa keputusan untuk melakukan groundbreaking diambil karena ada instruksi dari Pemprov DKI.

“Yang melakukan groundbreaking kan Pemprov. Kok malah kita yang disalahkan terus. Kita tak punya kewenangan groundbreaking tanpa izin,” imbuh Jhon.

Groundbreaking proyek monorel dilakukan pada Oktober 2013. Namun, setelah itu proyek pembangunannya tidak lagi berjalan. Penyebabnya adalah belum adanya perjanjian kerja sama antara PT JM dan Pemprov DKI akibat PT JM belum sanggup memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh Pemprov DKI.  (kompas/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (7 votes, average: 9,29 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Silaturrahmi PW KAMMI Sumut. (IST)

Silaturrahim ke DPRD, KAMMI Sumut Perkenalkan Kepengurusan Baru

Organization