Home / Berita / Nasional / JPPR: Makan Saja Susah, Masak Disuruh Nyumbang Kampanye

JPPR: Makan Saja Susah, Masak Disuruh Nyumbang Kampanye

Relawan Jokowi-JK sedang mengumpulkan sumbangan dana kampanye dari masyarakat.  (berita.yahoo.com)
Relawan Jokowi-JK sedang mengumpulkan sumbangan dana kampanye dari masyarakat. (berita.yahoo.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, menilai, seharusnya kubu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kala (JK) mempertimbangkan secara matang permintaan dukungan dana kampanye dari warga. Pasalnya, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki banyak uang.

“Rakyat Indonesia itu untuk makan saja susah, masa mau disuruh nyumbang kampanye juga. Sangat kecil masyarakat sipil biasa menyumbang,” kata Yusfitriadi saat berbincang , Kamis 19 Juni 2014 malam dikutip dari okezone.

Ia mengemukakan, biasanya sumbangan dana kampanye yang besar diperoleh dari perusahaan dan elite partai.

“Kalau mau berbicara jujur, dana kampanye kecil sekali dari masyarakat. Yang lebih besar itu dari pengusaha dan elite partai,” terangnya.

Di luar negeri, lanjut dia, seluruh biaya kampanye, baik legislatif maupun presiden, dibiayai dan diatur negara.

“Makanya jadi gampang kalau mengukur melanggar atau tidak melanggar. Sekarang semua semaunya saja (menerima sumbangan). Enggak ada yang mengatur,” tukasnya.

Ia menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya mengusahakan standar penghitungan terkait audit dana kampanye.

“Kantor akuntan publik hanya mencocokkan pengeluaran dan pemasukan sesuai atau tidak, tapi tidak dicocokkan dengan di lapangan. Misalnya, apakah jumlah spanduk yang dipasang sama atau tidak dengan yang tertera,” sebutnya.

Hingga kini KPU juga tidak mempunyai alat ukur untuk memvalidasi laporan dana kampanye.

“Dana kampanye yang relawan dapat harusnya dicatat kecuali KPU dan Bawaslu mempunyai alat ukur berapa dana kampanye seluruh Indonesia di tingkat kabupaten/kota. Misalnya dijatah per kota maksimal berapa bendera, spanduk,” ucapnya.

Ketiadaan standar itu, kata dia, berpeluang membuka potensi pelanggaran yang tidak terjangkau hukum, karena tidak ada validasi anggaran yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan.

“Itu (standar dana kampanye di lapangan) tidak pernah dihitung. Seharusnya ada pemantauan pengawasan dana kampanye di lapangan. Inikan tidak ada lembaga yang fokus mengawasi dana kampanye. Jangan hanya dilihat di rekeningnya, tetapi harus lihat juga di lapangan,” pungkasnya. (ton/okezone/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (4 votes, average: 7,25 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Mahasiswa: Satu Tahun Jokowi-JK, Tahun Kemalangan