Home / Berita / Nasional / Tolak Tambahan Subsidi Pupuk, Menkeu Tidak Berpihak pada Petani

Tolak Tambahan Subsidi Pupuk, Menkeu Tidak Berpihak pada Petani

Pemerintah menolak mengalokasikan anggaran untuk pupuk bersubsidi di tahun 2014.   (kabar17.com)
Pemerintah menolak mengalokasikan anggaran untuk pupuk bersubsidi di tahun 2014. (kabar17.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa mengungkapkan sejauh ini Menteri Keuangan (Menkeu) masih menolak mengalokasikan anggaran untuk tambahan subsidi pupuk 2014.  Penolakan itu merupakan pukulan telak bagi petani.

“Bulan November dan Desember 2014 tidak akan ada pupuk bersubsidi.  Petani dipaksa membeli pupuk non subsidi.  Dampaknya, pendapatan petani akan berkurang 30 persen”, paparnya.

Disaat harga kebutuhan sehari-hari naik, lanjutnya, pendapatan petani malah berkurang.  ”Ini pukulan ke ulu hati petani. Sangat menyakitkan hati saya”, ucapnya.

Bila pada bulan November dan Desember 2014 dipastikan tidak ada pupuk bersubsidi, lanjutnya, maka gejolak harga pupuk diprediksi terjadi lebih cepat.  Gejolak harga akan terjadi sebelum bulan November.

“Para spekulan akan bekerjasama dengan aparat untuk mengail di air keruh dengan menimbun pupuk bersubsidi.  Pupuk menjadi langka dan kalaupun tersedia harganya lebih mahal”, tuturnya.

“Jadi, meski pupuk bersubsidi baru akan hilang bulan November namun kegundahan petani bisa berlangsung mulai bulan depan”, tandasnya.

Ia menjelaskan, subsidi pupuk pada APBN 2014 sebesar 18,047 triliun. Subsidi tersebut digunakan untuk pengadaan pupuk sebanyak 7,778 juta ton dengan rincian sebagai berikut: urea sebanyak 3,418 juta ton, SP36 (750 ribu ton), ZA (800 ribu ton), NPK (2 juta ton) dan pupuk organik (800 ribu ton).   Subsidi tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan pupuk sampai bulan Oktober 2014.

Agar bisa mencukupi kebutuhan sampai akhir Desember 2014, Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran sebesar 4,128 triliun untuk dituangkan dalam APBN Perubahan 2014..  “Permintaan ini disetujui Komisi IV DPR tapi sejauh ini ditolak Menkeu dengan alasan tidak ada anggaran”, ujarnya.

“Sudah banyak bukti ketidakberpihakan Pemerintah pada sektor pertanian seperti ditundanya bank petani, asuransi petani dan lain-lain. Sekarang makin diperparah dengan kebijakan ini”, pungkasnya. (sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

DPR Berharap Masyarakat Tidak Terprovokasi Bom Gereja Samarinda