Home / Berita / Nasional / Anggota Timses Jokowi-JK Akan Hapuskan Kolom Agama Pada KTP

Anggota Timses Jokowi-JK Akan Hapuskan Kolom Agama Pada KTP

Ilustrasi. (indoweb.nl)
Ilustrasi. (indoweb.nl)

dakwatuna.comAnggota tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musda Mulia, mengatakan, pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) jika pasangan ini terpilih. Dia mengklaim bahwa keterangan agama pada kartu identitas dinilai justru dapat disalahgunakan. Demikian sepeti diberitakan Kompas.com, Rabu (18/6/2014).

“Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Musda pada diskusi mengenai visi dan misi capres, bertajuk “Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia”, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014).

Dalam sejumlah diskusi dengan Jokowi, ia mengatakan, capres itu menyetujui penilaian bahwa kolom agama dalam KTP lebih banyak memberi kerugian bagi warga. Menurut Musda, kolom agama di KTP dapat disalahgunakan, antara lain ketika konflik terjadi di suatu daerah.

Dengan menghapus kolom agama, hal ini menurut dia dapat meminimalkan aksi penyisiran terkait agama yang kemudian dijadikan dasar oleh warga lain untuk melawan warga yang berlawanan dengannya.

“Contoh lain lagi, kalau melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi,” kata Musda.

Ia menyampaikan, informasi agama yang dianut penduduk cukup dicatat dalam pusat data kependudukan pemerintah saja.

Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hamka Haq membantah klaim bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kelak akan menghapus kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP).

“Tidak ada program seperti itu,” kata Hamka, sebagaimana dilansir situs Republika Online, Rabu (18/6/2014).

Pendiri sekaligus Ketua Umum Ormas Sayap Islam PDIP Baitul Muslimin ini menyatakan pernyataan Musdah mewakili sikap pribadi. Bukan Jokowi-JK. Menurut Hamka selama ini Musdah dikenal sebagai akitivis Jaringan Islam Liberal.

“Itu pernyataan pribadi. Sejak dahulu dia aktivis liberal agama,” ujarnya.

Pernyataan Musdah berpotensi menimbulkan antipati masyarakat terhadap Jokowi-JK. Hamka berharap publik bisa membedakan antara pernyataan Musdah dan program Jokowi-JK.

“Bisa saja mengurangi suara Jokowi-JK,” katanya.

Hamka menolak argumentasi Musdah bahwa pencantuman kolom agama menimbulkan diskriminasi. Menurutnya kolom agama justru diperlukan untuk melindungi kaum minoritas sekaligus mengatur tatanan sosial di masyarakat.

Hamka mencontohkan. Pemerintah provinsi Aceh menerapkan aturan hukum berdasarkan Syariat Islam. Dalam aturan tersebut setiap mulismah diwajibkan mengenakan jilbab. Dengan adanya pengaturan kolom agama maka pemeluk agama non-Islam tidak diwajibkan mengenakan jilbab. “Kalau tidak ada kolom agama di KTP bisa-bisa dipukul rata semua wanita mesti kenakan jilbab,” kata Hamka. (dakwatuna/hdn)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (15 votes, average: 8,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

  • Son Of The Ocean

    Musdah ini memang otaknya TOLOL dan mulutnya bau bangkai, ngaku Islam tapi bukannya membela kepentingan Umat Islam. Opininya seringkali bernada memojokkan Islam dan membela agama lain secara membabi buta tanpa dasar. NERAKA JAHANNAM paling cocok untuk perempuan DAJJAL ini.

Lihat Juga

Pernyataan Sikap PP IKADI Tentang Aksi Damai Mengawal Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI