Home / Berita / Nasional / Terkait Bocornya Surat DKP, Mantan Ajudan Megawati Bela Prabowo

Terkait Bocornya Surat DKP, Mantan Ajudan Megawati Bela Prabowo

Pramono Edhie Wibowo (baret merah), saat menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri.  (rimanews.com)
Pramono Edhie Wibowo (baret merah), saat menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri. (rimanews.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo mengatakan, soal bocornya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Prabowo Subianto, pihaknya tidak bisa berkomentar secara detail. Dia menyilakan agar masalah itu ditanyakan kepada Mabes TNI saja.

“Saya tidak bisa menjawab. Waktu itu pangkat saya juga apa, lagian saya juga belum melihat atau membaca surat itu,” katanya di Jakarta, Kamis, (12/6).

Mantan kepala staf Angkatan Darat itu menyatakan, kalau mau mempermasalahkan rekomendasi DKP itu, mengapa baru sekarang? Padahal, surat keputusan itu dibuat pada 1998 lalu. “Dulu saat Prabowo maju bersama Ibu Mega menjadi pasangan capres-cawapres mengapa tidak dipertanyakan, masalahnya kan itu-itu juga, ini aneh,” kata Pramono.

Terkait adanya pihak yang ingin agar Prabowo didiskualifikasi dari kontestasi Pilpres 9 Juli mendatang, mantan ajudan presiden Megawati Soekarnoputri itu menyatakan, Prabowo sudah memenuhi syarat menjadi capres. Karena itu, ia bertanya mengapa baru sekarang dipermasalahkan, tidak dari kemarin atau sebelumnya.

Pramono secara terus terang mengaku mendukung Prabowo setelah mendengar visi misi sebagai capres yang dipaparkan kepada kader Partai Demokrat belum lama ini. “Visi misinya ternyata segaris dengan kebijakan Presiden SBY dalam memimpin negara,” ujarnya.

Visi misi Prabowo, ujar Pramono, akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan SBY. “Kebijakan SBY itu pro-rakyat, Prabowo juga akan mengikuti hal itu,” kata mantan danjen Kopassus itu. (ROL/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (39 votes, average: 8,64 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.
  • okabasi doma

    Secara sederhana– terlepas persoalan DKP–SOSOK Prabowo Subiyanto sangat tidak disukai -disebagian-dikalangan intern TNI AD waktu itu, bahkan sampai sekarang, dan jangan lupa P.Harto antipatinya kepada PS ini sudah nyundul ubun-ubunya, itulah sebabnya dia(PS) harus ” kabur” ke luar negeri.
    Dan jangan lupa pula, loyalis pak Harto pun masih ada di tubuh AD, dan sudah barang tentu melihat PS sama seperti pak Harto melihat PS.
    Beda dengan pak SBY, beliau BERSIH dalam karir Militernya hingga MULUS jalannya dalam menduduki kepemimpinan di republik ini.
    Kembali ke CAPRES PS, kalau dia memenangi PILPRES 2014, saya menyakini dia (PS), akan mengalami, MAJU TATU mundur HANCUR. singkat kata, situasi Indonesia akan jauh BERBEDA bahkan BERTOLAK BELAKANG dengan s i t u a s i saat pak SBY yg menjadi Presiden RI VI yg aman tentram, segar dan nikmat.

  • dapot tobing

    baru dipermasalahkan sekarang karena baru bocor ke publik ya sekarang ini, saya yakin bahkan ibu megawati sendiripun tidak mengetahui adanya surat rekomendasi yang bersifat rahasia, ya jadi jangan bingung pak, dan ini sama saja selama ini berarti ada yang menyembunyikan, terlepas disembunyikan atau tidak, ada maksud baik atau jahat, faktanya TIDAK ADA YANG MEMBANTAH ISI SURAT REKOMENDASI DKP ITU, TIDAK ADA YANG BILANG ISI SURAT ITU PALSU DAN TIDAK BENAR. jadi artinya apa?TERBUKTI..!!terlepas bentuk surat putusan hukuman yang dijatuhkan kepada pak prabowo..DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT dan lainnya itu TIDAK BERARTI MENGHILANGKAN FAKTA BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN DAN PERBUATAN CELA..sama seperti dipersidangan..tersangka terbukti melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, namun putusannya dapat saja berbeda dan bermacam-macam, malah terkadang tidak dapat dihukum, hal itu karena semua putusan memiliki pertimbangan2 seperti umur dan lainnya..ini supaya masyarakat semuanya JELAS

Lihat Juga

Megawati Soekarno Putri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP periode 2015-2020. (tokohindonesia.com)

Megawati Kembali Pimpin PDIP untuk Periode 2015-2020

Organization