dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Front Pembela Islam (FPI) menitipkan suara politiknya kepada pasangan calon presiden yang didukung oleh partai Islam, yakni PKS, PPP dan PBB. Untuk itu, ada beberapa pesan yang perlu diperjuangkan oleh partai-partai Islam pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Ketua Umum FPI Habib Muhsin bin Ahmad Al-Athas mengatakan, pihaknya menitipkan pesan melalui Hidayat Nur Wahid perwakilan partai Islam pendukung Prabowo-Hatta kepada calon yang didukung. Hal ini disampaikan dalam acara penutupan majelis taklim di Petamburan, Jakarta Barat.
“Titipan kami tidak berlebihan, karena masih dibawah koridor Pancasila dan UUD 1945. Kami titip untuk diperjuangkan capres yang didukung partai Islam, agar komitmen menjalankan dasar negara adil dan konstitusional, yakni sila pertama sebagai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa,” katanya.
Artinya, kata Muhsin, segala sesuatu dalam penyelenggaraan negara, membuat undang-undang harus dan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan terutama umat Islam. Karena Tuhan Yang Maha Esa hanya Islam, hanya satu.
“Komitmen yang dipegang mendorong kepada capres jangan sampai undang-undang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Kemudian, masalah maksiat atau kemunkaran juga harus ditegakkan dan dibasmi dengan bahasa politik negosiasi. Sebab, perzinahan, perjudian, narkoba, minuman keras dan sebagainya, sudah merajalela.
“Bahkan, presiden sekarang bikin Kepres Miras. Mudah-mudahan capres yang didukung bisa memperjuangkan visi-misi ini,” jelas dia.
Di samping itu, Muhsin melanjutkan, FPI menitip kepada calon presiden yang didukung partai Islam agar tidak menolak Perda-perda syariah. Menurutnya, biarkan aspirasi umat Islam didaerah agar mendorong Perda Syariah, jangan sampai berani melarang.
Pasalnya, Irian menjadi daerah yang terang-terangan membuat Perda Miras yakni dilarang total baik produksi, konsumsi dan lainnya. Padahal, ada dua kabupaten yang mayoritas umat Kristen namun bisa membuat Perda syariah secara total.
“Kenapa didaerah umat Islam tidak bisa. Mohon diperjuangkan ini, jangan sampai menolak Perda syariah,” katanya lagi.
Selain itu, calon presiden yang didukung partai Islam juga harus menolak paham-paham import, sekularisme, liberalisme dan lainnya. Karena, paham tersebut sudah masuk kedalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di kuliah, pemerintah, DPR dan lainnya.
“Bahkan menjadi dasar dalam membuat kebijakan. Lalu, dampak kapitalisme juga ekonomi bangsa luar biasa, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,” katanya lagi.
Selanjutnya, FPI juga menitip pesan perlu memejahijaukan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Densus 88. Serta, mendorong untuk menegakkan supremasi hukum dan membubarkan aliran sesat yang menodai agama.
“Kemudian bisa melaksanakan asas proporsional dalam pemilihan kepala daerah dan pejabat publik. Lalu mampu berantas premanisme di Indonesia yang merajalela, kerjasama dengan pemerintah, penegak hukum dan penyelenggara negara,” ujar Muhsin.
Berikutnya, pemberantasan korupsi harus dituntaskan karena membuat sengsara. Lalu, FPI juga berpesan supaya institusi Polri terutama kepada Polwan agar tidak dilarang menggunakan jilbab.
“Negara kita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, terutama Islam. Sebagai muslim dia menjalankan ajarannya untuk memakai jilbab,” ucap dia.
Untuk itu, pesan ini semua dititipkan kepada Hidayat Nur Wahid (HNW) supaya disampaikan dan diperjuangkan terhadap calon presiden yang didukungnya.
“Inilah sikap FPI, ketika pileg suara kita kepada partai Islam, dan pilpres kita kembalikan kepada partai Islam. Mari berdoa pilpres berjalan dengan aman, jujur, dan adil,” tandasnya. (inilah/sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Saiful Bahri
