Home / Berita / Opini / Meninjau Kesiapan Pemerintah Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)

Meninjau Kesiapan Pemerintah Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Masyarakat Ekonomi Asean 2015 - (foto: tubasmedia.com)
Masyarakat Ekonomi Asean 2015 – (foto: tubasmedia.com)

dakwatuna.com – Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia dan negara ASEAN lainnya akan menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) mulai 1 Januari 2015. Dengan AEC ini, maka akan berlakulah liberalisasi bidang jasa, modal dan tenaga kerja di seluruh kawasan ASEAN. Serta hilangnya tarif perdagangan antarnegara ASEAN. Ini tentu menjadi hajatan besar yang harus dihadapi Indonesia.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Indonesia harus berhati-hati dalam menghadapi AEC ini. Hal ini terlihat sejak ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi CAFTA yang telah berlaku sejak 1 Januari 2013 lalu. Sejak diberlakukannya perjanjian antara China dan negara ASEAN ini, Indonesia jelas-jelas dirugikan. Produk China merajalela di Indonesia, serta menguasai lima pilar bisnis penting di negeri ini. Seperti sektor pengolahan logam, industri, mesin, elektronika dan furnitur. Hal ini mengakibatkan lima pelaku industri di bidang itu melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Ini tentu sangat merugikan.

Dalam menghadapi AEC ini, pemerintah menyatakan telah 82% siap menghadapi pasar bebas ASEAN ini. Namun sayang, kesiapan itu hanya berupa check list di atas kertas atas kesepakatan yang harus dipenuhi. Persiapan itu hanya berupa sosialisasi, bukan strategi untuk menghadapi liberalisasi pasar itu. Berbeda dengan Malaysia yang telah gencar mempersiapkan negaranya, seperti pengiriman mahasiswa ke universitas ternama di Indonesia. Mahasiswa itu pun dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia dan mengerti dengan Pancasila. Itu semata-mata agar memudahkan mereka untuk mencari kerja di Indonesia.

Terlepas dari segala kendala itu, Indonesia berpeluang besar menjadi negara yang diuntungkan dalam liberalisasi pasar ini. Sebab Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ASEAN sebesar 6,4% jauh di atas pertumbuhan rata-rata ASEAN sebesar 5,5% per tahun. Potensi lainnya, Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumen terbesar ASEAN dengan penduduk sebesar 247 juta jiwa.

Kedepan, Indonesia mesti selektif dan fokus dalam pemberdayaan daerah. Sebab daerah merupakan penentu kesiapan pasar bebas ASEAN. Bayangkan, jika tidak diberdayakan, maka Jeruk Medan, Salak Bali, Apel Malang akan digantikan oleh Apel China yang harganya lebih murah dari produk lokal. Dan pemerintah mesti fokus memberdayakan daerah sesuai potensinya masing-masing. Seperti Maluku pada sektor perikanan, Sumatera Selatan pada sektor energi dan Lampung pada sektor pertanian.

Semoga pemerintah kita mulai serius memikirkan hal ini, bukan sekedar memikirkan pemilu yang menghabiskan miliaran uang rakyat.

About these ads

Redaktur: Pirman

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Zilal Afwa Ajidin
Berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Saat ini aktif sebagai mahasiswa jurusan Perbankan Syariah STEI SEBI Depok. Aktivitas lainnya adalah Ketua Komunitas Sastra STEI SEBI. Silahkan bersilaturrahim di @zilal_ajidin

Lihat Juga

Alquran Mempengaruhi Semua Makhluk