Home / Berita / Opini / Ketika Syahwat Kekuasaan Mendominasi Elit Politik

Ketika Syahwat Kekuasaan Mendominasi Elit Politik

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Pasangan Capres dan Cawapres yang akan mengikuti Pilpres 2014 - (lensaindonesia.com)
Pasangan Capres dan Cawapres yang akan mengikuti Pilpres 2014 – (lensaindonesia.com)

dakwatuna.com KPU secara resmi telah menetapkan Capres/Cawapres Pilpres 2014. Prabowo Subianto-  Hatta Rajasa, pasangan dengan nomor urut 1. Serta Joko Widodo–Jusuf Kalla dengan nomor urut 2. Apakah nomor urut 1 merupakan sinyal ghaib, koalisi partai-partai berbasis Islam akan memenangkan pertarungan 9 Juli nanti? Tulisan ini tidak membicarakan fenomena tersebut. Artikel ini lebih merupakan ratapan seorang pengemis kebenaran di perkampungan hedonisme, belantara perpolitikan Indonesia. Padahal, hasil Pileg 2014 menunjukkan, partai-partai berbasis Islam memperoleh 31,41% suara. Jumlah ini melebihi syarat untuk memajukan Capres sendiri. Sayang, didorong syahwat kekuasaan di kalangan elit parpol berbasis Islam, Poros Tengah jilid 2 gagal terbentuk.

Poros Tengah: Idealisme versus Hedonisme

Pagi hari, setelah laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR pada malam hari sebelumnya, saya mendatangi kamar Jusuf Kalla (JK) di hotel Mulia. Inti pertemuan, saya meminta JK mau menjadi Wapres dalam upaya menetralisir kekecewaan masyarakat Indonesia Timur, khususnya Sulsel atas ditolaknya pertanggungjawaban Habibie. Sebab, Habibie, seorang demokrat ulung, arif membaca fenomena. Penolakan laporan pertanggungjawabannya merupakan penolakan dirinya untuk kembali menjadi Presiden. Habibie memutuskan, tidak mencalonkan diri kembali menjadi Presiden periode berikutnya.

Respons JK atas permintaan saya waktu itu, mengagetkan, sekaligus membanggakan. Mengagetkan, salah seorang dari 3 putra terbaik Indonesia Timur ini (Jenderal Yusuf, Habibie, dan JK), menolak diajukan sebagai Wakil Presiden. Menggembirakan, JK mendorong generasi muda tampil, menggantikan generasinya. (Wajar, saya agak bingung ketika JK maju dalam Pilpres, tiga periode berturut-turut).

Pada waktu yang sama, dalam suasana SUI MPR (1999), Amien Rais dan elit politik Islam berhasil menyatukan idealisme reformasi atas dasar akidah Islam. Sebab, dalam Islam, perempuan tidak dapat menjadi Kepala Negara sementara pemenang Pemilu 1999 adalah PDIP yang Ketua Umumnya, Megawati Soekarno Putri. Atas keyakinan akidah itulah, Poros Tengah berhasil memenangkan Gusdur sebagai Presiden. Kemacetan sempat terjadi ketika ada yang menginginkan Megawati sebagai Wapres sementara partai-partai Islam, mengajukan Hamzah Haz, Ketua Umum PPP. Di sini, terjadi inkonsistensi elit Poros Tengah yang sebelumnya mengikuti fatwa ulama termasuk NU yang mengharamkan perempuan menjadi Presiden/Wakil Presiden.

Ada hal yang dilupakan elit partai berbasis Islam atas lahirnya Poros Tengah jilid 1. Pertama, waktu itu ada Forum Silaturahim Partai Islam yang dapat mengkomunikasi dan menetralisir perbedaan yang ada menuju kristalisasi pendapat. Kedua, semangat reformasi masih membara, memperjuangkan idealisme, termasuk  yang ada di ajaran Islam: perempuan tidak boleh menjadi Kepala Negara.

Kedua faktor di atas tidak ditemukan pada elit partai berbasis Islam, kali ini. Artinya, idealisme, baik berdasarkan semangat reformasi maupun akidah Islam, menurun drastis. Pada waktu yang sama, syahwat kekuasaan dan hedonisme merasuk cepat ke dalam elit politik. Misalnya, ada yang cepat merapat ke Jokowi atau Prabowo sementara sebagian besar pimpinan partai Islam, aktivis dan ormas Islam, bahkan MUI, masih mengusahakan terbentuknya Poros Tengah jilid 2. Saya sendiri diundang aktivis dan mahasiswa Islam Yogyakarta bersama tokoh-tokoh lain dalam suatu seminar, mewujudkan gagasan Poros Keumatan.

Nasakom Gaya Baru?

Setelah Muhaimin Iskandar merapat ke PDIP dan Amien Rais menyatakan Poros Tengah sudah out of date. Pupuslah harapan MUI, ormas Islam, dan mereka yang mengharapkan tersedianya banyak pilihan terbaik dalam Pilpres 2014. Namun, ada fenomena menarik dari keanggotaan kedua kubu.

Kubu Jokowi: PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. PDIP adalah gabungan partai-partai Kristen, Katolik, Murba, IPKI, dan PNI. Jika kelima partai ini digabungkan dengan PKB –partai yang dilahirkan dari rahim NU– tak ubahnya pendukung Nasakom yang merupakan ideologi Soekarno ketika pemerintahan otoriter Orde Lama. Menariknya, Nasdem –bukan warisan Orde Lama– merapat ke kubu Jokowi. Mungkin hal ini lebih didorong syahwat kekuasaan ketimbang ideologi. Sebab, gagal menjadi Ketua Umum Golkar, Surya Paloh membentuk partai baru, Nasdem. Sedangkan Sutiyoso dikenal sebagai tokoh yang kurang akrab dengan umat Islam sehingga tidak mungkin berkoalisi dengan kubu Prabowo–Hatta Rajasa.

Agak membingungkan, partai Hanura. Secara kultural, sepatutnya Wiranto mendukung Prabowo karena masing-masing merupakan jenderal TNI, kecuali jenderal nonmuslim. Nyatanya, Wiranto mendukung Jokowi yang diajukan Megawati. Padahal, Megawati adalah orang yang “dizalimi” Orde Baru. Dimana Wiranto, salah seorang pejabat terasnya. Mungkin, syahwat kekuasaan juga menggoda Wiranto apalagi mengetahui JK adalah Cawapres Jokowi, orang yang merupakan pasangannya dalam Pilpres 2009. Dampaknya, pasangan Wiranto–Hary Tanoe- keluar dari Hanura karena rikuh bekerjasama dengan Surya Paloh. Sebab, Hari Tanoe keluar dari Nasdem ketika Surya Paloh menjadi Ketum partai ini.

Tidak kalah menarik, keanggotaan kubu Prabowo. Ada Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB. Wajar, PBB, PAN, dan PKS tidak mendukung Jokowi karena partai-partai ini lahir dari rahim Masyumi, partai yang melahirkan NKRI melalui mosi integral M. Natsir yang merupakan Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen. PPP merupakan gabungan Parmusi, NU, PSII, dan Perti. PPP merapat ke kubu Prabowo, selain ada Parmusi (Masyumi), orang NU di PPP sedikit berbeda ideologi dengan PKB. Wajar kalau Ketua Umum PBNU –keturunan Jawa Barat- lebih nyaman mendukung Prabowo ketimbang Jokowi. Sebab, pada akhir rezim Soeharto, Prabowo diketahui “dekat” dengan umat Islam.

Sedikit membingungkan, Golkar –pemenang kedua Pileg– merapat ke kubu Prabowo pada menit-menit terakhir. Mungkin, Suryo Paloh –musuh politik Ical- lebih dominan “membisiki” Megawati sehingga Golkar tidak diterima dalam kubu Jokowi. Apalagi, Megawati merasa terzalimi oleh Orde Baru yang dimotori Golkar. Di sini, Megawati tidak konsisten. Sebab, Wiranto, Sutiyoso, dan beberapa jenderal lain yang mendukung Jokowi adalah tokoh-tokoh penting dalam rezim Orde Baru. Apakah ini berarti, Megawati juga sudah dihinggapi syahwat kekuasaan?

Nasakom Gaya Orde Baru

Pada masa Orde Lama, Soekarno memaksakan konsep politiknya, Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Konsep ini lahir dari pemahaman untuk membangun Indonesia perlu kerja sama semua golongan. Nasionalis diwakili PNI, Murba, PSI, dan IPKI. Komunis diwakili PKI. Agama diwakili Masyumi, NU, PSII, Perti, Partai Katolik, dan Parkindo.

Berdasarkan pemahaman di atas, Soekarno memeras Pancasila menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Partai-partai Islam –sesuai asas partainya– menolak. (NU secara institusional menerima Nasakom sekalipun sebagian besar ulamanya menolak). Sebab, secara akidah, menyatukan agama dan komunis adalah perbuatan syirik, dosa besar dalam Islam. Apalagi, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan causa prima terhadap keempat sila lainnya melebur dalam ide gotong royong. Partai agama lain –Parkindo dan Partai Katolik– serta PNI, IPKI, PSI, dan Murba menerima Nasakom.

Namun, Soemitro Djojohadikoesoemo (ayah Prabowo, tokoh PSI) mendukung tokoh-tokoh Masyumi mengoreksi keras kediktatoran Soekarno dan mengusulkan desentralisasi kekuasaan di antara pusat dan daerah (sekarang otonomisasi daerah). Soekarno langsung membubarkan Masyumi dan PSI. Ketika Soeharto meniru kedikatatoran Soekarno, Pancasila dijadikan asas tunggal berdasarkan konsep honocoroko (ajaran kejawen). Jadi, hakikinya, tidak ada perbedaan di antara Soekarno dan Soeharto dalam menyimpangkan Pancasila. (Perbedaannya, semasa Orde Baru, tidak ada PKI). Oleh karena itu, sesuai akidah Islam, PPP menolak bahkan walk out dari sidang pleno DPR ketika dipaksakan aliran kebatinan, asas tunggal Pancasila dan beberapa RUU lainnya seperti RUU Perkawinan. Pada waktu yang sama, PDI (PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba) dan Golkar menerima konsep Soeharto.

Pilpres 2014 dan Nasakom Gaya Baru?

Memerhatikan komposisi kubu Prabowo dan Jokowi, dapat dikatakan, Nasakom Orla dan Orba muncul kembali dalam Pilpres 2014. Muncul pertanyaan strategis: Apakah jika Jokowi menang, era Orde Lama dalam bentuk Nasakom kembali hidup dengan poros Jakarta–Peking? Apalagi, pemilih WNI keturunan serta LSM, aktivis, dan Lembaga Survei yang alergi terhadap Islam, cenderung memilih kubu Jokowi karena dianggap mampu mencegah umat Islam melaksanakan ajaran agamanya secara murni dan konsekuen.

Pertanyaan kedua, apakah jika Prabowo menang, keadilan, kesejahteraan serta keamanan dan kedamaian tercipta di Indonesia karena umat Islam leluasa melaksanakan ajaran agamanya? Sebab, dengan konsep zakat, kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Dengan melaksanakan al-Quran, keadilan akan terwujud. Sebab, Allah memerintahkan, “Hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (Qs. al-Maidah: 8)

Sedangkan, “Cinta tanah air sebagian dari iman,” merupakan jaminan akan tercipta keamanan dan kedamaian di Indonesia dalam naungan Islam.

Wallahu A’lam.

About these ads

Redaktur: Pirman

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 8,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Abdullah Hehamahua
Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum Partai Politik Islam Indonesia Masyumi,

Lihat Juga

Kemenangan Trump Dipastikan Untungkan Israel