Home / Berita / Nasional / Potensi Wisata Syariah yang Menjanjikan

Potensi Wisata Syariah yang Menjanjikan

Wisatawan Muslim (ilustrasi).  (merantionline.com)
Wisatawan Muslim (ilustrasi). (merantionline.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Jumlah penduduk muslim dunia yang semakin hari makin bertambah, sepertinya akan menjadi komoditas yang menjanjikan bagi pendapatan suatu negara yang menawarkan produk-produk bernuansa Islami. Tak terkecuali Indonesia.

Menurut Pew Research Center Forum on Religion and Public Life, pada 2010, ada 1,6 miliar penduduk muslim dunia, atau 23,4 persen dari penduduk dunia yang mencapai enam miliar orang.

Pada 2030, jumlah ini diprediksi akan meningkat menjadi 2,2 miliar atau 26,4 persen dari total penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 8,3 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk muslim sebesar 1,5 persen per tahun.

Sedangkan total pengeluaran muslim dunia untuk kepentingan makanan halal dan gaya hidup pada 2012, mencapai US$1,6 triliun dan akan meningkat menjadi US$2,47 triliun pada 2018.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, saat memberikan sambutan dalam acara “OIC: International Forum on Islamic Tourism 2014 Islamic Tourism: The Prospects and Challenges” di Hotel Borobudur, Jakarta, juga menilai bahwa perekonomian Islam merupakan bagian penting dalam perekonomian dunia.

Boediono menuturkan, ada tujuh sektor dalam ekonomi Islam yang bisa dikembangkan, yakni kuliner, keuangan, industri asuransi, fashion, kosmetik, hiburan, pariwisata, dan farmasi.

“Industri pariwisata telah menjadi industri yang paling dinamis, di samping sektor yang lain seperti perbankan, keuangan, dan lain-lain,” kata Boediono,  Senin 2 Juni 2014.

Dia menyebutkan, dalam pertemuan yang dihadiri anggota negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)– merupakan tindak lanjut dari pertemuan negara OKI di Banjul, Gambia pada 2013– menggagas forum yang akan membahas pengembangan wisata syariah di antara negara anggota OKI.

Boediono memaparkan, jumlah wisatawan di negara OKI pada tahun lalu ada 151,6 juta wisatawan atau 15,2 persen dari kedatangan wisatawan di seluruh dunia. Sektor wisata ini menghasilkan US$135,5 miliar.

“Ke depan, angka ini akan terus meningkat, sejalan dengan ekonomi muslim. Hal ini, juga didukung populasi muslim dunia yang pada 2014, mencapai 24 persen dari penduduk dunia,” kata dia.

Tak hanya itu, sektor pariwisata itu memberikan kontribusi sosial ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara anggota OKI, termasuk negara yang tidak punya sumber daya alam.

Memang, Boediono mengakui, ada tantangan terbesar dalam pengembangan wisata syariah, seperti sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat. Untuk itu, kerja sama antara anggota OKI pun diperlukan.

“Kami berharap dapat meningkatkan kerja sama di bidang ini. Juga perlu adanya peluang kerja sama untuk mengembangkan wisata syariah. Perlu memanfaatkan arus wisatawan anggota OKI dan aktif mempromosikan arus wisatawan negara anggota OKI dan aktif mempromosikan wisata syariah,” kata dia.

Meskipun demikian, Boediono mengaku, Indonesia siap untuk berbagi pengalaman dan penjajakan kerja sama dengan anggota OKI di bidang pengembangan wisata syariah.

“Saya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Mari Elka Pangestu), bersama menteri lainnya dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi,” kata dia.

Perlu Upaya Serius

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu sependapat. Kata dia, tingginya angka pengeluaran wisatawan dunia untuk produk wisata syariah merupakan peluang bagi Indonesia. “Untuk ini, perlu ada upaya serius semua stakeholder dalam menggarap wisata syariah,” ujar Mari, dalam kesempatan yang sama.

Menurut data Kementerian Pariwisata, pada 2010, jumlah wisman ke Indonesia sebanyak tujuh juta wisman dan 17 persen di antaranya merupakan wisatawan muslim. Pada 2014-2015, jumlahnya diprediksi meningkat jadi 20-25 persen.

“Untuk itu, perlu upaya penyiapan paket-paket wisata syariah yang menarik di antaranya di sembilan destinasi syariah di Indonesia serta promosi yang efektif di negara yang menjadi sumber wisatawan syariah di dunia,” tambah dia.

Mari mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan sembilan daerah destinasi wisata syariah. Kesembilan daerah itu adalah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, dan Makassar.

“Penetapan destinasi syariah ini penting, karena pariwisata syariah tidak hanya berupa daya tarik objek wisata religi atau tempat wisata ziarah semata, tetapi harus ada fasilitas pendukung seperti hotel, spa, restoran, maupun fasilitas lainnya yang memenuhi standar berdasarkan ketentuan syariah Islam,” ujarnya.

Mari menambahkan, pemerintah tengah mempersiapkan standar pelayanan dan usaha di bidang wisata syariah, termasuk penetapan destinasi wisata syariah. Penetapan ini telah mendapatkan dukungan fasilitas layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Untuk itu, pemerintah mengharapkan negara berpenduduk muslim melirik Indonesia sebagai tujuan wisata, terutama untuk pariwisata syariah. Sebab, potensinya terbilang menggiurkan.

“Potensinya sangat besar. Kalau dari negara OKI sudah 15 persen (jumlah kedatangannya) atau wisatawan dunia yang mencapai 10 persen. Nilainya US$130 miliar,” kata Mari Elka.

Mari mencontohkan, Korea yang sudah memiliki website tentang paket halal bagi wisatawan. Setidaknya, turis muslim tak perlu khawatir untuk berwisata ke sana. Pemerintah pun telah mengeluarkan standarisasi wisata syariah.

Disambut positif

Sementara itu, pengusaha menyambut baik adanya konsep wisata syariah yang digagas oleh OKI, termasuk pemerintah Indonesia. Pengusaha melihat ada potensi bisnis wisata syariah dan itu bisa berkembang.

“Potensinya ada dan berkembang. Segmen tamunya orang muslim, terutama middle east dan perkembangannya lebih baik. Dalam negeri juga ada kebutuhan wisata syariah, tetapi tidak sebesar yang non syariah,” kata Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, ketika dihubungi VIVAnews, Senin.

Haryadi mengatakan bahwa yang dibutuhkan dalam bisnis wisata syariah adalah fasilitas kemudahan beribadah. Begitu pula, dengan jaminan kehalalan makanan. “Itu yang diperlukan tamu hotel dan wisatawan yang memakai hotel syariah,” kata dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun melihat hal itu sebagai peluang bagi industri keuangan syariah. “Keuangan syariah harus bisa merespons dengan beberapa inovasi untuk mendukung bisnis pariwisata syariah,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, saat ditemui di Jakarta, Senin.

Muliaman mengatakan, Indonesia memang sudah mempunyai industri keuangan berbasis syariah. Industri ini, yang seharusnya bisa memiliki produk yang sekiranya bisa menyokong pengembangan pariwisata syariah.

“Saya kira, harus ada produk yang punya inovasi, pembiayaan infrastrukturnya, dan hotelnya. Ekonomi syariah memiliki peran penting,” kata dia.

Tak hanya itu, Muliaman pun meminta asosiasi perbankan syariah untuk dapat merespons peluang di pariwisata syariah. “Ini menciptakan opportunity. Saya berharap, keuangan syariah dapat melihat kesempatan ini,” ujar dia.

“Saya meminta asosiasi perbankan syariah untuk dapat merespons dengan produk syariah, di samping pembiayaan yang skalanya lebih besar. Kemudian, prospek perbankan kita di sektor industri pariwisata nasional, melihat potensi apa saja yang bisa didorong,” tutur dia. (vivanews/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

tangan-kaca-pembesar-kalkulator-invoice-angka

Menjawab Problematika SDM Audit Syariah di Indonesia