Home / Berita / Nasional / Mantan Ketua MA: Vonis Hakim Terhadap LHI Tidak Akurat

Mantan Ketua MA: Vonis Hakim Terhadap LHI Tidak Akurat

Mantan Ketua Mahkamah Agung yang kini menjadi Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. (ANTARA/Fahrul Jayadiputra)
Mantan Ketua Mahkamah Agung yang kini menjadi Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. (ANTARA/Fahrul Jayadiputra)

dakwatuna.com Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengkritik vonis hakim terhadap LHI sebagai putusan yang tidak akurat.

Ia berpendapat bahwa perbuatan pidana dalam perkara itu belum terjadi, sehingga tidak layak dijatuhkan hukuman. “Ini pelajaran pidana dasar, apakah niat saja sudah bisa dihukum? Anda menghukum tidak boleh berdasarkan asumsi. Pidana tidak boleh pakai asumsi,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikannya dalam seminar yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan (Puslitbang Kumdil) MA di Jakarta, Kamis (22/5/2014). Bagir sedang menjelaskan scientific sense yang harus dimiliki setiap hakim, demikian seperti dikabarkan situs hukumonline.com, Sabtu (24/5/2014).

“Saya tidak tahu apakah Indriyanto (ahli pidana dari FHUI yang duduk di sebelahnya, red) jadi pengacara LHI atau tidak. Tapi ini scientific. Saya tak ada kepentingan di kasus ini,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini.

Ditemui usai menjadi pembicara seminar, Bagir tak khawatir bila pendapatnya berbeda dengan putusan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dan pengadilan tinggi yang menghukum LHI. “Saya kan profesor, boleh berbeda,” selorohnya.

Lebih lanjut, Bagir mengatakan sebuah perbuatan baru bisa dinyatakan sebagai korupsi bila telah merugikan keuangan negara. “Pertanyaannya adalah, kan (orang, red.) yang menyuap Fathanah bukan negara, Fathanah sendiri bukan pegawai negara,” ujarnya.

“Jadi, tidak ada urusannya dengan negara sama sekali. Itu suap menyuap antar mereka, antar swasta dengan swasta. Kalau kita strict ke UU Korupsi, ya tidak memenuhi itu,” tambahnya.

Bagir mengaku bahwa dalam peristiwa itu memang ada lanjutannya, yakni uang itu akan diserahkan ke LHI. Sehingga, sebagian orang menganggap bisa sebagai gratifikasi (suap) yang diberikan ke pejabat negara untuk mendapatkan kemudahan.

“(Namun, red.) uang itu belum sampai kepada Luthfi. Jadi, hanya asumsi kita saja. Kita percaya pada keterangan Fathanah bahwa uang itu untuk dia dan Luthfi tidak mengakui itu. Hukum tak boleh mengadili orang hanya berdasarkan keterangan satu orang tanpa bukti lain,” ujarnya.

Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers ini menuturkan seandainya pun ada niat, maka niat itu tidak bisa digunakan untuk menghukum. “Niat kita mau kawin, apa kita sudah kawin? Kan tidak. Peristiwa hukum belum terjadi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bagir menuturkan bahwa dirinya tidak apriori bila mereka yang terlibat dalam kasus ini diadili untuk kasus korupsi, tetapi menurutnya buktinya tak cukup itu saja. Ia mengatakan harus ditemukan bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi. “Itu harus dikerjakan, jangan karena sudah diadili, ya sudahlah (divonis saja, red),” tambahnya.

Lalu, bagaimana penilaian akhir Bagir mengenai putusan dalam kasus ini? “Putusannya tidak akurat, menurut Ketua Dewan Pers,” selorohnya.

Sekadar mengingatkan, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi memvonis LHI 16 tahun penjara. Majelis menilai LHI terbukti menerima uang Rp1,3 miliar dari Direktur PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman melalui Fathanah dan Elda Devianne Adiningrat. LHI juga terbukti menerima janji Rp40 miliar untuk pengurusan penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan itu. (dakwatuna/hdn)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (15 votes, average: 8,60 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

  • m.nawir moha

    Maaf pak profesor, dalam pedoman syar’i , kalau tidak salah : ” niat jahat yang belum atau tidak jadi jadi dilaksakankan bukanlah atawa belum dicacat sebagai dosa, tetapi naik baik yang belum kesampaian sudah merupakan atawa dicacat sebagai pahala”, wallohu a’lam

  • Zainal Parapat

    “KE PUTUSAN YG LUAR BIASA ,KALAH TUHAN DGN KEPUTUSAN HUKUM DI INDONESIA ,DENGAN NIAT TUHAN BELUM MENGHUKUM HAMBANYA ,DI INDONESIA DGN NIAT JADI TERPIDANA.” Hidup hakim indonesia .yg selalu punya niat dan keputusan yg mulia dan tulus setulus-tulusnya ,hehehheheheh

  • Dendi Nurwega

    Orang yang berniat melakukan perbuatan jahat dalam Islam dan belum melaksanakannya tidak kena dosa.

  • Syamsul Arifin

    Trimakasih Pak Bagir Manan. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan Pak LHI dari ketidak-adilan ini ? Langkah-langkah hukum apa yang bisa dilaksanakan? Siapakah yang berhak mengajukan menurut Undang-Undang agar :
    a. LHI dibebaskan demi keadilan ?
    b. Atau Hukuman LHI diubah dan diturunkan sehingga lebih rendah dari terdakwa lain yang jelas-jelas bersalah telah merugikan negara spt Nazaruddin/Angelina Sondak itu ?
    c. Atau Hukumnan Nazaruddin/Angelina Sondakh dll itu dinaikkan sehingga melebihi hukuman yang diberikan kepada LHI itu?

    Jika Undang-Undang Pembebasan demi Keadilan atau Penurunan atau Penanbahan Hukuman demi Keadilan itu belum ada, apa kerja legislator komisi 3 selama ini utk melindungi warganya dari ketidak-adilan ?

  • “Ini pelajaran pidana dasar, apakah niat saja sudah bisa dihukum? Anda
    menghukum tidak boleh berdasarkan asumsi. Pidana tidak boleh pakai
    asumsi,”

  • Solichin Solich

    InsyaAlloh Alloh bersama orang yang sabar, semoga Alloh melapangkan kita dan sesunguhnya orang menjebak saudaranya yang tidak bersalah akan mendapat jebakan dari Alloh karena makarnya itu,,,

Lihat Juga

Kuasa hukum PKS, Zainuddin Paru. (IST)

Putusan Sela Kabulkan Permohonan Provisi FH, Zainuddin: Ini Aneh Bin Ajaib