Home / Berita / Opini / Petuah untuk Pemimpin Negeri Ini

Petuah untuk Pemimpin Negeri Ini

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (Foto: blogspot.com)
Ilustrasi. (Foto: blogspot.com)

dakwatuna.com – “Mari Kita Rangkai Sistem Politik dan Pertahanan Negeri ini”

Pemilu 2014 pada fase pertama telah kita lewati bersama dengan berbagai dinamika yang ada. Beberapa waktu lalu, tepatnya hari rabu, 7 Mei 2014 telah kita saksikan bersama bagaimana hasil penghitungan Pemilihan Anggota DPR RI/ DPRD Prov/DPRD Kota/DPD yang lolos ataupun berhasil melenggang ke gedung parlemen. Terkait setelah itu ada gugatan ataupun tidak, biarlah menjadi urusan dari para petinggi Partai Politik bersangkutan dengan MA. Karena saat ini, masih ada sebuah momentum yang lebih asyik untuk kita simak bersama, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2014–2019.

Kita saksikan bahwa Hajatan ini telah membuat beberapa kandidat Macam Prabowo, Jokowi, ARB, dan beberapa Kandidat lain sibuk melakukan safari politik dan kunjungan–kunjungan kepada beberapa tokoh penting di negeri untuk menggalang dukungan suara untuk melenggangkan dirinya ke Istana Negara.

Tetapi sepertinya, para kandidat ini lebih di sibukkan dengan kampanye pencitraan di media dan galang dukungan saja. Mereka sepertinya lupa bahkan tidak sempat menyampaikan gagasan mereka ketika nanti menjadi RI 1 dan RI 2 untuk membangun serta memberikan perubahan pada negeri ini dalam 5 tahun ke depan.

Ketika melihat hal itu saya kira wajar, karena sistem politik Negeri kita saat ini telah bergeser dari patronase menjadi populisme. Hal itu di buktikan denagn survei yang dilakukan oleh  Power Welfare and Democracy yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Oslo dan ditambah statement dari Rektor UGM, Pratikno, “Pola patronase mengendur, artinya mekanisme politik kita memungkinkan tampilnya orang-orang baru yang berorientasi pada populisme.”

Menurut Pratikno, sistem politik patronase telah berjalan pada masa orde baru hingga masa awal reformasi. Ini merupakan sistem politik yang menempatkan tokoh besar dengan dukungan loyalis sejati/lingkaran elite yang sulit ditembus oleh masyarakat biasa.

Sementara pemimpin populis disukai karena kebijakannya yang disukai rakyat. Hal ini menguntungkan keterpilihannya. Tapi di sisi lain, pemimpin populis tidak bisa menghindar dari upaya menawarkan program politik yang disukai rakyat.

Padahal tindakan tersebut belum tentu akan menghasilkan kebijakan yang baik dan dibutuhkan oleh publik. “Populisme belum tentu berujung pada demokratis,” kata dia.                   (Republika Online, 24 Februari 2014 )

Hal ini saya rasa menjadi sebuah kewajaran. Karena kita ketahui bersama bahwa setelah reformasi, Indonesia secara langsung mengadopsi penuh gagasan-gagasan demokrasi liberal ala Amerika Serikat melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Indonesia mengubah seluruh sistem pemilunya dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung “one man one vote”. Sistem demokrasi liberal ini diterapkan dalam situasi euforia demokrasi dimana seluruh masyarakat punya aspirasi yang beragam. Dampaknya mudah ditebak, ratusan partai muncul seketika dan berduyun-duyun mendaftar sebagai kontestan pemilu.

Demokrasi liberal mengajarkan tentang kuantitas suara, bukan kualitas dari aspirasi rakyat yang diperhitungkan sebagai sebuah dorongan untuk melahirkan kebijakan. Kuantifikasi suara nantinya direduksi menjadi hak partai untuk memperjuangkan kepentingan dirinya. Terbukti tidak ada satu pun partai yang memiliki platform yang jelas dan dibuktikan dengan kinerja legislasinya.

Sejak pemilu pertama pasca reformasi, hingga kini perkembangan demokrasi cenderung meneguhkan prinsip–prinsip liberalistik. Alhasil, mudah ditebak, di tengah konfigurasi kelas sosial yang timpang, segelintir penguasa ekonomi dan politik muncul menjadi elit-elit politik baru. Proses ini semakin menjauhkan rakyat dari pelembagaan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Demokrasi kini dikuasai oleh para pemilik modal yang mengandalkan pembangunan citranya melalui berbagai media. Publik disuguhi lelucon konstelasi politik yang tidak memberikan ruang bagi interpretasi maupun internalisasi nilai-nilai demokratis, melainkan sebatas perang pencitraan.

Memang, perbaikan sistem pemerintahan negeri ini, yaitu demokrasi telah sedikit diperbaiki oleh putusan MK atas amandemen UU No. 42 Tahun 2008 tentang UU Pilpres yang diusung oleh Effendi Ghozali, dkk. bahwa pelaksanaan Pilpres dan Pileg setiap orang boleh mencalonkan diri menjadi presiden tanpa harus didukung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mempunyai suara secara nasional 25 % atau meraih 20 kursi di parlemen Nasional.

Tetapi, itu hanya sebagian kecil dari sekian masalah di timbul dari sistem pemerintahan Indonesia yang cenderung menganut liberalisasi demokrasi ala Amerika Serikat. Karena, di tengah situasi seperti ini, tidak cukup sebatas perbaikan prosedural. Melainkan perlu juga perbaikan substansial yang diawali dengan penyadaran berdemokrasi ke segenap masyarakat secara benar. Kesalahan terbesarnya adalah ketika semua lembaga, kampus, media dan pengamat politik hanya sibuk melakukan kalkulasi, tanpa memberikan arahan dan penyadaran pada publik bagaimana seharusnya berdemokrasi yang benar. Bahkan, seakan-akan demokrasi sebatas datang mencoblos di TPS. Hingga muncul fatwa haram golput. Padahal, kunci dari dari demokrasi adalah kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap seluruh penggunaan kewenangan dan sumber daya publik oleh seluruh perangkat-perangkat kekuasaan. Tanpa pemahaman akan hakekat demokrasi, rakyat sebatas dimobilisasi untuk menjadi legitimasi bagi kekuasaan para elit. Sehingga demokrasi tidak lagi bermanfaat bagi tuannya, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hal ini dapat terwujud ketika Presiden RI & Wakil Presiden RI yang terpilih nanti bersama dengan DPR/MPR kembali melakukan pembahasan ulang tentang format yang dibawa dan menjadi roda kehidupan Negeri ini sekaligus menjadi identitas Negeri di mata dunia.

Tetapi, hal itu tidak akan ada artinya apabila hanya menjadi konsep di tataran nasional saja tetapi juga harus ada implementasi mencerdasan yang dilakukan oleh kampus, media, dan pengamat politik yang ada di Negeri ini kepada rakyat yang berada di akar rumput negeri ini.

Tetapi hal itu, harus diimbangi dengan perbaikan politik luar Negeri Indonesia yang ada kaitannya dengan sistem pertahanan Indonesia di mata dunia.

Kita ketahui bersama bahwa sistem politik luar Negeri Indonesia mengaut adalah bebas aktif yang berlaku sejak zaman orde baru ( 1966 – 1998 ) yang ditegaskan di dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 Bab III huruf B tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang. Di sana ditegaskan: Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia terus dapat meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera yang kemudian dipertegas lagi pada pada reformasi ( 1998  s.d Sekarang ) melalui ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
  2. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
  3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
  4. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.
  5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.
  6. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagian penyelesaian perkara pidana.
  7. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

Hal inilah yang membuat Indonesia dipercaya sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bermarkas di Jenewa dan Indonesia telah banyak mengirimkan Kontigen Garuda ke daerah konflik–konflik, seperti Mesir, Kongo, Suriah, dll. Indonesia juga mempunyai posisi–posisi strategis di tataran negara–negara ASEAN.

Sistem politik luar Negeri Indonesia mungkin dalam merumusan sebuah konsepsi format politik sebuah negara memang baik dan secara implementasi dalam  beberapa sisi terlihat baik. Tetapi dari sisi pertahanan, saya rasa Indonesia masih sangatlah lemah dan cenderung menjual harga dirinya.

Lemahnya sistem pertahanan ini bisa kita saksikan ketika kasus Sipadan dan Ligitan yang berada di Selat Makasar yang kemudian menjadi persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia. Ketika kasus ini di bawa ke Mahkamah Internasional, dimenangkan oleh Malaysia yang salah satu alasannya tidak tegasnya Indonesia menentukan batas wilayahnya dan lemah sistem pengawasan dan pertahanan Indonesia di daerah–daerah perairan perbatasan negara Indonesia. Juga pada kasus Blok Ambalat dirampas oleh Malaysia secara Mahkamah Internasional dengan sebab yang sama.

Tak Luput dari itu, kasus Gerakan Pemberontakan dari dalam macam OPM, GAM, dll telah menjadi salah satu gambaran bagaimana sistem kemanan negara ini.

Satu hal saja yang menjadi harapan dari pribadi saya dan mungkin jutaan rakyat Indonesia kepada calon pemimpin Negeri kelak.

Janganlah terlalu banyak melakukan sebuah pencitraan politik dan koalisi untuk mencitraan politik saja tetapi ada hal yang lebih esensial dari itu semua, yaitu bagaimana anda merubah atau kembali merekonstruksi konsep demokrasi negara Indonesia yang dahulu pernah dibangun oleh Soekarno yang kemudian banyak diimplementasikan oleh Soeharto. Demokrasi Pancasila yang selalu berjalan dengan prinsip (Meyer T. 2002. Cara Mudah Memahami Demokrasi )

– Perlindungan terhadap hak asasi manusia

– Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah

– Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya

– Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat

– Pelaksanaan Pemilihan Umum

– Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)

– Keseimbangan antara hak dan kewajiban

– Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain

– Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

– Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan

  • Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
  • pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
  • kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.

Sehingga dengan begitu akan memperjelas identitas negara Indonesia di mata dunia dan sedikit banyak akan mengurangi beberapa masalah dari sekian masalah yang didera Negeri ini. Termasuk kembali merumuskan sistem pertahanan Indonesia dan semua melakukan revitalisasi perangkat–perangkat pertahanan yang kurang mumpuni terutama pada fasilitas serta menjelaskan perjanjian–perjanjian serta kerjasama yang terjalin dengan negara lain.

Karena sistem pemerintahan atau ideologi sebuah negara akan sangat menentukan sebuah identitas serta keberjalanan sebuah negara yang setiap aktivitasnya akan menjadi sebuah sejarah bagi setiap generasi yang ada. Semua itu hanya bisa lakukan oleh seorang pemimpin yang benar–benar ingin bekerja untuk negeri ini yang pastinya didukung oleh semua perangkat dan elemen yang ada di Negeri ini.

About these ads

Redaktur: Pirman

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Febrian Indra Rukmana
Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP UNS 2010. Penerima Beasiswa Aktivis Nusantara 2013 Dompet Dhuafa Republika. Koordinator BIRO AAI FISIP UNS. Ketua Badan Khusus Jaringan Fakultas KAMMI Komisariat Sholahuddin Al Ayyubi UNS.

Lihat Juga

Rohingya

DPR Desak Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas atas Insiden Kekerasan di Rohingya