Home / Berita / Opini / Kemelut Pesta Lima Tahunan Bangsa Indonesia

Kemelut Pesta Lima Tahunan Bangsa Indonesia

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Pilpres 2014 - ilustrasi (Foto: beritadewan.com)
Pilpres 2014 – ilustrasi (Foto: beritadewan.com)

dakwatuna.com – Panas membakar tempat-tempat yang dibanjiri kertas dan tinta yang menjadi bukti partisipasi warga Negara Indonesia. Tepat 9 April 2014, bangsa Indonesia kedatangan takdir yang harus menunjukkan partisipasi pasif sebagai warga Negara yang baik. Masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan takdir ini, berbondong-bondong pergi ke TPS untuk menuangkan harapannya di atas secarik kertas yang berjudul “surat suara”. Impian masyarakat untuk memiliki wakil yang aspiratif dalam parlemen. Pemilu legislatif 2014 ini masih ditemukan indikasi penyimpangan seperti yang terlalu mempersulit masyarakat di luar prosedural legislatif 2014 yang telah ditetapkan KPU bersama koleganya (Bawaslu) dalam mensukseskan pesta yang katanya demokrasi tahun ini.

Beberapa dekade terakhir, permasalahan dalam pesta yang katanya demokrasi bangsa ini adalah money politics. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selalu ada cara ini untuk menarik voting dari masyarakat. Sebenarnya siapa yang harus disalahkan? Bawaslu sebagai supervisior, caleg yang terlalu ringan tangan, atau malah masyarakat yang perekonomiannya rendah? Semua pihak kami rasa harus mengalami pembenahan. Layaknya udang, jika kepalanya sudah busuk, maka badan dan ekornya pun tak bisa dimanfaatkan lagi. Semoga bangsa ini tak mengubah diri ke arah udang busuk.

Sosialisasi yang tidak merata, dan pendataan yang kurang maksimal, sehingga banyak pemilih pemula yang tidak mendapatkan hak suaranya. Atau bahkan seperti daerah Maluku yang surat suaranya kurang, dan terlambat tiba di TPS. Salah satu fungsi partai politik adalah mensosialisasikan politik (dalam hal ini pemilu), bukan hanya kampanye dan mengumbar janji manis pada masyarakat. KPU sebagai penyelenggara pemilu juga kami harapkan lebih fokus pada sosialisasi di daerah-daerah yang pedalaman.

Ketika atmosfer pemilu terasa di masyarakat luas, maka terdengar bisikan-bisikan miring mengenai keluh kesah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatakan bahwa mereka dipaksa dan diancam jika tidak “memilih si Fulan” maka uang sertifikasi tidak keluar. Ini yang lalu menjadi bulan-bulanan partai politik dan para Caleg yang memiliki kantong tebal. Hampir semua aspek masyarakat mendapat serangan-serangan bombardir yang tidak diharapkan.

Banyak memang sisi negatif pelaksanaan pesta lima tahunan kali ini, namun yang pantas di acungkan jempol adalah partisipasi masyarakat meningkat, bahkan di Kelurahan Durian Kabupaten Labuhan Batu Utara hampir 100% warga yang mendapatkan kartu C5 menggunakan hak pilihnya. Yang tidak kita ketahui adalah atas dasar apa mereka memilih, karena figur calon, karena serangan yang dianggap menguntungkan, atau karena yang lainnya. Itu menjadi rahasia mereka dan Tuhan. Ataukah dikarenakan fatwa haram golput yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merupakan salah satu bentuk upaya dari para ulama dalam menegakkan demokrasi di Indonesia? Wallahu A’lam.

Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, Salim Umar mengatakan, “Keberadaan pemimpin sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh seluruh umat Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya”.

Hingga saat ini, bangsa Indonesia terus mengalami pembenahan di segala lini. Mulai dari atas hingga ekor Negara. Mulai dari pemerintah, pejabat Negara, pegawai negeri, hingga masyarakat biasa. Ketika KPU dan Bawaslu dinilai gagal dalam penyelenggaraan pemilu 2014, maka di sisi lain mereka juga berusaha membenahinya. Dan semoga dalam pemilihan Presiden mendatang sosialisasi dan partisipasi masyarakat sama seperti hari ini bahkan makin meningkat.

Harapan masyarakat Indonesia, demokrasi yang katanya berdasarkan dari, oleh dan untuk rakyat benar-benar nyata, pemimpin yang adil dan berjiwa baik dan bijak. Ini harapan kami, 240 juta lebih rakyat Indonesia.

About these ads

Redaktur: Pirman

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 9,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, bagian Kebijakan Publik, Komisariat Universitas Negeri Medan.

Lihat Juga

Berhasil Memenangkan Pemilu, Trump Akan Segera Dapat Informasi Rahasia Amerika