Home / Berita / Rilis Pers / Pernyataan Sikap SALAM UI dan FSLDK Terkait Kasus Jilbab Polwan

Pernyataan Sikap SALAM UI dan FSLDK Terkait Kasus Jilbab Polwan

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
(Ary Maulana)
(Ary Maulana)

Perlindungan Hak Jilbab Terhadap Polwan dan Wanita TNI

dakwatuna.com Pada tanggal 19 November 2013, Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan secara lisan bahwa anggota polwan dipersilakan bertugas menggunakan jilbab. ”Itu hak asasi seseorang. Saya sudah sampaikan pada anggota kalau misalnya ada anggota yang mau pakai silakan.” kata Sutarman. Pernyataan ini tentunya mendapatkan banyak tanggapan positif dikalangan polwan mengingat banyak dari mereka yang akhirnya dapat memenuhi kewajiban terhadap agamanya. (liputan6.com)

Namun beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 28 November 2013, WakaPolri  Komjen Oegroseno mengirimkan telegram rahasia yang menginstruksikan seluruh Polri di Indonesia untuk menunda kebijakan tersebut (jpnn.com). Tindakan ini pun dibenarikan oleh Jenderal Sutarman. Alasan penundaan ini adalah karena belum seragamnya model jibab yang disetujui. Serta kejelasan mengenai anggaran dana yang juga masih harus disusun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (republika.co.id)

Ironisnya dibeberapa Negara yang bahkan muslimnya adalah agama minoritas, polisi wanita sudah boleh memakai jilbab ketike menjalankan tugasnya. Di kota Edmonton, Alberta, Kanada, polisi wanita disana sudah diperbolehkan memakai jilbab (liputan6.com). Kemudian di Inggris seorang polisi wanita yang bernama jayne juga telah mengenakan jilbab pada saat ia bertugas (kabarislam.com). Lalu mengapa Indonesia yang penduduk muslimnya mencapai 80% masih belum dapat melakukan hal ini sampai sekarang?

Sikap SALAM UI Bersama FSLDK Terkait Kasus Jilbab Polwan:

Dengan adanya penundaan izin jilbab polwan oleh Polri pada tanggal 28 November 2013 ini, Salam UI bersama FSLDK menyampaikan GUGATAN atas dasar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di mana HAM ini dijamin secara hukum dan konstitusi menurut Undang-undang (UU) nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu, kami menyatakan tuntutan sebagai berikut :

  1. Cabut telegram rahasia yang dikeluarkan mantan WakaPolri Komisaris Jenderal Oegroseno tertanggal 28 November 2013 yangmemerintahkan jajaran Polri untuk menunda Polwan Berjilbab. Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM (Pasal 28 E ayat 1)
  2. Izinkan wanita TNI dan Polwan untuk mengenakan seragam berjilbab dengan mengacu pada SKEP Panglima TNI No.346/X/2004 dan SKEP KaPolri No. SKEP/702/IX/2005 yang mengatur tentang seragam berjilbab di Aceh, sehingga tercipta keseragaman

TNI dan Polri adalah lembaga  dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tidak boleh ada pelanggaran HAM terhadap nilai konstitusi dalam kedua institusi tersebut, termasuk di dalamnya pelanggaran mengenalan jilbab untuk Wan TNI dan Polwan.

Selain itu, kami juga MENGHIMBAU kepada seluruh mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia untuk turut :

  1. Ikut mendoakan agar proses penundaan jilbab polwan ini bisa segera DISAHKAN oleh pihak kaPolri maupun pemerintah.
  2. Ikut mendukung tuntutan legalisasi jilbab bagi polwan, mengingat ini merupakan Hak Asasi setiap warga Indonesia untuk menjalankan agamanya dengan sepenuhnya.
  3. Turut aktif dalam menyebarkan dan menyuarakan mengenai berita-berita ini kepada pihak masyarakat lain.

Salam UI bersama LD seUI dan FSLDK Nasional

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (7 votes, average: 9,71 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Amal
Mahasiswa Sosiologi FISIP UI yang sedang aktif di SALAM UI sebagai Sekretaris Jenderal. Orang yang sederhana untuk terus menjadi pembelajar sampai akhir hayat.
  • Sejuki

    Ane sudah sarankan jauh-jauh hari, bhw perkara ini gampang selesainya. Gimana caranya? Mudah sekali. Nih dengerin:

    Segera saja ajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi, bener gak bhw pelarangan jilbab di institusi manapun, di ormas manapun, di kelompok manapun, di sekolah manapun, dst….. itu bertentangan dan Pancasila dan UUD45? Jangan koar-koar kayak gini, yg buktinya justeru gak ngaruh bagi yg antipati jilbab. Tetapi ketika keluar keputusan Mahkamah Konstitusi bhw pelarangan jilbab itu bertentangan bahkan pertentangannya prontal dg Pancasila dan UUD45. Nah loh…… pasti koit semua tuh para penentang jilbab persis kayak cacing kepanasan di terik matahari. Kalo masih keras kepala juga, ya dipidanakan saja dan atau berhenti saja jadi orang Indonesia. Ngapain jadi orang Indonesia, tapi keras kepala dan terang-terangan melanggar konstitusi dan aturan yg telah dibuat negara?

    Sederhana sekali kan? Gak perlu tereak-tereak lagi kan?Tul gak????

    • Seep, oke kalau gitu ane tunggu “aksi nyata” ente

      • Sejuki

        Ya…. iyaaaalahhhhh….. Tunggu saja beritanya. Ngomong-ngomong, boleh ane tau pendapat ente? Apakah pelarangan jilbab tsb selaras atau justeru malah bertentangan dg Pancasila dan UUD 45?

        • bertentangan

          • Sejuki

            Nah lohhhhhh…… Berarti apa yg telah dilakukan Kepolisian dan pihak
            manapun yg melarang jilbab dg alasan apapun (seragam dll) jelas telah menginjak-injak Pancasila dan UUD45 kan?

            Masih pantas gak mereka apalagi Institusi Kepolisian mengklaim diri sebagai penegak Pancasila & UUD45 padahal ternyata sejatinya mereka adalah anti Pancasila dan UUD45?

            Tragis sekali, bhw ternyata institusi Kepolisian kok malah anti Pancasila dan UUD45. Lalu, yg mereka perjuangkan itu sebenarnya apa sih? Dan Presidennya juga memble. Aneh……..

          • Seep, oke kalau gitu ane tunggu “aksi nyata” ente

Lihat Juga

Gerakan Subuh Jamaah Nasional, Kontribusi FSLDK Untuk Peradaban Indonesia