Home / Berita / Internasional / Afrika / Komnas HAM: Vonis Mati Anggota Ikhwan, Pengadilan Kudeta Mesir Langgar HAM

Komnas HAM: Vonis Mati Anggota Ikhwan, Pengadilan Kudeta Mesir Langgar HAM

Para tokoh Ikhwanul Muslimin saat persidangan (aa.com.tr)
Para tokoh Ikhwanul Muslimin saat persidangan (aa.com.tr)

dakwatuna.com – Jakarta. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan keputusan pengadilan pemerintahan kudeta di Mesir melanggar tiga prasyarat vonis mati dari perspektif HAM. Pasalnya, kasus utama di Mesir merupakan perbedaan sikap politik antara pemerintah dengan penerima hukuman mati.

Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat menegaskan hukuman mati harus dihindari sejauh mungkin dari perspektif HAM. Pasalnya, hukuman mati harus berdasarkan pertimbangan luar biasa dari berbagai sisi.

“Ketiga prasyarat hukuman mati, yaitu, pertama, kesalahannya itu sendiri apakah luar biasa besar atau tidak. Kedua, proses pembuktiannya di pengadilan apakah sudah sangat cermat atau tidak. Ketiga, hukuman mati membawa kebaikan bagi kemanusiaan atau tidak,” tutur Imdadun Rahmat saat diwawancarai RoL, Rabu malam (16/4).

Menurut Imdadun, keputusan legal pemerintahan kudeta Mesir tidak memenuhi ketiga prasyarat hukuman mati itu. Pasalnya, persoalan utama dalam hukuman mati di Mesir adalah dugaan kejahatan politik. Dalam Kejahatan politik, biasanya, hukuman ditentukan oleh otoritas pemerintah atau pihak yang menang.

Jadi, papar Imdadun, bisa diduga proses pengadilan (tuduhan dan hukumnya) oleh otoritas legal di Mesir tidak berjalan secara fair, terbuka dan adil. Dunia internasional hendaknya mencermati hukuman-hukuman mati itu.

Dunia internasional, lanjut Imdadun, juga bisa melakukan protes, imbauan dan upaya-upaya diplomatik agar otoritas legal di Mesir tidak terlalu mudah untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindakan kejahatan politik.

“Dalam hal ini, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Liga Arab, dimana Mesir menjadi anggotanya, harus berbicara dan pro aktif mengkritik hukuman mati oleh otoritas legal Mesir. Apalagi OKI memiliki lembaga independen yang bergerak di bidang perlindungan HAM,” tegas Imdadun Rahmat yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Selain itu, lanjut Imdadun, negara-negara sahabat Mesir seperti Indonesia dapat pula menempuh jalur diplomatik untuk turut membantu pencegahan hukuman mati oleh pemerintah kudeta Mesir itu. (ROL/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.
  • Sejuki

    Mengharapkan peran Pemerintah Indonesia yg ada ini? Ah…….. membleeee abis deh….. Lebay…

Lihat Juga

Bedah buku 8 Dekade Pergulatan Politik Ikhwanul Muslimin Menuju Kekuasaan. (rumahbukumufti.com)

Diskusi Buku: Gerakan Islam Bukan Ancaman

Organization