dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Mesir. Pakar politik dari Universitas Cairo, Prof. Dr. Hasan Nafea, menyatakan bahwa keputusan pemerintah kudeta Mesir untuk menerbitkan UU Anti Terorisme yang baru dan mengamandemen UU Acara Pidana tidak akan mengurangi aksi-aksi radikalisme di Mesir.
Penerbitan UU tersebut tidak akan efektif, bahkan sebaliknya menyuburkan aksi-aksi kekerasan dari kalangan warga sipil yang tidak puas oleh sikap represif aparat yang berlindung di balik UU ini.
Nafea menegaskan, dalam wawancara dengan saluran TV MBC Misr (5/4), tren itu sebenarnya sudah terlihat ketika pemerintah (kudeta) menerbitkan UU Aksi Unjuk Rasa beberapa bulan lalu dengan tujuan menurunkan tingkat aksi-aksi demonstrasi.
Tidak menurunkan tingkat aksi unjuk rasa, UU tersebut justru menyuburkan aksi-aksi demonstrasi menentang fenomena ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Mesir.
Lebih lanjut, Nafea meminta pemerintah (kudeta) untuk mengevaluasi penerbitan UU Anti Terorisme dan menjaga hak-hak asasi warga negara, khususnya terkait kebebasan berkomunikasi, kebebasan mendapatkan informasi, kebebasan memberikan pendapat, dan kebebasan untuk berkumpul.
Dalam hal ini, pemerintah kudeta Mesir memutuskan untuk mengeluarkan UU Anti Terorisme dengan beralasan untuk mengurangi aksi-aksi terorisme sebagaimana yang terjadi di Semenanjung Sinai dan yang paling mutakhir pengeboman kantor polisi di Giza pada Rabu, 3 April lalu, yang menyebabkan dua orang tewas.
Berbagai pihak menolak UU tersebut, khususnya kalangan Islamis, yang menilai pihak kudeta merekayasa berbagai kejadian kekerasan untuk dapat mengeluarkan UU tersebut dan menjadikannya tameng untuk memberangus aspirasi politik umat Islam. (islammemo/rem/dakwatuna)
Redaktur: Rio Erismen
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Rio Erismen
