Home / Berita / Opini / Quo Vadis Partai Islam

Quo Vadis Partai Islam

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (dakwatuna/hdn)
Ilustrasi. (dakwatuna/hdn)

dakwatuna.comPartai Masyumi Hadir sebagai simbol persatuan umat Islam Indonesia dalam berpolitik, di dalamnya terdapat para negarawan dan agamawan yang ikhlas dalam berjuang menegakkan syariat Islam di Indonesia. Di tahun 1955, Partai Islam yang di pelopori Partai Masyumi berusaha keras di Konstituante memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Sementara itu, saingan terbesar Masyumi adalah partai nasionalis sekuler yang dipelopori PNI dan PKI yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Partai Masyumi, memiliki komitmen yang tinggi terhadap cita-cita perjuangan Islam.[1] Mereka berulang kali berbenturan pendapat dengan Soekarno, dan berakhir dengan pemenjaraan tokoh-tokoh sentral Masyumi.

Salah satu tokoh Masyumi yang sangat terkenal dengan strategi mosi Integralnya adalah Mohammad Natsir. Beliau sering kali membandingkan antara Islam dengan Pancasila. Natsir yang berlatar-belakang pendidikan Belanda itu dengan sangat lugas, menyatakan bahwa Pancasila itu, “la diniyah” (sekuler), dan tidak layak menjadi dasar negara, karena sebagai ideologi, ciptaan manusia memiliki keterbatasan.1 Sayangnya, pada tahun 1960 Soekarno, melarang aktivitas partai Masyumi. Kemudian Soekarno membubarkan Konstituante, dan selanjutnya menjadikan Partai Masyumi menjadi partai terlarang.[2]

Di era rezim Orde Baru permohonan tokoh-tokoh Islam untuk merehabilitasi Masyumi dan PSI di tolak, karena partai-partai itu dianggap telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 45. Di rezim ini, Agenda depolitisasi Islam terjadi akibat asumsi bahwa Islam yang kuat secara politik akan menjadi hambatan bagi modernisasi. Belum lagi dengan mendepolitisasi Islam, rezim Orde Baru akan dapat melanggengkan kekuasaan dan melindungi kepentingan-kepentingan gerakan sekuler. Jika rezim Orde Baru mampu mempertahankan kontinuitas proses pembangunan dan kekuasaannya, maka di pastikan Indonesia akan menjadi sebuah negara yang mengedepankan pendekatan sekularistik dan mengabaikan poin sila pertama dalam Pancasila.[3]

Pada awal tahun 1973, rezim Orde Baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian, di mana rezim ini melakukan tekanan terhadap sembilan partai politik yang ada. Empat partai Islam digabung menjadi satu ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima lainnya, yang terdiri dari nasionalis dan partai-partai Kristen digabung menjadi satu partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Fusi partai yang otoritarian ini segera melahirkan konflik internal, terutama di tubuh PPP, yang akhirnya mempengaruhi penampilan politiknya di masa-masa berikutnya.

Kepemimpinan militer Soeharto sangatlah kejam dalam memperlakukan partai Islam. Hartono Ahmad Jaiz menyatakan. “Hantaman terhadap politik Islam massa Orde Baru yang masih tersisa sampai Orde Reformasi telah melebihi kadar yang dicanangkan arsitek penjajah, yakni Snock Hurgonje. Kalau Snock hanya mengkhawatirkan politik Islam, justru Orde Baru telah menghambat pula norma-norma syariat, Jilbab dilarang di sekolah dan perkantoran.”

A.    Penyebab Suara Partai Politik Islam Menurun

Masuk era Reformasi banyak lahirnya partai partai baru di Indonesia, termasuk partai Islam itu sendiri. Seriring sepak terjang partai Islam di Indonesia di kanca perpolitikan Indonesia, terjadi sebuah Quo Vadis Partai Islam. Kekuatan partai Islam seakan hilang dari setiap Pemilu. Suara suara partai Islam semakin menurun setiap pesta demokrasi Indonesia (Pemilu). Berbicara peran Partai Islam di Pemilu 2014, timbul pertanyaan, apakah partai Islam mampu eksis di belantara politik tanah air?. Partai politik berbasis masa Islam yang akan mengikuti kompetisi politik PEMILU 2014, berjumlah 5 partai politik. Yaitu PKS, PPP, PBB, PAN,dan PKB. Adapun dari kelima partai tersebut, hanya PPP yang lahir bukan dari rahim reformasi 1998. Sehingga umur panjang PPP, membuatnya menjadi partai islam terbesar selama 36 tahun. Tetapi daya tahan PPP pada masa Orde Baru, tidak berlaku pada suasana parpol islam untuk saat ini.

Suara partai islam saat ini kalah dibanding partai nasionalis.[4] Karena fakta ini, sudah sering dipaparkan banyak lembaga survei. Sehingga sudah saatnya kita menelusuri penyebab turunnya popularitas partai Islam. Adapun penyebabnya :

  1. Partai Islam cenderung mengangkat isu agama yang bersifat simbolik, bukannya yang substansial. Hal ini terlihat, pada saat kampanye maupun pemaparan program kerja. Isu-isu yang diperjuangkan pada level legislatif juga tidak jauh dari isu agama yang bersifat simbolik. Seperti penggunaan kerudung, dan pembangunan tempat beribadah. Padahal umat muslim di Indonesia masih banyak yang lebih memperhatikan kebutuhan dasar hidup mereka. Seperti kebutuhan sandang, papan, dan pangan mereka yang belum terpenuhi.
  2. Ketika partai agama, departemen agama, atau ormas agama dinyatakan korup, masyarakat akan menghujat dan marah dua kali lipat daripada korupsi itu dilakukan oleh aktor lain yang tidak mengusung simbol agama (Komaruddin Hidayat, 2013).[5] Jelas hal ini menjadi pukulan telak, ketika tokoh atau elit parpol islam melakukan KKN. Bukan saja integritas partai yang tercoreng, tetapi juga wajah agama yang diusungpun ikut tercoreng.
  3. Hilangnya dikotomi politik aliran. Hal ini terlihat karena partai islam yang mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka, dan partai nasionalis yang memiliki kelembagaan agama (islam) dalam struktur kepartaian. Ditambah lagi dengan perekrutan tokoh islam dalam partai nasionalis. Hal inilah yang membuat suara parpol islam berpindah ke parpol nasionalis. Karena umat muslim di Indonesia pada akhirnya merasa aspirasi mereka sudah terwadahi dalam partai nasionalis.

Dari ketiga faktor tersebut, seharusnya parpol islam harus bisa memposisikan diri lebih baik. Bukan hanya pembenahan pada anggota/kader/simpatisan partai, tetapi juga pada pembenahan platform partai. Sehingga performa parpol islam akan lebih menggigit. Apalagi hilangnya politik aliran yang semakin menguat, juga disebabkan oleh kekaburan visi pada parpol islam (Burhanudin Muhtadi, 2013).[6]

Indonesia yang menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama. Membuat parpol islam harus bekerja lebih keras meyakinkan pemilih non-muslim untuk memilih mereka. Khususnya WNI yang berada di timur. Sehingga parpol islam bisa menjadi sebuah etalase yang menaungi semua golongan. Tetap berada pada asas/visi Islam, tetapi bisa mengurangi sekat primordial dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Kalau ini bisa diaplikasikan, harapan bangkit itu masih ada.

B.    Solusi dari Quo Vadis Partai Islam

Partai-partai Islam di Indonesia harus menemukan ramuan tepat untuk Pemilu 2014 untuk bisa menang dan menerapkan nilai nilai Islam di negara. Partai Islampun harus menghilangkan egonya masing-masing untuk bersatu di Pemilu 2014. Mengapa perlu bersatu? Karena suara Partai Islam masih di bawah partai partai sekuler. Dan juga citra partai Islampun menurun di publik karena kasus-kasus yang menimpa partai Islam sendiri. Dan solusi yang paling tepat adalah partai-partai Islam harus bersatu. Bersatu dalam arti duduk bersama dan mendukung satu calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dicalonkan di Pilpres.

Persatuan partai Islam untuk memilih satu pemimpin atau tokoh utama. Kita bisa melihat pada pasca Reformasi ada sosok Abdurahman Wahid atau sering kita kenal dengan nama Gus Dur. Gus Dur berhasil menjadi sebuah poros tengah yang mempersatukan umat Islam pada kala itu. Dan akhirnya tokoh hasil dari persatuan tersebut bisa memimpin Indonesia. Kalau konsep pertama bisa dikatakan sulit untuk menyatukan seluruh partai Islam seperti selayaknya Masyumi, partai Islam bisa bersatu melalui tokoh. Partai Islam harus berhasil melahirkan tokoh yang bisa mewakili seluruh partai Islam dan masyarakat Indonesia yang pluralisme. Kita bisa berkaca pada negara-negara luar seperti Turki, ada sosok Erdogan di mana menjadi pemimpin negara dari partai sekuler yang membawa misi Islam. Mereka didukung oleh seluruh partai Islam untuk menjadi pemimpin negara. Begitu juga ada nama Sayyid Mursi, Presiden Mesir yang berasal dari satu partai Islam yang mendapat dukungan penuh dari partai-partai Islam lainnya. Melihat konteks Indonesia, banyak tokoh-tokoh partai Islam yang cukup mumpuni untuk memimpin sebuah negara dan menjadi wakil dari partai-partai Islam lainnya, sebut saja ada nama Ahmad Heryawan (PKS), Surya Dharma Ali (PPP), Hatta Rajasa (PAN), dan Yusril Izha Mahendra (PBB), Muhaimin Iskandar (PKB). Tokoh-tokoh ini sepertinya harus bisa membangun sebuah komunikasi dengan partai Islam lainnya untuk menyatukan aspirasi agar terciptanya persatuan.


Catatan Kaki:

[1]Ahmad Mansur Surya Negara,ApiSejarah 2, Salamadani, Bandung, 2012,hlm. 388.

[2]Mohammad FadliZein,Kezaliman Media Massa TerhadapUmat Islam,Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013,hlm. 15

[3]HabibRizieqShihab, WawasanKebangsaanMenuju NKRI Bersyariah, Islam Press, Jakarta, 2012,hlm. 10-11.

[4] http://www.pak-sodikin.com/elektabilitas-pdip-naik-demokrat-turun/

[5]http://nasional.kompas.com/read/2013/02/20/0826189/Menimbang.Partai.Agama

[6]http://nusaonline.com/2013/12/burhanuddin-muhtadi-performa-parpol-islam-memudar/

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Ridwan Akbar
Mahasiswa Hubungan Internasional, FISIP UIN Jakarta.
  • BramSonata

    Artikel yg bagus. ringkas dan padat serta mudah dipahami.

Lihat Juga

Ilustrasi. (collegeaffairs.in)

Membentuk Karakter Pemimpin yang Islami Sejak Dini