Home / Berita / Nasional / PKB: Jaminan Halal Harus Libatkan Ormas Islam

PKB: Jaminan Halal Harus Libatkan Ormas Islam

Pameran Produk Halal (ilustrasi) - Foto: republika.co.id
Pameran Produk Halal (ilustrasi) – Foto: republika.co.id

dakwatuna.com – Jakarta.  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menginginkan jaminan halal jangan dimonopoli satu lembaga. Harus ada keterlibatan banyak pihak agar pemantauan halal lebih maksimal.

“Kami mendorong RUU ini disahkan agar melibatkan ormas Islam,” jelas Sekretaris Fraksi PKB, M Hanif Dhakiri, Senin (3/3). Menurutnya, keterlibatan ormas Islam sangat penting dalam membahas RUU ini, karena merekalah yang mengerti persoalan hukum Islam dan asalnya.

Jaminan halal sangat berkaitan dengan khazanah keislaman, yaitu Fiqih dan Ushul Fiqih. “Ulama yang ada dalam Ormas Islam sudah menguasai itu semua,” imbuhnya. Akan sangat salah jika jaminan halal hanya diurus oleh sejumlah pihak yang tidak mengerti soal keislaman.

Dari awal, pihaknya selalu menyuarakan pentingnya keterlibatan banyak pihak dalam mengurus sertifikasi halal. Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah memiliki badan halal sendiri. Ormas ini, menurutnya, sejak dulu menjadi acuan dalam menyepakati, apakah sebuah produk halal atau tidak. Keberadaan RUU JPH, diharapkannya tidak mengancam eksistensi mereka.

Kepastian halal atau haram suatu produk kembali mencuat belakangan ini. Salah satu pertanyaan yang mencuat adalah, bagaimana perkembangan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal? Setelah delapan tahun dibahas, ternyata belum mengalami perkembangan.

RUU Jaminan Produk Halal adalah inisiatif DPR yang pertama kali muncul pada 2006. Pembahasan saat itu tidak selesai masih banyaknya perbedaan pendapat seputar siapa yang paling berwenang mengurus sertifikat halal antara MUI dan Kemenag.

RUU ini kembali diajukan sebagai inisiatif baru oleh DPR pada 2011 lalu. Pembahasan RUU JPH yang lama tidak lagi berlaku, karena tidak ada konsep pewarisan RUU yang tak selesai di program legislasi nasional periode sebelumnya. Pembahasan berjalan lama, karena draft usulan pemerintah baru masuk ke DPR pada 2 Desember 2013. Pembahasan RUU Jaminan Produk melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Kementerian Pertanian. (ROL/sbb/dakwauna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ilustrasi. (change.org)

SNH: Lamban Tangani Kasus Penistaan, Polisi Diujung Tanduk