Home / Berita / Nasional / Menag: Sertifikasi Halal Harusnya Otoritas Pemerintah

Menag: Sertifikasi Halal Harusnya Otoritas Pemerintah

Menteri Agama RI, Suryadharma Ali - Foto: indonesiaraya.com
Menteri Agama RI, Suryadharma Ali – Foto: indonesiaraya.com

dakwatuna.com – Jakarta.  Sertifikasi halal diperebutkan antara pemerintah dan MUI. Pemerintah menilai kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah. Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan pemerintah adalah pelaksana UU. Tidak ada ormas sebagai pelaksana UU.

“Karena sertifikasi halal itu berkaitan dengan hukum, maka otoritas pelaksanaannya harus ada pada pemerintah,” katanya di kantor presiden, Kamis (27/2).

Menurutnya, jika kewenangan diserahkan kepada MUI dikhawatirkan menimbulkan rasa iri di ormas lainnya seperti NU ataupun Muhammadiyah. “Jadi itu kan tidak bagus. Masa ada satu aturan kemudian otoritas pelaksananya lebih dari satu. Karena itu harus diberikan kepada pemerintah,” katanya.

Ia menjelaskan saat ini ada dua hal krusial tentang sertifikasi halal. Pertama, tentang status pendaftaran produk-produk halal. Kedua, tentang siapa yang berhak menguji produk halal dan terbitkan sertifikasi halal.

Perbedaan pertama pemerintah pada persepsi tentang kewajiban mendaftarkan produk-produk. Ia mengatakan jika sertifikasi dipegang pemerintah, pendaftaran produk tersebut dilakukan secara sukarela. Sedangkan MUI mewajibkan pendaftaran itu.

Menurutnya, jika ada kewajiban mendaftarkan produk halal, maka akan membebani produsen terutama usaha yang masih berskala kecil. Sedangkan jika diwajibkan dan tidak mendaftarkan produknya, maka sama artinya dengan pelanggaran hukum.

“Itu bisa memunculkan masalah ekonomi. Itu pula yang jadi pertimbangan pemerintah,” katanya.

Pertimbangan lainnya yaitu pengujian produk tersebut. Ia mengatakan pengujian itu hendaknya dilakukan pemerintah. Meskipun MUI juga bisa melakukan hal serupa tetapi dalam konteks rekomendasi kepada pemerintah.

“Jadi setelah produk diuji di laboratorium, MUI membuat rekomendasi supaya diterbitkan sertifikasi halal oleh pemerintah,” katanya. (ROL/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 9,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.
  • Libracus Guardian

    Saran saya sebagai Muslim Indonesia jadikan (legalisasikan) dan resmikan saja Badan sertifikasi halal MUI oleh Negara/Kementerian Agama / Wakaf RI , seluruh personel pimpinan, para Ulama dan tenaga ahlinya serta seluruh Asset/Fasilitas yang dimiliki MUI (dikompensasi/diakuasisi) menjadi Badan Independen seperti Palang Merah Indonesia (PMI), atau semacam Badan Amil Zakat Nasional, mengingat keberadaan sepak terjang dan peranan MUI puluhan tahun dalam membantu NKRI menjaga memelihara aqidah / moral masyarakat Islam.

  • Libracus Guardian

    Saran saya sebagai Muslim Indonesia jadikan (legalisasikan) dan resmikan saja Badan sertifikasi halal MUI oleh Negara/Kementerian Agama / Wakaf RI , seluruh personel pimpinan, para Ulama dan tenaga ahlinya serta seluruh Asset/Fasilitas yang dimiliki MUI (dikompensasi/diakuasisi) menjadi Badan Independen seperti Palang Merah Indonesia (PMI), atau semacam Badan Amil Zakat Nasional, mengingat keberadaan sepak terjang dan peranan MUI puluhan tahun dalam membantu NKRI menjaga memelihara aqidah / moral masyarakat Islam.

  • Sejuki

    Karena negara hingga saat ini masih berfaham sekuler, maka kewenangan sertifikasi halalnya sudah semestinya tetap ada pada MUI. Beda jika, Syari’at Islam (baca: Hukum-hukum Allah) sudah resmi diberlakukan, maka tentu saja kewenangan sertifikasinya ada pada Pemerintah.

    Gitu aja kok mumet amat sih…..

Lihat Juga

MUI Mengutuk Keras Pelaku Peledakan Bom Molotov di Depan Gereja Samarinda