MUI Apresiasi Gubernur DKI soal Pergub Restoran Halal

dakwatuna.com – Jakarta.  Hingga saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus berupaya memberikan perlindungan konsumen di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini melalui sertifikasi halal. Dari merancang perangkat lunak (software) untuk mengecek label halal, hingga menggandeng Kemenparekraf untuk melakukan wisata syariah.

Namun, diakui Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim, dari beberapa daerah, baru DKI Jakarta yang dinilainya sangat membantu cita-cita MUI. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 158 tahun 2013, Pemda DKI Jakarta telah mengatur tata cara sertifikasi halal restoran dan non-restoran hingga pengawasan dan pembiayaannya.

“Contohnya, inisiatif oleh Gubernur DKI sudah mengeluarkan Pergub, (restoran dan non-restoran) dilengkapi label halal MUI,” ujar Lukman, di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Pergub tersebut dikeluarkan pada 19 Desember 2013 dan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengusaha restoran atau non-restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini berawal dari kekhawatiran akan ketidakjelasan status halal pangan yang beredar di pasaran. Padahal, makanan tersebut dikonsumsi oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Sayangnya, inisiatif tersebut belum diimplementasikan secara nasional. Atas dasar itulah, Lukman berharap Kemenparekraf mau menjalin kerja sama untuk melakukan hal serupa, membuat aturan sertifikasi restoran di seluruh Indonesia.

“Itu kerja sama dengan Kemenparekraf, inginnya sertifikasi halal dengan mereka. Kita bisa saja kerja sama wisata syariah, DKI sudah ada Pergub itu,” terang Lukman. (kompas/sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi