Home / Berita / Nasional / MUI: Tidak ada Gratifikasi, MUI bukan Lembaga Negara

MUI: Tidak ada Gratifikasi, MUI bukan Lembaga Negara

Ilustrasi. (halalmui)
Ilustrasi. (halalmui)

dakwatuna.com – Jakarta.  Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim mengatakan biaya untuk sertifikasi halal bervariasi tergantung banyaknya jenis produk dan besar-kecilnya perusahaan itu.

“Biayanya mulai dari Rp1 hingga Rp5 juta untuk perusahaan menengah ke atas dan nol hingga Rp2,5 juta untuk perusahaan kecil,” ujar Lukmanul dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Biaya tersebut, belum termasuk transportasi dan akomodasi audit lapangan pimpinan MUI ke lapangan, khususnya untuk sertifikasi halal di luar negeri, katanya.

Pemberian transportasi dan akomodasi, bukanlah gratifikasi, katanya. “Semuanya sukarela. Tidak ada namanya gratifikasi, karena MUI bukan lembaga negara,” katanya.

Dia menjelaskan proses sertifikasi halal dan labelisasi halal yang selama ini dijalankan dimulai dari pendaftaran melalui online CEROL SS-23000.

“Pendaftaran melalui online CEROL SS 23000. Mekanisme pendaftaran dengan sistem elektronik dilakukan secara lebih efisien dan meningkatkan akurasi data,” jelas dia.

Kemudian dilanjutkan proses pre audit yang meneliti kelengkapan dokumen bahan dan sistem jaminan halal perusahaan. Dilanjutkan ke proses audit dan pasca audit.

“Biaya sertifikasi halal dilakukan melalui akad biaya. Pembiayaan sertifikasi halal ditetapkan berdasarkan pedoman yang jelas,” kata dia.

Sementara untuk produk luar negeri, MUI melakukan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) yang menerapkan standar halal MUI melalui proses pengakuan.

MUI menetapkan tujuh kriteria sebagai prasyarat yang harus dipenuhi oleh LSHLN yang ingin diakui oleh MUI. Pengakuan MUI terhadap LSHLN dilakukan berdasarkan permohonan dari LSHLN yang bersangkutan.

Setelah tujuh kriteria itu dipenuhi melalui sistem kuesioner, maka dilanjutkan ke LPPOM. Hasil kajian dan verifikasi oleh LPPOM MUI yang disampaikan ke MUI.

“Kemudian Dewan Pimpinan MUI akan menetapkan status kelayakan LlSHLN untuk dikunjungi.”

Setelah kunjungan ke lapangan, jika sesuai maka akan diterbitkan sertifikat MUI atas pengakuan lembaga sertifikasi halal untuk kategori tertentu.

MUI akan melakukan peninjauan ulang atas pengakuan LSHLN setiap dua tahun sekali. (antara/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ilustrasi. (change.org)

SNH: Lamban Tangani Kasus Penistaan, Polisi Diujung Tanduk

Organization