Home / Narasi Islam / Resensi Buku / Syarah UUD 1945 Perspektif Islam

Syarah UUD 1945 Perspektif Islam

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Cover buku "Syarah UUD 1945 Perspektif Islam".
Cover buku “Syarah UUD 1945 Perspektif Islam”.

Judul buku: Syarah UUD 1945 Perspektif Islam
Penulis: Masdar Farid Mas’udi
Penerbit: Alvabet
Cetakan: 2013
Tebal: 294 hlm

Jiwa Islami dalam Konstitusi Kita

dakwatuna.com Indonesia dikenal sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius. Keyakinan keagamaannya sangat kuat bahkan sangat mempengaruhi norma, nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya. Konstitusi Negara kita sendiri secara tegas mengakui kekentalan religiusitas tersebut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) menyatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Buku Syarah UUD 1945 Perspektif Islam karya Masdar Farid Mas’udi yang hadir di tengah-tengah kita ini dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan harmonisasi ayat konstitusi UUD 1945 sebagai sumber hukum Negara dengan ayat agama, dalam hal ini Islam.

Titik temu ayat konstitusi dan ayat agama seperti tejabarkan dalam buku ini sebenarnya bertitik tolak pada ajaran bersama bahwa bernegara itu sama pentingnya dengan beragama. Memperkuat negara sama pentingnya dengan memperkuat agama, dan toleransi saudara sebangsa sama pentingnya dengan toleransi sesama antar pemeluk agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Untuk menguatkan budaya sadar berkonstitusi, umat Islam di Indonesia perlu diberi penjelasan tentang konteks isi konstitusi dengan nash-nash dan dalil-dalil dari sumber primer ajaran Islam (al-Qur’an dan Sunah) seperti yang disajikan dalam buku ini. Karena sampai saat ini, meskipun jumlahnya sangat sedikit, masih ada saja orang-orang Islam yang menganggap bahwa konstitusi negara kita UUD 1945 tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga perlu diganti.

Ada sebuah disertasi tentang gerakan “ Islam Syariat” yang ditulis Haedar Nashir dalam meraih Doktornya di pasca sarjana UGM, menyebutkan bahwa sampai saat ini masih ada sekurang-kurangnya tiga gerakan resmi yang bersifat terbuka memperjuangkan formalisasi syariat Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam.

Pertama, Hizbut Tahrir (HTI), merupakan organisasi yang secara terbuka memperjuangkan Indonesia menjadi Negara Islam. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang memperjuangkan berlakunya hukum Islam Menjadi hukum nasional tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ketiga, Komite Persiapan Pemberlakuan Syari’at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan memilih jalan realistis dengan memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda) dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah yang dibuka secara luas.

Namun gerakan-gerakan formalisasi hukum Islam tersebut kandas, karena pendukungnya dari kalangan Islam minoritas. Mayoritas umat Islam, terutama ormas-ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah, tidak setuju dengan gagasan tersebut. Bagi sebagian besar ulama dan umat Islam, bahwa negara Indonesia dengan dasar Pancasila merupakan pilihan yang sudah final dan sama sekali tidak bertentangan dengan aqidah maupun syariat Islam.

Namun demikian, sebagai pengikut paham mayoritas umat Islam tidak perlu melarang apalagi memusuhi gerakan-gerakan politik yang bertujuan memformalisasikan Islam di Indonesia. Asalkan gerakan-gerakan tersebut dilakukan secara demokrasi dan fair seperti yang mereka lakukan selama ini. Bagaimanapun ekspresi atas aspirasi tersebut adalah hak konstitusional mereka yang juga merupakan anak bangsa. Hanya saja perlu dijelaskan secara demokratis dan fair juga. Bahwa pilihan final atas NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 tidaklah bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam.

Buku ini sangat menarik karena mampu memberikan rujukan dalil-dalil untuk hampir semua ketentuan yang dimuat di dalam UUD 1945. Dari buku ini dapat disimpulkan bahwa kandungan konstitusi Negara kita itu islami. Ini berarti bahwa Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang islami, tetapi bukan Negara Islam. Negara islami adalah Negara yang secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol-simbol Islam, tetapi substansinya mengandung nilai-nilai substantif ajaran Islam, seperti kepemimpinan yang adil, amanah, demokratis, menghormati hak asasi manusia dan sebagainya.

Pilihan atas model Islami dengan cara pemuatan nilai substantive ajaran Islam seperti ini untuk konteks Indonesia sekurang-kurangnya mempunyai dua argument. Pertama, di dalam al-Qur’an dan al-Hadits tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk membentuk negara Islam. Yang penting bagi kaum muslim adalah adanya Negara yang melindungi dan menjamin kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Di sini berlaku kaidah Ushul Fiqih al-‘Ibratu fil Islam bil Jauhari La bil Madthari, bahwa yang penting dalam memperjuangkan syiar Islam itu adalah menanamkan nilai substantif ajaran Islam dan bukan mengibarkan formalitas simboliknya.

Kedua, tokoh-tokoh Islam Indonesia pada masa lalu sudah pernah memperjuangkan melalui jalur kostitusional dan demokratis untuk menawarkan agar Indonesia dibangun dengan dasar Islam. Namun, hasil kesepakatan bangsa yang diperoleh melalui pergumulan politik yang juga demokratis itu adalah membangun negara Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kesepakatan itulah yang harus kita terima sebagai kesepakatan luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan secara konsekuen. Di sini dapat berlaku kaidah Ushul Fiqih Maalaa Yudraku Kulluhu Laa Yudraku Kulluhu, bahwa memperjuangkan berlakunya seluruh ajaran Islam tetapi tidak berhasil maka lakukanlah hal-hal yang masih mungkin dilakukan dan diterapkan, bukan meninggalkan sama sekali kemungkinan yang masih tersedia.

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 1,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Penikmat Buku dan Pustakawan Mandiri.

Lihat Juga

Implementasi Perkembangan Praktik Audit Syariah di Bank Islam Malaysia