Home / Berita / Opini / Perseteruan Jokowi dan Islamis, Akankah Berujung Berkoalisi?

Perseteruan Jokowi dan Islamis, Akankah Berujung Berkoalisi?

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (Foto: blogspot.com)
Ilustrasi. (Foto: blogspot.com)

dakwatuna.comHubungan antara kalangan Islam dan Nasionalis sebenarnya sudah relatif cair. Berbagai koalisi yang terbangun dari tingkat lokal dalam pilkada hingga pada tingkat nasional sudah tidak terpaku pada dikotomi Islam-Nasionalis. Kalangan Islamis sudah tidak terlalu mengingat latar belakang Jokowi yang berasal dari partai yang sering berseberangan dengan visi keumatan di masa lalu, demikian pula menerima realitas keberadaan Ahok sebagai seorang non-muslim yang memenangkan suatu pemilihan. Tetapi ketika kalangan politik Islam lebih cenderung mencitrakan dirinya semakin ke tengah, moderat, mengayomi semua kalangan, melepaskan diri dari sekat-sekat ideologis, justru bola-bola panas terus terlontar dari pihak Jokowi-Ahok, keberanian melempar isu-isu yang menohok kalangan Islamis.

Akhirnya hingga saat ini terjadi perseteruan yang sengit antara pendukung Jokowi dan kubu Islamis, melalui perang opini di berbagai media, pertarungan di jejaring sosial, mengambil posisi yang saling menjatuhkan satu sama lain. Namun apakah perseteruan ini akan berakhir dengan koalisi keduanya?

Meski perseteruan ini tidak semata-mata hanya berada di ranah persaingan politik, tetapi juga merambah lebih jauh pada isu-isu ideologis. Statemen-statemen panas yang sering dilontarkan Ahok tentang agama, dimulai episode ayat konstitusi, dilanjutkan tentang dompet, dempet dan akhlak, kebijakan pembongkaran beberapa masjid, pengangkatan lurah non-muslim, wacana tentang lokalisasi dan penghapusan identitas agama di KTP dan sebagainya. Meski demikian tetaplah politik itu bundar, tidak ada kawan atau lawan abadi. Berbagai benturan ideologis dan politis antara keduanya tidak serta merta membuat peluang untuk menjalin koalisi telah sepenuhnya tertutup.

Perang opini dan kritik yang berlangsung sengit di dunia maya antara Jasmev dengan PKS Cyber Army, perseteruan yang tak henti-hentinya antara Ahok dengan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana, keterlibatan Jokowi dalam mendukung kandidat dalam berbagai pilkada yang berhadapan head to head dengan kandidat yang diusung partai Islam, perseteruan dengan Muhammadiyah dan berbagai ormas Islam, sikap kritis kalangan Islamis terhadap berbagai kebijakan Jokowi-Ahok dalam masalah penggusuran, penanganan kemacetan, penetapan UMP, hingga penanganan banjir, mis-komunikasi yang sering terjadi dengan kepala daerah tetangga yang kebetulan berasal dari kalangan Islam, akankah semua konflik ini kemudian luluh ketika terdesak pada realitas politik dan kepentingan yang pragmatis?

Atau justru sebaliknya, tetap mempertahankan keberanian menghadapi resiko politik, mengesampingkan politik kompromi dan akomodasi, kukuh mempertahankan idealisme masing-masing serta membiarkan konflik-konflik terus bergulir mewarnai jalannya pemerintahan. Meninggalkan pilihan berbagi kekuasaan demi terciptanya suasana yang lebih sinergis.

Hubungan politik antara kalangan yang dipersepsikan sebagai Nasionalis dan Islamis pada era sebelumnya menempatkan keduanya masih signifikan untuk mengambil pilihan akomodatif dalam suatu koalisi bersama, baik pada masa Megawati maupun SBY. Polemik kepemimpinan wanita antara PPP dan Megawati berakhir dengan koalisi Mega-Hamzah. SBY yang sebelumnya diterpa isu-isu yang tidak baik bagi kalangan Islamis, berujung merapatnya kekuatan politik Islam dalam koalisi di pemerintahannya.

Seiring realitas melemahnya kekuatan politik Islamis, pada pemerintahan SBY jilid II mulai memilih opsi menjaga jarak dengan sebagian kalangan Islam, terutama unsur ormasnya. MUI, Muhammadiyah dan sebagian NU sudah tidak terakomodasi dalam kebijakan pemerintahan SBY jilid II, sementara kekuatan politik Islam tetap dipertahankan sebagai penyokong koalisi.

Pilkada DKI Jakarta 2012 memberi suatu pelajaran, akankah suatu saat kekuatan politik Islamis sepenuhnya terlempar dari pusat kekuasaan, dalam arti eksistensinya sudah tidak diperhitungkan lagi?  Pada Pilkada DKI 2012, kubu Jokowi-Ahok tampak sejak awal sudah tidak mengakomodasi kekuatan politik Islam, kontrak politik yang disodorkan PKS tentang kebijakan yang tidak merugikan umat Islam, tidak mendapat respon dari pihak Jokowi. Toh realitanya kalangan Islamis kemudian tidak bisa berbuat banyak menghadapi kebijakan Jokowi-Ahok yang berseberangan dengan visi keumatan. Hal ini akan dipakai sebagai barometer untuk mengukur sejauh mana kekuatan Islamis masih eksis.

Jika saat ini salah satu kubu telah merasa berada di atas angin untuk memenangkan pertarungan 2014, atau salah satu kubu dipersepsikan makin melemah secara signifikan, maka sesungguhnya segala kemungkinan tetap bisa terjadi, kondisi senantiasa tetap cair, sehingga peluang masih terbuka. Bola liar dan kuda hitam masih mungkin untuk muncul. Sebagaimana pengalaman pada Pemilu 1999 dan 2004 yang lalu serta pada berbagai Pilkada, kandidat yang diunggulkan atau yang telah memenangkan pertarungan di Legislatif, bisa juga gagal memenangkan pertarungan Eksekutif.

Maka bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kalangan yang membawa kepentingan umat, untuk tidak sekadar menunggu dan menyaksikan proses yang tengah berlangsung. Kepentingan masing-masing dipertaruhkan melalui berbagai langkah taktis dan lobi-lobi yang efektif. Besarnya kekuatan politik yang dimiliki adalah sesuatu yang berharga, untuk memperkuat posisi tawar, tapi tidak kalah pentingnya adalah kemampuan menggerakkannya dengan gesit.

Apa yang dicapai dengan keberadaan kalangan politik Islam dalam koalisi pemerintahan SBY, hanyalah menjadi pelengkap semata. Dihadapkan dengan isu keumatan seperti RUU Ormas, jilbab Polwan dan kondomisasi, keberadaan kalangan politik Islam dalam koalisi di pemerintahan tidak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya berada pada posisi yang makin terpinggirkan. Di sinilah pentingnya menetapkan target yang optimal dalam kompetisi, berhadapan dengan resiko terpental dari arena.

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (7 votes, average: 8,14 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Muhamad Fauzi
Seorang petani di kaki Gunung Ungaran. Mengikuti kegiatan di Muhammadiyah dan halaqah. Meski minim mendapatkan pendidikan formal, pelajaran hidup banyak didapat dari lorong-lorong rumah sakit.
  • esa manggala

    saya kurang setuju di bagian pengangkatan lurah non muslim.

    knp harus di tolak? apakah salah bila ada lurah yg non muslim? knp hanya d jakarta aja yg di ributin. di daerah lain aja banyak yg seperti itu, malah bupati walikota hingga gubernurny aja byk yg non muslim, tp knp ndk kalian ributin juga??

    saran saya,
    jgn dilihat dari perbedaan, tpi lihat lah apa2 saja yg di perbuatny.hidup rukun antar umat beragama itu lebih baik dari pada harus saling mencaci maki. berikan mereka kesempatan.

    bila kita berikan mereka kesempatan, mungkin dg cara ini juga kita menjadi contoh pada negara lain kalau mereka juga bisa hidup rukun antar umat beragama, sehingga ke depannya ada pemimpin pemimpin di barat atau eropa ada yang agamanya beragama islam.
    amin

    • Erik Eri

      Saya yakin anda tdk mengambil pelajaran yg tlh lalu dan anda bukan seoran muslim dijakarta ini di keluarahan mana aja mayoritas penduduk nya agama islam, jd sepantas nya di pimpin yg agama islam,

    • Mahesa Siregar

      anda muslim mas?
      kalo iya, apa anda pernah baca ayat al-quran yg menyatakan jangan mengangkat pemimpin org2 muslim itu dari org2 yang non muslim?
      ini perintah Allah dan wajib diikuti.

      ini nih efek pluralisme yg kian mengakar dlm pemikiran sebagian umat Islam sekarang. sehingga wajar bannyak yg bekoar2 tanpa sadar membantu kaum SePiLis menghancurkan umat Islam. coba lihat jelas2 kebijakan ahok diatas tadi. mana yg menimbulkan manfaat? gada kan? apa manfaatnya penghapusan kolom agama dlm KTP? apa manfaatnya pelegalan Lokalisasi? apakah ada manfaatnya?
      jd kenapa harus dipertahankan kalo jelas2 itu membangkitkan amarah umat islam dan memecah belah bangsa. cerdas sedikit dalm melihat suatu kebiijakan.

    • Di tempat saya ada juga lurah non muslim, tapi untuk urusan kegiatan keislaman, berada paling depan. Beda banget dengan Ahok, sepertinya mau marah-marah melulu.

  • bang zae

    Ini adalah sebuah skenario global, dimana umat Islam tidak cinta lagi kepada Identitas Ke-Islaman nya, masyarakat muslim sengaja di giring kearah semua agama benar, padahal Islam agama yang di Ridhoi Alloh SWT. , apalagi itu pluralisme yg sekarang ini dianggap sudah berhasil, bagi yg gak percaya skenario global ini, silahkan gak percaya tetapi tanda2 itu nyata didepan mata !

  • Ujang Soleh

    dakwatuna ini dendam sekali dg Jokowi hehehe… mungkin jika jokowi di usung oleh PKS akan lain beritanya dg yang dilakukan nya selama ini.

Lihat Juga

Cover buku "Apple vs Google: Perseteruan Korporasi Besar yang Melahirkan Revolusi Teknologi Digital".

Apple vs Google: Perseteruan Korporasi Besar yang Melahirkan Revolusi Teknologi Digital

Organization