Home / Berita / Nasional / Mahfud: Saya Lebih Senang Kalau Banyak Capres di PKB

Mahfud: Saya Lebih Senang Kalau Banyak Capres di PKB

Mahfud MD, salah satu Capres dari PKB
Mahfud MD, salah satu Capres dari PKB

dakwatuna.com – Bojonegoro. Perebutan kursi calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi dinamika politik yang menarik untuk di cermati. Rhoma Irama gencar berkeliling daerah dan sempat disebut mampu meningkatkan elektabilitas, sedangkan Jusuf Kalla merangsek naik setelah dideklarasikan mayoritas DPW PKB se-Indonesia.

Menanggapi kondisi itu, Mahfud M.D. tetap optimistis bisa bersaing dan menjadi capres dari PKB. Optimisme tersebut diungkapkan Mahfud setelah menghadiri pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Bojonegoro di gedung Islamic Center setempat, Minggu (2/2).

“Saya terus jalan karena banyak dorongan. Saya sudah melakukan komunikasi politik, baik di internal maupun eksternal partai. PKB adalah pilihan saya untuk maju sebagai capres,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud bahkan mengklaim munculnya nama Rhoma dan JK sebagai kandidat capres PKB bermula dari sarannya. Itu dilakukan agar capres dari PKB semakin banyak dan suara PKB ketika pemilihan legislatif semakin besar.

Nama lain yang juga disarankan Mahfud menjadi capres adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo. “Sebagai seorang Demokrat, saya lebih senang kalau banyak calon. Tidak gagah kalau hanya sendiri. Diadu dulu siapa yang terbaik dan mendapatkan dukungan paling ba­nyak,” tandasnya. (jpnn/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Soal Freeport, Fraksi PKB Kecewa Pemerintahan Jokowi Langgar Undang-Undang Minerba