dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Sumedang. Jilbab atau kerudung merupakan salah satu kewajiban bagi seorang wanita muslim atau biasa disebut dengan muslimah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam qalam-Nya pada surah An-Nuur: 31 & Al-Ahzab: 59).
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ahzab [33]: 59).
Semua muslimah, tak ada pengecualian muslimah manapun, termasuk para polisi wanita muslim. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan muslimah lainnya yang tidak berprofesi demikian. Sudah menjadi salah satu polemik ummat saat ini terutama di Indonesia, adalah saat para polwan yang mulai memutuskan untuk berhijrah (baca: berjilbab), tetapi tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan berbagai macam alasan yang mengekang hak seseorang. Salah satunya adalah, tidak cukupnya budget yang dimiliki negara untuk memfasilitasi seragam polwan berkerudung. Padahal, bisa saja para polwan itu membeli sendiri tetapi diseragamkan jenisnya seperti apa.
Jika anggaran negara menjadi alasan penundaan ini, maka bisa saja instansi kepolisian melimpahkan sistem anggaran secara otonomi daerah berkaitan dengan pengadaan “Seragam Polisi Wanita berjilbab” ini. Jika Kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam mampu untuk mengondisikan dan memfasilitasi polwannya untuk berhijab, tentu kepolisian daerah lainpun dirasa mampu memfasilitasi polwannya yang ingin berjilbab. Di sini kita hanya bicara soal ketegasan para pembuat kebijakan yang sedikit berputar-putar mengenai kebebasan polwan berjilbab. Maka dari itu, kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim indonesia (KAMMI) prihatin dan resah dengan sikap pemerintah yang demikian.
KAMMI menyatakan sikap, bahwa KAMMI akan selalu mendukung polwan berjilbab hingga haknya benar-benar terpenuhi. Sesuai dengan instruksi dari Pengurus Pusat KAMMI yang diturunkan ke daerah, maka KAMMI Daerah Sumedang melakukan aksi simpatik dengan nama #GNWJP (Gerakan Nasional Wakaf Jilbab untuk Polwan).
Aksi ini disebut juga dengan 1.000.000 koin+kerudung untuk polwan. KAMMI Daerah Sumedang membagi pelaksanaan aksi menjadi 4 titik (kampus IKOPIN, UNPAD, Sumedang Raya dan tempat2 umum lainnya; pasar sehat Cileunyi). Adapun penanggung jawab aksi ini adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan KAMMI Daerah Sumedang (Afrili Suyari, mahasiswi psikologi Unpad 2010).
Aksi ini dimulai dari hari senin 30 desember s/d selasa 31 desember. Dengan harapan, semakin banyak masyarakat yang simpati dengan para polwan yang ingin berjilbab juga untuk menyentil para pembuat kebijakan, bahwasanya polwan juga wanita biasa yang memiliki hak berjilbab dan kita mampu mendukungnya secara materi dengan koin-koin yang dikumpulkan ini.
Nantinya koin-koin yang dikumpulkan akan diserahkan kepada kapolres terdekat sebagai bentuk keseriusan aksi KAMMI. Besar harapan, semoga pemerintah semakin mempermudah para polwan utk berhijab. (Nadhia Dwi Lestari/ded/dakwatuna)
Redaktur: Deddy S
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Deddy S
