dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menyerukan agar Pemerintah tidak melanjutkan rencana meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk tidak mendukung keinginan Menteri Kesehatan tersebut.
“Karut marut tata niaga sektor pertanian masih membutuhkan sentuhan lebih Pemerintah, daripada terus sibuk mengurusi rencana meratifikasi FCTC,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni.
Petani di Indonesia, termasuk komoditas tembakau, disebut belum merasakan kehadiran Pemerintah secara penuh, utamanya dalam hal tata niaga hasil pertanian. Sejumlah peraturan yang diterbitkan belum mampu memberikan dampak positif.
Sementara aturan yang berpihak dalam prakteknya tidak dibarengi dengan pengawasan maksimal, sehingga tampak ompong dan tidak melindungi kepentingan petani.
Sulton menambahkan, pemerintah perlu fokus menguatkan sektor pertanian dengan menyelesaikan segala macam permasalahan petani. “Bukan seperti sekarang yang terus sibuk akan meratifikasi FCTC, yang mana itu akan membuat kalangan petani semakin terpuruk,” tandasnya.
Merujuk pada hasil Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 di Bali beberapa saat lalu, Pemerintah dinilai sudah semestinya tidak melanjutkan rencana meratifikasi FCTC.
“Butir-butir kesepakatan KTM WTO di Bali itu bukti Presiden melindungi petani dalam negeri, di mana peraturan menuju kedaulatan pangan pun sudah kita punya. Sekarang saatnya Pak SBY melanjutkan dengan tidak meratifikasi FCTC,” tandas Sulton.
Dorongan agar Pemerintah tidak meratifikasi FCTC sebelumnya disuarakan PBNU melalui diskusi bertajuk “Kampanye Komdom, Antirokok: Indah Tapi Manipulatif?” yang diselenggarakan awal pekan lalu. (suaramerdeka/sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Saiful Bahri
