Home / Berita / Nasional / Fakta-Fakta Persidangan LHI yang Diabaikan Majelis Hakim

Fakta-Fakta Persidangan LHI yang Diabaikan Majelis Hakim

Lutfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor (Foto:tribunnews)
Lutfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor (Foto:tribunnews)

dakwatuna.com – Jakarta.  Vonis 16 tahun yang di jatuhkan kepada Lutfi Hasan Ishaaq (LHI) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai telah mengabaikan fakta-fakta yang muncul selama dalam persidangan.

“Vonis Majelis Hakim Tipikor zalim. Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan hingga akhirnya Pak Luthfi divonis 16 tahun. Seharusnya, batal demi hukum,” demikian disampaikan Zainudin Paru selaku pengacara LHI, Selasa (10/12/2013).

Fakta-fakta hukum yang telah diabaikan Majelis Hakim adalah Luthfi tidak pernah menerima uang Rp1,3 miliar dari PT Indoguna Utama seperti yang dinyatakan Majelis Hakim. Uang tersebut diterima Rp300 juta kepada Elda Deviane Adiningrat yang selanjutnya diserahkan kepada Roni dan uang Rp1 miliar yang diserahkan kepada Ahmad Fathanah. “Pak Luthfi tidak pernah menerima uang tersebut,” ungkap Zainudin Paru.

Fakta hukum yang lainnya, yang jelas-jelas terjadi kebohongan dan saksi palsu adalah bukti percakapan antara Fathanah dengan sopir pribadinya. Sahruddin, sebelum mereka ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rekaman percakapan itu, Fathanah menelepon Sahruddin dan berkata, ‘Alul jangan jauh-jauh dari mobil, ada daging busuk’.

“Ternyata keterangan Sahruddin berubah di persidangan. Di situ ada tambahan nama Pak Luthfi. ‘Alul jangan jauh-jauh dari mobil ada daging busuk Pak Luthfi,” kata Paru mengutip percakapan mereka.

“Kita minta untuk dibuka rekaman. Pada permintaan pertama tidak dilayani. Pada sidang berikutnya diminta lagi dan dibuka. Sehingga hakim pun kaget. Ini adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sampai Pak Luthfi divonis 16 tahun penjara,” beber Paru.

Paru menyatakan Luthfi Hasan Ishaaq tidak pantas diganjar 16 tahun penjara. Paru mencurigai vonis Luthfi sebagai bagian penerapan untuk kepentingan politik tertentu.

“Ada apa ini. Apakah ini bagian dari penerapan untuk kepentingan politik tertentu. Kalau pun memang terbukti, apakah pantas menerima Rp1,3 miliar dihukum 16 tahun,” ungkap Paru menggugat. (okezone/sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (19 votes, average: 9,53 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Sepak Bola. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.
  • ekaita

    apa maksudnya sih dihukum nerima suap tapi gak terima uangnya? Kok bisa?

  • ekaita

    belum sempat menerima atau tidak menerima? bagaimana sebenarnya kronologis pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini. Hakim harus jelas pertimbangan hukumnya, percobaan suap atau memang suap.
    Dua hal ini berbeda indikasinya, yang satu bukti bahwa ada motif dan fakta yang dikumpulkan dari saksi2 dan lapangan bahwa memang tjd percobaan suap atau memang hal itu tjd secara fakta persidangan baik saksi2 maupun lapangan.

    • Rudyno Nasrial

      Kalo belum sempat nerima,artinya lhi janji ketemuan ma fatonah untuk transaksi kemudian ditangkap tangan. Kenyataannya,fatonah ditgkp dmana,lhi dtgkap dimana. Duit yg patut diduga pun digunakan fatonah sendiri. Kita sering denger asas praduga tak bersalah,khusus buat asas praduga PASTI bersalah.

      • Abu Syamil

        betul….

        Faktanya yang bersama fathonah itu adalah si maharani bukan ustadz LHI..

        Tapi KPK memang berhasil membuat kebohongan publik dengan mengatakan ini adalah kasus tangkap tangan!

    • Hamba Allah

      Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Gusrizal
      menghukum mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dengan pidana penjara
      selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.
      Putusan tersebut lebih berat dari vonis terdakwa sebelumnya, Ahmad
      Fathanah yang dihukum 14 tahun penjara.

      Gusrizal mengatakan, Luthfi terbukti melakukan tindak pidana korupsi
      bersama-sama Fathanah sebagaimana dakwaan kesatu pertama, Pasal 12 huruf
      a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, perbuatan
      Luthfi telah memenuhi semua unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU)
      dalam dakwan kedua dan ketiga.

      Dalam pertimbangan majelis, Gusrizal menyebut Luthfi terbukti menerima
      uang Rp1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth
      Liman melalui Fathanah dan Elda Devianne Adiningrat. Luthfi juga
      terbukti menerima janji Rp40 miliar untuk pengurusan penambahan kuota
      impor daging sapi PT Indoguna.

      Padahal, uang itu patut diketahui untuk menggerakan Luthfi melakukan
      sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPR.
      “Bahkan, terdakwa mengupayakan penambahan kuota 10000 ton, sehingga fee
      menjadi Rp50 miliar,” kata Gusrizal saat membacakan putusan di
      Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12).

      Mengenai pembelaan Luthfi yang menyatakan jabatan di Komisi I DPR tidak
      berkaitan dengan penambahan kuota impor daging, sudah sepatutnya
      ditolak. Gusrizal beralasan, penerimaan uang atau janji tidak perlu
      berhubungan langsung dengan jabatan Luthfi. Tidak perlu ada kewenangan
      Luthfi untuk menambah kuota impor.

      Penambahan kuota impor daging sapi itu merupakan kewenangan Menteri
      Perekonomian, Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Perdagangan yang
      akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas. Meski penambahan kuota
      impor daging belum terjadi, Luthfi terbukti menerima komitmen fee Rp40
      miliar dari Elizabeth.

      Luthfi memfasilitasi pertemuan Elizabeth dengan Mentan Suswono di kamar
      hotelnya di Medan dan melakukan sejumlah upaya untuk membantu Elizabeth
      mendapatkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi dari Mentan.
      Perbuatan itu dilakukan Luthfi karena adanya fee Rp40 miliar yang
      dijanjikan Elizabeth.

      Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan alat bukti
      lainnya, Gusrizal berpendapat Luthfi terbukti bersalah. Ia melihat
      adanya kerja sama yang sedemikian erat dan diinsyafi oleh Luthfi. “Kerja
      sama itu dilakukan agar terdakwa memperoleh fee. Terdakwa terbukti
      melakukan perbuatan penyertaan,” ujarnya.

      Sementara, anggota majelis, Purwono Edi Santoso menyatakan Luthfi
      terbukti melakukan TPPU dalam rentang waktu 2004-2012. Luthfi terbukti
      menerima penempatan uang, menransfer, membayarkan, serta membelanjakan
      harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya bersumber dari tindak
      pidana korupsi.

      Maksud menyembunyikan harta kekayaan itu terlihat saat Luthfi tidak
      melaporkan secara jujur semua rekening miliknya dalam LHKPN. Luthfi juga
      tidak pernah mencantumkan utang piutang dan penghasilan lainnya di luar
      penghasilan sebagai anggota DPR. Padahal, Luthfi melakukan sejumlah
      transaksi dengan rekening tersebut.

      Dalam LHKPN, Luthfi tercatat memiliki harta kekayaan Rp2,518 miliar.
      Harta itu didapat dari gaji dan tunjangan Luthfi sebagai anggota DPR
      ditambah dana operasional dari DPP PKS. Namun, untuk membiayai kebutuhan
      keluarga, Luthfi mengeluarkan Rp764 juta per tahun. Jumlah transaksi
      yang dilakukan Luthfi dianggap tidak sesuai dengan profil.

      Sepanjang periode Maret 2007-Desember 2008, Luthfi membayarkan Rp350
      juta dan Rp1,5 miliar kepada Hilmi Aminudin untuk pembelian Nissan
      Frontier dan rumah di Jl Loji Timur No 24, Cipanas, Pacet, Cianjur.
      Luthfi kembali membelanjakan Rp3,5 miliar untuk pembelian lima bidang
      tanah di Desa Leuwimekar, Leuwiliang, Bogor.

      Pada 2009, Luthfi menerima transfer Rp1,787 miliar dan hibah Mitsubishi
      Pajero Sport senilai Rp445 juta dari Ahmad Maulana. Luthfi juga
      menerima penempatan Rp1,84 miliar dan membelanjakan Rp10,308 miliar
      untuk sejumlah kendaraan bermotor dan properti, seperti mobil Mazda
      CX-9, Volvo XC 60 T6 AWD, dan Toyota Alphard.

      Meski Luthfi mengaku memiliki penghasilan lain selaku komisaris utama
      PT Sirat Inti Buana, keterangan tersebut tidak dapat diterima majelis.
      Purwono menyatakan, PT Sirat tidak memiliki operasional dan memberikan
      keuntungan. Malahan, salah seorang saksi di persidangan mengaku tidak
      mendapatkan gaji dari PT Sirat.

      Majelis juga tidak dapat menerima keterangan Ahmad Maulana yang
      memberikan mobil Pajero Sport Exceed AT 4×4 sebagai wujud sedekah
      seorang murid kepada gurunya. Purwono menganggap pemberian itu sebagai
      gratifikasi yang seharusnya dilaporkan Luthfi ke KPK. Sama halnya dengan
      VW Caravelle milik Luthfi yang ada di DPP PKS.

      Seorang saksi mengaku Luthfi meminta mobil tersebut dimasukan ke dalam
      daftar inventaris PKS setelah penangkapan Fathanah. Selain itu, majelis
      tidak menerima keterangan menantu Luthfi, Shamil Gadzhima yang mengaku
      membeli rumah di Kebagusan dan mobil Toyota Alphard karena tidak
      didukung bukti-bukti.

      Tidak hanya itu, Luthfi dianggap terbukti melakukan TPPU bersama-sama
      Fathanah dan Yudi Setiawan. Pemilik PT Cipta Inti Parmindo, PT Cipta
      Terang Abadi, PT Cipta Kelola Bersama, dan CV Visi Nara Utama ini
      beberapa kali melakukan pertemuan dengan Luthfi dan Fathanah untuk
      membahas rencana lelang tahun 2012 dan 2013 di Kementan.

      Ada sejumlah proyek, seperti pengadaan benih jagung hibrida, bibit
      kopi, bibit pisang dan kentang, pengadaan laboratorium benih padi,
      proyek bantuan bio komposer, pupuk NPK, serta proyek bantuan sarana
      light trap, pengadaan hand tractor dan kuota daging sapi di Kementan
      yang rencananya akan diijon oleh Yudi.

      Purwono mengungkapkan, dari hasil pertemuan, Luthfi, Fathanah, dan Yudi
      menyepakati proyek-proyek itu akan diijon dengan komisi satu persen
      dari nilai pagu anggaran. Luthfi menerima sejumlah uang dari Yudi secara
      langsung maupun melalui Fathanah. Luthfi juga menerima pembelian Toyota
      FJ Cruiser, Mazda CX-9, dan jas mewah.

      Dengan demikian, majelis menganggap Luthfi terbukti melakukan tindak
      pidana korupsi dan TPPU. Namun, putusan tidak diambil secara bulat.
      Anggota majelis, I Made Hendra dan Djoko Subagyo tidak sependapat
      mengenai kewenangan jaksa KPK melakukan penuntutan terhadap TPPU.
      Keduanya menyatakan dissenting opinion.

      Hakim anggota tiga, Hendra menjelaskan, dakwaan terkait TPPU tidak
      dapat diterima karena jaksa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan
      terhadap perkara TPPU. Dalam UU No.8 Tahun 2010, kewenangan pemblokiran
      dan penuntutan TPPU merupakan kewenangan jaksa yang berada di bawah
      Jaksa Agung.

      Sementara jaksa KPK diangkat dan diberhentikan pimpinan KPK. Walau
      penuntut umum KPK berwenang menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan
      TPPU, bukan berarti jaksa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan
      penuntutan perkara TPPU. Jaksa KPK harus melimpahkan perkara itu kepada
      jaksa pada Kejaksaan Negeri.

      Hendra berpendapat, kewenangan KPK menuntut perkara TPPU tidak datang
      dari langit. KPK tidak boleh menginterpretasikan sendiri kewenangannya
      jika tidak diatur dalam UU No.8 Tahun 2010. Kewenangan jaksa KPK
      menuntut perkara TPPU harus diatur secara jelas sebagai legitimasi
      penuntutan TPPU yang dilakukan jaksa KPK.

      Jika setiap penegak hukum dapat menginterpretasikan sendiri
      kewenangannya, Hendra berpendapat, penegak hukum lainnya, seperti Polri
      bisa melakukan penuntutan TPPU. Alasan peradilan cepat dan biaya murah
      juga tidak dapat diterima. Berdasarkan hal itu, Hendra dan Djoko menilai
      dakwaan TPPU tidak dapat diterima.

      Atas putusan majelis, Luthfi langsung menyatakan banding. Luthfi
      mengatakan, majelis hakim telah menerima 100 persen tuntutan jaksa dan
      mengenyampingkan pembelaannya. “Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan
      melanjutkan proses hukum berikutnya, baik proses hukum di dunia ini
      maupun di akherat nanti,” tuturnya.

      Luthfi tidak terlalu mempersoalkan lamanya masa pidana dan jumlah aset
      yang dirampas negara. Luthfi mempersoalkan masalah hukum yang dituduhkan
      kepadanya. Ia menyayangkan sikap majelis yang menolak pembelaan tim
      pengacara. Justru Luthfi menilai ada pernyataan menarik dari dua hakim
      yang menyatakan dissenting opinion.

      “Semua pembelaan dikesampingkan. Padahal, mereka telah berkerja keras
      membuktikan satu persatu di proses persidangn. Ada kalimat yang sangat
      menarik dari dua hakim bahwa KPK menghalalkan segala cara untuk
      mencapai tujuannya. Itu untuk masalah TPPU. Untuk tindak pidana korupsi
      juga tidak jauh berbeda,” tandasnya.

  • ekaita

    Jangan campurin urusan hukum dengan politik, tulalit. Kalau takut ikhwanul muslimin akan membuat kacau seperti di mesir karena ketidaksepakatan mrk menerima kepemimpinan ikhwanul muslimin tidak perlu pakai fitnah politik. Cukup batasi maksimal jabatan yang bisa mrk pegang karena record mrk di negara lain kurang baik. Di mesir, arab saudi. Mrk hanya bisa memegang amanah sampai jabatan menteri tidak lebih dan ini untuk pertimbangan keamanan nasional. Nabi Yusuf sendiri memegang amanah tidak perlu sampe pucuk pimpinan cukup bendahara dan dititik rawan.
    Negara ini kan butuh support dalam hal tekhnis dan itu level menteri sudah bisa dan dalam kenyataan jika mrk jadi menteri memang bagus yang sulit jadi pemimpin karena mrk tidak mampu bersabar thd keragaman dan keterbelakangan orang lain.

    • Rudyno Nasrial

      Record im di negara lain kurang baik? Itu di TURKI maju siapa bos pemimpinnya?? Kurang bisa menerima keberagaman? Kalo gitu knapa ente sebut recordnya krg baik di saudi? Yg justru di saudi,kerajaannya yg ga bisa nerima keberagaman. Di mesir mah kudeta,semua juga tau militer masi ingin berkuasa di mesir.

    • Abu Syamil

      tolak ukurnya mana bahwa IM tidak bisa bersabar atas keberagaman??

      malah faktanya orang liberalis yang tidak sabar akan keberagaman sehingga mereka mengkudeta kader ikhwan yang jadi presiden mesir..

      satu lagi, siapa bilang nabi yusuf hanya berhenti menjadi menteri saja???

      dan tau nggak bahwa NAbi daud dan Nabi sulaiman itu berada di pucuk pimpinan ?? begitu juga nabi Muhamamad??

      sayang sekali, analisa anda lemah dan argumentasi anda tidak berdasarkan fakta sejarah!

  • ekaita

    Tidak semua orang bisa menangkap visi dengan baik. Kalau dipaksakan akan terjadi bentrokan dan fitnah. Yang sulit jadi pemimpin itu bersabar dengan perkembangan yang dipimpinnya. Bukan pemimpin pintar tetapi yang mampu bersabar dan mengayomi. Menempatkan org2 sesuai dgn posisi strategis mengatur mrk shg bisa bersinergi bukan sebaliknya.

  • Budi

    Dasar bangsa munafik. Ngakunya demokratis tapi kalau organisasi (Partai) Islam diatas angin ditempuhlah segala cara untuk menjatuhkan dengan bermacam fitnah. Vonis Hakim yang mengabaikan fakta hukum di persidangan jelas bukti peradilan Indonesia sudah dikotori tangan politisi. Menurut mantan hakim agung AS Brennan omong kosong jika setiap perkara hukum besar tidak dicampuri kepentingan politik.

  • Elap Brare

    negara ini milik orang kotor dan koruptor.
    yg berjuang hingga tegak negara ini adalah orang islam, sedangkan ummat yg lainnya membela sesama. tapi kenapa orang islam tidak pernah mendapat tempat. tanya kenapa?

    • Hamba Allah

      mungkin perlu dibedakan kawan antara orang islam dan partai islam. kalau orang islam, hampir semua pejabat itu orang islam, artinya beragama islam, dan mayoritas koruptor juga beragama islam, saya sebagai orang islam juga malu. Tapi itulah realitanya.

      Terus kenapa partai islam tidak berhasil menarik simpati masyarakat islam? itu seharusnya menjadi renungan bersama. Kita bukan negara kerajaan yang raja berhak berbuat seenaknya. Tapi kita negara yang pemimpin di tentukan oleh rakyatnya. jadi harus di pikirkan bagaimana menarik hati rakyat dengan cara yang baik dan benar. Dan kalau sudah sampai di atas, harus hati-hati, karena uang itu berseliweran jadi harus tabah dan kesatria. Jangan berikan ruang untuk perusak. Apalagi ikut terlibat korupsi.

      Vonis LHI 16 tahun, terserah dia benar2x melanggar atau tidak, yang jelas paling tidak dia berjalan di roda panas, kalau seandainya dia seperti pemimpin islam yang hakiki, seperti khulafa ar rasyidin dan umar bin abdul aziz, yang menginfakkan hartanya demi negara, saya rasa tidak akan ada jalan untuk membawanya ke pengadilan tipikor.

      Sekarang, pembesar2x partai islam, hidup dalam kegemilangan harta kekayaan dan perempuan (istri banyak maksudnya). Jika kehidupan mereka dengan kehidupan para pejabat partai lain sama saja, yang membedakan hanya mereka punya istri lebih dari satu, sedangkan yang lainnya hanya punya satu, dan keberhasilan mereka saat memimpin dan keberhasilan partai lain sama saja, maka siap2x dukungan umat akan hilang, dan kepercayaan akan hilang.. waspadalah-waspadalah.

  • Erik Eri

    Hakim sepwrti ini yg bakal masuk neraka jahanam. Menfitnah LHI yg jelas2 secara fakta tdk menerima suap dari pt indpguna dan menghadirkan saksi bohong. Biarlah allh akan membalas nya.

    • Hamba Allah

      kalau punya bukti, langsung bro… laporkan

      • Abu Syamil

        buktinyakan udah dipaparkan di persidangan bahwa sepeserpun tidak ada yang diterima ustadz LHI…

        upadet nggak sih ??

        • Hamba Allah

          Emang vonisnya karena menerima uang?

  • anak baroe

    Jika founding father negeri ini menyaksikan bagaimana kotornya pengadilan di negara yg mereka bangun ini, kira-kira apa yang akan mereka katakan??

  • wur

    kita doakan saja semoga pak hakimsegera insyaf……atau tunggu azab pasti dekat…..kita tunggu pak hakim yaa…….

    • Sejuki

      Terlanjur memutus salah kok disuruh agar segera insyaf? Gimana caranya boss?

  • Hamba Allah

    Aneh memang…
    Ketika anggota IM di vonis di Mesir, mereka bilang hakim zolim.
    Ketika LHI di vonis 16 tahun, mereka bilang hakim zolim.
    Apakah mereka yang di vonis itu malaikat, sehingga tidak mungkin salah? Kalau ngak setuju dengan keputusan, langsung banding. Jangan ribut di belakang layar. Vonis di tetapkan di pengadilan, maka bantahlah vonis itu di pengadilan.

    “Kalau pun memang terbukti, apakah pantas menerima Rp1,3 miliar dihukum 16 tahun,” ungkap Paru menggugat
    jawaban saya: Ya…..pantas..
    Alasannya:
    1. Itu uang rakyat dan sangat banyak sekali, maka pantas di hukum 16 tahun penjara, bahkan pantas di hukum mati. terus koruptor lain kok hukumannya lebih ringan? Hukuman LHI tetap segitu, dan hukuman yang lebih ringanlah yang harus di naikkan, bukan malah hukuman LHI di turunkan.
    2. LHI berpolitik atas nama agama islam. Ketika ia melanggar, maka ia telah mencemarkan nama baik agama islam. Maka ia pantas untuk di hukum lebih dari itu.

    • Kaunan Khair Dzauqi

      hamba Allah yg mana ente? memang ente masih punya Allah…. ???

  • Didin Kusdiana

    Vonis 16 tahun semakin menguatkan keyakinan bahwa peradilan
    negeri ini adalah tempat mencari kemenangan dimana untuk meraih kemenangan
    tersebut tidak diperlukan kebenaran. Bulan Juli tahun 1999 adalah saat awal
    gaji saya sebagai PNS digelapkan
    oleh pejabat yang menyalahgunakan
    kewenangan dan tentu saja melalui pemalsuan
    tanda-tangan hingga berlangsung bertahun-tahun. Ketidak hadiran saya ke
    instansi tempat saya bekerja (juga selama bertahun-tahun) adalah salah satu
    bentuk perlawanan atas penggelapan
    gaji, penyalahgunaan wewenang
    dan pemalsuan tanda-tangan
    tersebut. Laporan-laporan saya ke berbagai instansi, bahkan lembaga tertinggi
    di negeri ini, tidak sedikitpun memberi titik terang akan adanya keadilan
    hingga harus berujung ke pengadilan. Asa memperoleh keadilan dari para hakim
    yang saya kira arif bahkan hingga ke benteng terakhir ternyata kosong. Siapa
    menduga bahwa untuk membuktikan ketiga tindak pidana di atas begitu sulit ?
    Siapa mengira bahwa ketiga tindak pidana tersebut tidak akan bisa luput dari
    hukum meski dilakukan oleh penguasa? Ternyata di ujung mulut hakim saya harus
    dikalahkan dan dinyatakan pantas untuk dipecat sebagai PNS, sementara pelaku
    malah karirnya terus meluncur. Bagaimana nasib bangsa ini bila pemimpinnya
    orang yang pernah melakukan tindak pidana akan tetapi, entah bagaimana caranya,
    bisa membuat para hakim buta terhadap jejak penggelapan, penyalahgunaan
    wewenang dan pemalsuan tanda
    tangan yang dilakukannya selama bertahun-tahun. Sementara saya yang
    selama 11 tahun menjadi PNS tidak pernah sekali pun menorehkan catatan negatif,
    karena bersikap kritis kepada penguasa yang dzalim, harus dihabisi melalui
    pemecatan hingga kehilangan seluruh hak sebagai PNS. Kita harus menenerima
    kenyataan bahwa pengadilan kita belum bisa dijadikan sebagai tempat mencari
    keadilan.

    Maju terus Ust. Luthfi, kejar sampai ke akhirat! Bagi Anda,
    para perekayasa, boleh saja saat ini menikmati kemenangan di pengadilan negeri
    ini. Tapi ingat, akan pengadilan yang sesungguhnya kelak dan azab Allah pasti
    akan menimpa pada para penguasa dan penegak hukum yang dzalim. Kami, rakyat
    jelata, memang tidak berdaya. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan memohon
    pertolongan.

Lihat Juga

Usai Ikuti Sidang Gugatan Reklamasi, Ketua DPW KNTI Jakarta Ditodong Senjata