dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Kementerian Kesehatan mengingatkan para pihak terkait untuk membedakan sertifikasi halal pada produk farmasi dengan produk makanan dan minuman.
Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Maura Linda Sitanggang dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada negara yang menerapkan aturan sertifikasi halal dalam hal obat-obatan.
Dia berharap Pemerintah dan Dewan memperhatikan hal itu dalam proses pembahasan rancangan undang-undang.
Linda menuturkan bahwa Kemenkes sendiri memang pernah diajak untuk membahas rancangan undang-undang itu. Namun, sudah sejak satu tahun ini Kemenkes tidak diikutsertakan.
Meski demikian, sebagai kementerian yang berhubungan dengan industri farmasi dan obat-obatan, pihaknya berharap sertifikasi halal produk makanan dan obat dipisahkan.
Sementara itu, masih dalam siaran pers yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Muhammad Baghowi, berharap pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) tidak dipaksakan.
Baghowi juga memaparkan masa berlaku sertifikasi halal adalah tiga tahun, dan harus mulai mengurus perpanjangan sejak enam bulan sebelum masa berlakunya habis.
“Jadi, dalam lima tahun, pengusaha harus dua kali mengurus, sekali mengurus biayanya adalah Rp6 juta. Berarti Rp12 juta dalam lima tahun, kemudian dikalikan 40 juta pengusaha,” tambah dia.
DPR mengakui bahwa data yang didapat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih banyak terdapat obat dan kosmetik yang diduga mengandung turunan babi.
“Jika ini dipaksakan, akan ada potensi produksi dalam negeri yang menjadi rapuh. Pengusaha harus melakukan penambahan anggaran agar produknya terjamin halal dan dinilai layak dinikmati masyarakat,” ujarnya. (antara/sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Saiful Bahri
