Home / Berita / Rilis Pers / Sikap KAMMI Dalam Momentum Sumpah Pemuda 2013: Saatnya Kaum Pemuda Menagih Keberpihakan SBY Pada Rakyat dan Bangsa Indonesia

Sikap KAMMI Dalam Momentum Sumpah Pemuda 2013: Saatnya Kaum Pemuda Menagih Keberpihakan SBY Pada Rakyat dan Bangsa Indonesia

Logo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Logo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

dakwatuna.com Sumpah Pemuda adalah Tonggak Sejarah perjuangan Kaum Pemuda yang mampu merubah sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Pemuda adalah inspirator perlawanan atas kemandegan zaman yang menjelma menjadi harapan baru menuju masa depan yang lebih gemilang. Realitas Kemandegan zaman kini adalah realitas yang berbeda ketika Sumpah Pemuda 1928 dideklarasikan. Maka citarasa zaman dan kehendak para Pemuda juga mengalami transformasi sejalan dengan pergeseran realitas zaman.

Substansi perjuangan kaum muda adalah membongkar kemandegan zaman dan memberikan harapan baru untuk melangkah menuju masa depan. Dalam konteks kebangsaan kita hari ini, Kemandegan yang kita hadapi adalah kemandegan hukum, kemandegan politik, dan Kemandegan Keberpihakan Penguasa terhadap Rakyat. Keberpihakan Penguasa terhadapa Rakyat Indonesia sebagai Tumpah Darah Indonesia adalah pangkal dari beragam masalah dan kemandegan Bangsa kita seperti di Bidang Hukum, Politik dan Ekonomi. Rezim SBY lebih banyak menunjukan keberpihakan pada kepentingan Pengusaha Hitam daripada jeritan dan harapan Rakyat Indonesia. Jeritan dan Harapan Rakyat-pun dipolitisasi sehingga seolah SBY peduli pada Rakyat padahal sesungguhnya memberikan keberpihakan pada Pengusaha Hitam yang dibungkus Dongeng Keberpihakan Pada Rakyat.

Dalam momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013, KAMMI menyoroti ada dua hal substantif yang menjadi pembuktian apakah dalam tahun terakhir SBY masih memiliki nurani untuk Berpihak secara Tulus Pada Rakyat Indonesia. KAMMI menyoroti dua hal besar, yakni Polemik Pengelolaan Blok Mahakam dan Tuntutan Pekerja atas Upah Layak dan Penghapusan Outsourcing. Dua tema ini adalah perkara utama yang akan menjadi Pembuktian Keberpihakan Presiden SBY: apakah Kepada Pengusaha Hitam, atau kepada Rakyat Indonesia dengan keberpihakan yang tulus tanpa politisasi.

Polemik Pengelolaan Blok Mahakam adalah pembuktian apakah SBY berpihak pada Bangsa dan Rakyat Indonesia dengan menjadikan Pengelolaan Blok Mahakam kepada Putra Bangsa dengan kebermanfaatan sebesar-besarnya untuk Bangsa, atau SBY memilih berpihak pada Pengusaha Hitam dan kepentingan asing dengan menginjak-injak bangsa sendiri. Sudah banyak argumen dan data tentang mengapa Blok Mahakam harus dikelola oleh Bangsa Indonesia sendiri.

Tuntutan Pekerja (Buruh) Indonesia atas Upah Layak dan Penghapusan Outsourcing serta Realisasi BPJS pada 1 Januari 2014 adalah Pembuktian Keberpihakan SBY terhadap Rakyat Indonesia. Kita menghendaki para Pengusaha lebih mengedepankan kesejahteraan Pekerja/Buruh daripada mengalokasikan dana besar untuk menyuap aparatur Negara. Bila Pekerja/Buruh hidup sejahtera, maka ini akan meningkatkan daya beli Masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah Pekerja, sekaligus membuat gairah Industri dan Bisnis di Indonesia meningkat. KAMMI sedih bila gaji Buruh di dalam Negeri jauh lebih rendah daripada Malaysia, Thailand, Hongkong, dan negara lain sehingga Anak-anak Negeri terpaksa bekerja menjadi TKI dan dihinakan di negeri orang. Harus ada solusi dari Pemerintahan SBY agar Industri dan Para Pengusaha bisa berusaha dengan tenang tanpa rongrongan uang pelicin sehingga Pengusaha bisa mengalokasikan Upah yang Layak bukan lagi Minimum.

Maka, KAMMI dalam Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013 ini, KAMMI menyatakan Sikap:

1. Mengajak Kaum Pemuda untuk bersama bergerak untuk menghadirkan harapan Baru bagi Bangsa Indonesia sehingga Rakyat dan Bangsa ini mampu melalui Transisi Demokrasi (Pemilu) dengan penuh Harapan dan Memilih Pemimpin yang Tepat;

2. Mendesak Presiden SBY untuk membuktika Keberpihakannya terhadap Rakyat Indonesia secara Tulus tanpa dipolitisasi;

3. Mendukung dan Siap berjuang bersama Gerakan Rakyat Indonesia Rebut Blok Mahakam sebagai bentuk Desakan agar SBY dan Pemerintah Berpihak pada Rakyat dan Bangsa Indonesia;

4. Mendukung Gerakan Pekerja/Buruh dalam mendesak Kenaikan Upah Layak, Penghapusan Outsourcing dan Realisasi BPJS pada 1 Januari 2013. Ini adalah Pembuktian atas Keberpihakan SBY di ujung Kepemimpinannya atas Terwujudnya Kesejahteraan Umum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Siti Heliana/ded/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Deddy S

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Logo PUI.

Pernyataan Sikap DPP PUI Tentang Aksi 4 November 2016 di Jakarta