dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tegas menolak praktik dinasti politik yang saat ini kembali mencuat.
Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menjelaskan, politik dinasti dapat merusak tatanan demokrasi, serta menodai bahkan menjadi anomali bagi demokrasi di Indonesia. Potensi itu, bisa dilihat dari pengalaman pemilihan kepala daerah dan momentum politik lainnya.
“Politik dinasti harus ditolak,” katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (16/10).
Malik menjelaskan, menjamurnya keluarga kepala daerah incumbent yang turut menjadi kepala daerah juga menjadi bukti dinasti politik.
Kepala daerah incumbent memiliki resources politik yang besar dibanding calon pendatang baru. Pemanfaatan resources itu biasanya berbentuk politisasi APBD atau program kerja. “Politisasi aparatur negara, bahkan kooptasi civil society dengan kekuatan uang,” kata Malik.
Dia menambahkan, monopoli atau upaya mempertahankan kekuasaan ini biasanya dilakukan untuk mengamankan kekayaan dan mengamankan diri dari kemungkinan jeratan hukum.
Karena itu, lanjut Malik, partainya akan mempertahankan klausul atau pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada yang membatasi keluarga atau kerabat dekat incumbent langsung mencalonkan sebagai kepala daerah.
“Potensi monopoli kekuasaan ini semakin masif terjadi. Di beberapa daerah, kecenderungan penumpukan kekuasaan ini semakin kuat,” tegas anggota Komisi II DPR.
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
