Home / Berita / Nasional / Pemda DKI: Pergub DKI Tentang Miras Segera Disahkan

Pemda DKI: Pergub DKI Tentang Miras Segera Disahkan

Peredaran dan Konsumsi Miras di Masyarakat semakin marak (Foto: inet)
Peredaran dan Konsumsi Miras di Masyarakat semakin marak (Foto: inet)

dakwatuna.com – Jakarta.   Pertemuan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) dengan para pejabat Pemda DKI Jakarta untuk mematangkan Peraturan Gubernur Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol berlangsung di Balai Kota Jumat (11/10), pertemuan yang direncanakan akan dihadiri Gubernur Jakarta Joko Widodo akhirnya diwakili penuh oleh Deputi Gubernur dan Plt Sekda Syahrul Effendi.

“Agenda gubernur sangat padat, sehingga pak Joko meminta saya mewakili”  terang Syahrul.

Agenda pertemuan membahas dampak kerusakan sosial dan gangguan ketertiban umum yang disebabkan minuman keras. Alvanul juru bicara Genam memaparkan keprihatinan atas banyaknya korban yang terus berjatuhan karena miras. “Di kalangan anak muda, miras sudah menjadi gaya hidup, jika tidak minum para pemuda itu diolok-olok oleh teman-temannya” kata Alvanul

Draf Peraturan Gubernur (Pergub) yang diusulkan adalah tentang Pengaturan Produksi, Peredaran, Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Menguatkan beberapa peraturan dan Undang-undang yang sudah berjalan, agar tidak menjual dan mengedarkan miras di dekat Rumah Sakit, Balai Pengobatan, tempat ibadah, sekolah, gedung pemerintahan, perkantoran dan perumahan penduduk. Sangat memprihatinkan semua minimarket yang menjual miras berdekatan dengan lokasi itu.

Genam berharap, PerGub atau SK Gub tentang Miras berdampak melindungi warga dari bahaya miras, semoga cepat di sahkan tanpa menunggu lahirnya Perda yang menunggu terlalu lama. “Iya semoga cepat di rumuskan bagian Dikmental Pemda DKI untuk selanjutnya jadi Pergub DKI” kata Harijogja Asisten Deputi Gubernur.

Data BPS, BKKBN menyebutkan bahwa 83,1% pria usia muda sudah mencoba Miras, 10,7% wanita muda juga mencoba miras. Artinya ada 93% generasi kita pernah “mencicipi” barang berbahaya itu. Pemerintah daerah dan pusat harus segera turun tangan. “Kami sangat khawatir terhadap nasib bangsa jika pemerintah mendiamkan, miras sudah jadi ancaman dan darurat, 18 ribu korban setiap tahun” kata Fahira Idris ditempat terpisah.

Berkaitan dengan kepemilikan saham Pemda DKI di perusahaan minuman keras PT. Delta, Ketua Balegda DKI Tri Wisaksana akan mengusulkan melepas semua saham itu. “Tidak bermanfaat bagi pemda dan masyarakat, DPRD DKI akan meminta Pemda memutus kepemilikan saham” kata Tri di ruang rapat Balegda. (sbb/dakwatuna)

 

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Tagih Komitmen Jokowi, Senator ini Minta Cabut Aturan Pelonggaran Miras dari Paket Kebijakan Ekonomi