Home / Dasar-Dasar Islam / Fiqih Islam / Fiqih Kontemporer / Dana Talangan Haji Tidak Perlu Dilarang

Dana Talangan Haji Tidak Perlu Dilarang

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Masjidil Haram 2013 (inet)
Masjidil Haram 2013 (inet)

dakwatuna.com Dana talangan haji yang dilakukan bank-bank syariah memiliki multi maslahah bagi banyak pihak. Multi-maslahah artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Berikut akan diuraikan kemaslahatan dana talangan haji bagi pihak-pihak terkait.

Pertama, bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (takhfif), Takhfif adalah salah satu dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (istitha’ah) membayar sebelum keberangkatan haji.

Dana talangan haji ini benar-benar bermanfaat, karena program ini mendorong masyarakat muslim untuk pergi haji melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bank syariah boleh melakukan talangan haji karena memang dibutuhkan (hajat) oleh umat. Talangan haji diberikan bagi orang-orang yang sebenarnya mampu membayar atau melunasinya. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak mampu secara finansial.

Hasil Survey Harian Kontan pada tanggal 22-25 Oktober 2012 tentang perlu tidaknya dana talangan haji menunjukkan bahwa 99.2% responden berpendapat perlu dana talangan haji. Jadi hanya, 0,8% yang mengatakan dana talangan haji tidak perlu. Responsen yang disurvey berjumlah 250 orang yang berdomisili di Jabodetabek dan semuanya memiliki mobil keluaran tahun 2005 ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan (istitha’ah) secara financial, menyetujui program dana talangan haji. Fakta ini juga menunjukkan bahwa nasabah calon jamaah haji yang ditalangi bank-bank syariah adalah orang-orang yang mampu. Hasil survey ini dimuat di Harian Kontan, Senin 29 Oktober 2012.  Hasil riset lebih lengkap dapat diakses di www.kontan.co.id/survei.

Kepergian jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat, cuman untuk mendapatkan seat dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana tangan haji tersebut.

Kedua, kemaslahatan bagi ekonomi bangsa. Dana haji yang sudah berjumlah Rp 43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan. Dana ini sebelum digunakan untuk biaya haji, sangat potensial untuk pembangunan ekonomi rakyat (umat), apalagi daftar antrian haji sudah mencapai 9 tahun, maka  pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan social makin signifikan dan bermakna. Selain bisa dimanfaatkan dalam masa yang panjang, dana itu juga akan mendatangkan hasil (yield) bagi pemerintah, berupa bagi hasil atau ujrah. Lihatlah negara tetangga Malaysia, Tabung Haji telah menunjukkan kesuksesan yang luar biasa, bagi pembangunan ekonomi umat Islam dan bangsa dan negaranya.

Ketiga, kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dana haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah. Sebagai contoh dana haji yang masuk ke Bank Syariah Mandiri lebih dari Rp 18 triliun, Jumlah dana yang lumayan besar ini secara significant sudah mendorong pertumbuhan bank syariah. Kemajuan bank-bank syariah adalah potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat (baca ; umat Islam). Pemerintah tentu bergembira dengan kemajuan ekonomi syariah.Umat Islam juga pasti merasa senang akan kemajuan pesat perbankan syariah.

Selanjutnya yang keempat, dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jumlah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia melebihi 43 juta. Selama ini bank-bank asing sangat gencar merebut pasar UKM di Indonesia. Mereka menikmati gurihnya bisnis di sektor UKM. Jika 43 triliun dana haji ditempatkan di bank-bank syariah, maka jutaan UKM yang sebagian besar muslimin, bisa dientaskan. Maka upaya pengentasan kemiskinan akan terasa signifikan. Sebagaimana dimaklumi, salah satu masalah utama pembangunan ekonomi bangsa adalah kemiskinan. Jika bank-bank syariah dibesarkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh negara melalui setoran ONH dan program talangan haji, maka manfaatnya sangat besar bagi umat dan bangsa

Dari uraian dan analisis di atas, jelaslah bahwa program dana talagan haji memiliki multiplier effect yang luar biasa bagi kemaslahatan ekonomi bangsa.

Apakah Antrian Panjang Menjadi Masalah?

Pandangan yang mengatakan dana talangan haji akan memperpanjang daftar tunggu haji, sebenarnya bukan masalah dan bukan merupakan alasan yang kuat untuk melarang/menghentikan dana talangan haji. Kalau dirata-ratakan seluruh daerah di Indonesia, daftar tunggu jamaah haji Indonesia sekitar 9 tahun, bandingkan dengan Malaysia, yang waiting list-nya sudah 13 tahun. Selain perbandingan itu, kita perlu menggunakan logika ushul fiqh, mana lebih maslahah meneruskan dana talangan haji dibanding menghentikanya? Dalam analisis kami, melarang dana talangan haji malah justru akan banyak merugikan umat, merugikan pemerintah, bangsa dan lembaga-lembaga keuangan syariah. Larangan talangan haji akan menghilangkan empat kemaslahatan di atas dan sekaligus menggembosi pertumbuhan bank-bank syariah, yang sudah lama digagas para ulama dan cendikiawan muslim, ICMI, MUI dan ormas-ormas Islam.

“Saya setuju dengan pernyataan K.H Ma’ruf Amin, Kalau ada larangan memberi talangan dengan alasan memperpanjang antrian, alasan itu tidak tepat dan tidak benar. Menurut saya alasan itu terlalu mengada-ada. Antrian panjang sebenarnya tidak menjadi problem. Oleh karena antrian itu tidak menjadi masalah, jangan dipermasalahkan. Seandainya dianggap problem, maka solusinya bukan dengan melarang dana talangan haji, tetapi bisa dengan menaikkan setoran awal, memperketat dana talangan haji dan atau menambah quota.

Sudah Ada fatwa DSN-MUI

Harus dicatat bahwa kebolehan dana talangan haji sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, melalui fatwa DSN-MUI No 29/2002. DSN MUI adalah lembaga otoritas tertinggi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri dari para ulama dan pakar-pakar syariah (guru besar) yang berkompeten.

Yang penting, dana talangan haji itu terbebas dari bunga. Karena itu menurut saya, bank-bank konvensional tidak boleh menerima setoran haji dan memberikan talangan, Praktek ini salah besar, karena bank konvensioanal menggunakan instrumen bunga.

Jika sesuai syariah dengan mengikuti fatwa DSN-MUI, bank-bank syariah penerima setoran boleh melakukan pengurusan haji dan mendapat fee pengurusan atas dasar akad ijarah atau bekerja untuk mendapat fee/ujrah. Jika ada praktek akad dana talangan yang dipermasalahkan pemerintah atau tokoh masyarakat, perlu diseminarkan bersama Dewan Syariah Nasional untuk membahasnya.

Persentase Pembatalan Dana Talangan Haji Sangat Kecil.

Kalau pun ada argumen pemerintah, yang mengemukakan banyak calon jamaah haji yang membatalkan keberangkatannya, hal ini perlu dilihat data akurat tentang pembatalan haji dan motif pembatalannya. Di salah satu bank syariah terbesar yang menyerap dana ONH, persentase pembatalan dana talangan haji hanya 0.06 persen. Motifnya pun bermacam-macam, ada karena uzur, meninggal dan sebagian beralih ke ONH Plus. Jadi motif ketidakmampuan bayar diduga sangat minim. Ini menunjukkan bahwa pemberian dana talangan diberikan kepada orang yang mampu membayar kekurangannya.

Analisa Ekonomi dan Financial Planning

Dalam perspektif financial planning, para perencana keuangan syariah selalu mengajarkan, program dana talangan haji menguntungkan masyarakat dari sisi pemanfaatan dananya, Maksudnya, Seringkali masyarakat itu memiliki cukup dana untuk menyetor lunas ONH-nya, misalkan Rp 35 juta, Nah dengan dana talangan haji oleh bank syariah, masyarakat hanya menyetor Rp 5 juta saja. Sisanya yang Rp 30 juta, bisa dia gunakan untuk keperluan bisnisnya, sehingga dananya jauh lebih berkembang dan bermanfaat. Hasil Survey Harian Kontan di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu, menyukai program dana talangan haji, karena sisa dana yang Rp 30 juta tersebut dapat dimanfaatkan sebelum berangkat haji.

Dalam kasus lain, calon jamaah haji yang ditalangi mungkin mempunyai aset, tapi tidak mau menjual asetnya saat ini atau digunakan dulu untuk kepentingan lain. Selanjutnya perlu diketahui bahwa bank-bank syariah juga menganalisa kemampuan mereka melunasi kekurangan dananya sesuai waktu yang disepakati pada saat akad. Fee bagi bank pun harus proporsional sesuai biaya operasional mereka. Fee ijarah pengurusan itu pun wajar dan terjangkau nasabah calon hujjaj.

Dari sekian banyak argumentasi, tampak dengan nyata kemaslahatan dana talangan haji bagi pemerintah, masyarakat luas, bangsa, lembaga-lembaga perbankan dan jutaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Jadi harapan kami, pemerintah tidak perlu menghentikan atau melarang program dana talangan haji, karena manfaatnya multi-maslahah bagi ibadah kaum muslimin dan perekonomian umat,bangsa dan negara. Apa sih manfaatnya pelarangan itu, malah justru bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi inti maqashid syariah. (usb/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Samin B

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (11 votes, average: 6,73 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Drs. Agustianto, M.Ag
Pendidikan Program Doktor (S3) Ekonomi Islam UIN Jakarta 2004 adalah Sekjend DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Trainer pada International Islamic Banker Management Trainee Program for Certified Islamic Banking Products dan berpengalaman bertahun-tahun sebagai Advisor Bank Muamalat Indonesia. Sebagai seorang akademisi, beliau adalah dosen pascasarjana bidang fiqh muamalah ekonomi keuangan kontemporer, hukum perbankan Syariah, dan ushul fiqh ekonomi keuangan di beberapa universitas terkemuka di Indonesia antara lain : dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah PSTTI Universitas Indonesia (UI), dosen Pascasarjana Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti, dosen Pascasarjana Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah di Universitas Paramadina, dan Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Az-Zahra, Dosen Pascasarjana Ekonomi Islam IAIN, Dia juga mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Prof. Dr HAMKA. Pendidikannya S1 dan S2 Bidang Syariah di IAIN-SU, dan S3 di Program Doktor Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.Dalam organisasi MES Pusat (Masyarakat Ekonomi Syariah) beliau dipercaya sebagai Ketua Departemen MES bidang Pembinaan Anggota dan Pengembangan Wilayah. Selain itu beliau cukup banyak membimbing thesis mahasiswa pascasarjana terkait perbankan dan keuangan Islam serta aplikasi kontrak-kontrak syariah di perbankan dan keuangan syariah.Sebagai tokoh yang ahli di bidang perbankan dan keuangan syariah, beliau juga diamanahkan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, seperti Leasing Syariah PT Patrajasa, PT. Modal Ventura Syariah, DPS di Asuransi Syariah Jasa Raharja Putra, DPS pada Ahadnet International, dan DPS pada Waqf Fund Manajemen. Beliau juga adalah instruktur (narasumber) pada Forum Doktor Ekonomi Islam for Comtemporary Fiqh Muamalah Studies, juga nara sumber utama pada Forum Ulama Timur Tengah untuk Kajian Fiqh Muamalah Kontemporer.Selain aktif sebagai pembicara pada berbagai forum seminar dan workshop baik nasional maupun internasional, beliau juga adalah penulis produktif tentang ekonomi Islam di berbagai media massa nasional cetak dan elektronik serta menjabat sebagai Dewan Redaksi Majalah Sharing, majalah ekonomi syariah paling terkemuka di Indonesia. Dia tidak saja menguasai ilmu ushul fiqh ekonomi keuangan dan konsep fiqh muaalah kontemporer tetapi juga memahami praktek operasionalnya di perbankan. Keahliannya tentang teknis operasional tersebut dikarenakan beliau telah berpengalaman menguji (debrief) lebih dari 1000an karyawan dan officer bank syariah di seluruh Indonesia tentang tingkat pemahaman mereka mengenai perbankan syariah dan aplikasi akad-akad muamalah di dalamnya.
  • mang jaim

    saya setuju dengan pemerintah yg menghentikan dana talangan haji krn emang sangat mudzorot bagi calon jemaah haji yg benar2 siap mental untuk pergi, dengan dana talangan orang yg belum niat pun jadi ikut2an daftar, jadi menurut saya pemerintah sudah benar

  • bunda Azka

    kalau alasannya sebagian besar yg ikut dana talangan adalah masyarakat mampu, kenapa harus ada talangan? menurut sy tetap dholim jika hanya memikirkan diri sendiri (misal blm punya uang yg cukup kok malah ngantri walau dengan berhutang) sehingga menghalangi hak saudaranya yang betul2 siap.bank syariah jangan hanya berbangga dong dengan program talangan ini. coba deh cara lain untuk menaikkan income. waktu tunggu terlalu lama jelas sangat merugikan, apalg sebagian besar jamaah haji kita lansia, apa keuntungan yang diterima nasabah, apakah setara dengan tingkat inflasi selama masa tunggu itu?
    walaupun sdh difatwakan DSN, konsekuensi tdk baik ini, fatwa bs ditinjau ulang kan?

  • kalo uang yg dimiliki mau diputer buat modal, ya nggak usah daftar haji dong. nggak perlu juga pergi haji jika memang masih perlu modal usaha, atau masih sayang hartanya keluar buat beribadah.
    kalo memang ingin menetapkan daftar-bayar-berangkat, itu lebih bagus lagi. artinya, orang2 yg pergi haji memang sudah benar-benar siap ‘kehilangan’ harta untuk beribadah.

Lihat Juga

Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin mengatakan, hingga saat ini, visa jamaah haji  gelombang dua mendatang belum semua selesai. (kabarmakkah.com)

Hingga kini, Visa Haji Gelombang Dua Belum Selesai