Home / Berita / Nasional / PBNU: Menghilangkan Kartel Tergantung Kemauan Pemerintah

PBNU: Menghilangkan Kartel Tergantung Kemauan Pemerintah

Kedelai, salah satu komoditi yang dikuasai kartel (inet)
Kedelai, salah satu komoditi yang dikuasai kartel (inet)

dakwatuna.com – Wonosobo.  Keberadaan kartel di Indonesia menjadi dalang kekacauan perekonomian, hal tersebut tak luput di bahas dalam Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2013. PBNU memandang keberhasilan melenyapkan kartel di Indonesia bergantung pada kemauan pemerintah.

“Itu political will. Tergantung dari kemauan pemerintah sendiri, mau apa tidak?” kata Ketua PBNU Muhammad Maksum Mahfudz dalam jumpa pers seusai penutupan Rapat Pleno PBNU 2013 di Pondok Pesantren Universitas Sains Al Quran (UNSIQ), Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2013).

Maksum menilai, kartel salah satunya berada dalam perdagangan daging sapi dan kedelai, dan hal itu sangat tergantung pada pemerintah. Kartel-kartel tersebut memang sengaja dipelihara oleh oknum di pemerintahan untuk mencari keuntungan pribadi.

“Rekan-rekan wartawan pasti juga sudah pada tahu siapa orangnya. Satu menteri bilang saya tidak tahu kalau ada kartel di perdagangan kedelai, satunya bilang ya nanti dicarikan jalan keluarnya. Artinya pemerintah sebenarnya tahu, tinggal sekarang mau apa tidak menghilangkan kartel-kartel itu,” tegas Maksum.

Bahkan lelaki yang menjabat sebagai guru besar Fakultas Pertanian UGM ini mencontohkan pola kerja kartel di Indonesia, yaitu di perdagangan daging dan kedelai. Kartel daging disebutnya bekerja sama dengan kalangan agamawan untuk membuat fatwa seolah-olah bakso haram karena dicampur babi, sebagai akibat kelangkaan daging di pasaran.

Sementara di perdagangan kedelai, kartel berani membiayai pengrajin tempe dan tahu berdemo, sebagai akibat langkanya bahan baku yang sebenarnya sengaja diciptakan. Aksi ini bertujuan tidak semata agar kran impor dibuka lebar, tapi juga menekan pemerintah untuk menghapuskan bea masuk.

“Kalangan agamawan itu sejatinya bagian dari kartel itu sendiri. Mereka melakukan kongkalikong untuk mengeruk keuntungan, dan yang seperti ini pasti bukan orang NU,” jelasnya.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj membenarkan apa yang disampaikan Maksum Mahfudz. Menurutnya Indonesia negara yang sangat kaya, namun kekayaan itu tidak akan cukup untuk satu orang yang rakus.

“Jangan sampai orang yang sudah kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin akan terus miskin. Pemerintah harus memeratakan capaian perekonomian yang katanya mencapai enam setengah persen itu,” pungkas Said. (dtk)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Terkait Putusan IPT 1965, PBNU: Itu Pengadilan Partikelir, Abaikan Saja