Home / Berita / Nasional / Indonesia Harus Lepas Ketergantungan Impor Bahan Baku Farmasi

Indonesia Harus Lepas Ketergantungan Impor Bahan Baku Farmasi

Sebagian besar bahan baku obat-obatan adalah barang impor (inet)
Sebagian besar bahan baku obat-obatan adalah barang impor (inet)

dakwatuna.com – Jakarta.  DPR mendesak pemerintah menggalakkan program swasembada bahan baku farmasi di dalam negeri.   “96 persen bahan baku farmasi kita masih impor, di saat negara-negara tetangga sudah fokus pada penemuan obat baru, kita masih berpikir bagaimana caranya mencukupi bahan baku,” sindir Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi di Jakarta, Jumat (30/8).

Zuber menambahkan, kondisi situasi ekonomi global disertai terpuruknya nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS membuat industri farmasi kita langsung terpuruk tak berdaya.   “Inilah akibat ketergantungan impor yang tak kunjung habis,” keluh politisi PKS ini.

Sebelumnya, asosiasi industri farmasi di tanah air menyatakan berencana akan menaikkan harga obat-obatan menyusul terpuruknya nilai tukar Rupiah yang menyentuh angka Rp. 11.000,- per dollar AS.   Hal tersebut adalah imbas dari naiknya harga bahan baku farmasi yang sampai saat ini sebagian besar masih diimpor, antara lain dari India dan China.

Zuber mempertanyakan roadmap kemandirian obat di Kementerian Kesehatan yang sudah diminta DPR sejak setahun lalu.

Pemerintah diminta menghadirkan daya tarik investor asing, namun hanya untuk industri bahan baku obat farmasi.

“Daripada tergantung pada impor dan nilai Rupiah yang naik-turun, lebih baik kita hadirkan pabrik bahan bakunya langsung di sini.”

Dirinya mengingatkan, bahwa tinggal hitungan hari Indonesia akan memasuki  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.    Konsumsi obat pada era JKN diperkirakan akan melonjak seiring meningkatnya utilisasi pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Nilai konsumsi obat diperkirakan akan terus meningkat sebesar 400 persen karena kenaikan cakupan jaminan kesehatan yang pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 245,3 juta.

Sebagai badan asuransi sosial, BPJS hanya melaksanakan klaim jaminan kesehatan penduduk, namun kesiapan infrastruktur kesehatan, kecukupan SDM kesehatan, serta obat-obatan tetap menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan jumlahnya, kualitas, serta pemerataannya.   “Kami khawatir bahwa masyarakat memang memiliki hak jaminan sosial, namun tak mendapatkan layanan nya dan obat-obatan yang cukup dan layak,” tutur legislator dari wilayah pemilihan Semarang, Kendal, dan Salatiga ini.

Kemandirian obat secara strategis juga merupakan sistem keamanan dan pertahanan nasional terhadap ancaman dari luar, yang kini berevolusi dalam berbagai bentuk.   “Indonesia dalam posisi negara yang rentan, karena banyak tergantung impor, cukup embargo bahan baku obat dan pangan untuk melemahkan kita, tak perlu invasi militer.”  Zuber mencontohkan negara kuat seperti India dan Cina yang melakukan swasembada di berbagai bidang, bahkan mampu melakukan ekspor ke negara lain. (sbb/dakwatuna)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 9,50 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Anggota Komisi IV DPRRI dari FPKS, Andi Akmal Pasluddin. (IST)

Mentan Sebut Benih Impor Percepat Wujudkan Swasembada Pangan, DPR: Itu akan Jadi Blunder Bagi Pemerintah