Home / Berita / Internasional / Afrika / Sebuah Dokumen Buktikan Amerika Terlibat Kudeta Mesir

Sebuah Dokumen Buktikan Amerika Terlibat Kudeta Mesir

amerika mesir kudetadakwatuna.com –  Keterlibatan Amerika Serikat dalam masalah dalam negeri negara lain sudah bukan menjadi hal yang asing lagi. Bahkan berbagai konflik yang terjadi di beberapa negara disinyalir kental dengan keterlibatan negara paman sam.

Dalam kasus kudeta militer di Mesir, sebuah dokumen telah membuktikan keterlibatan Amerika dalam pendanaan bagi pihak-pihak yang menggulingkan presiden Mursi selaku presiden yang sah hasil dari pilihan rakyat Mesir.

Dalam situs Aljazeera edisi bahasa Inggris disebutkan, terdapat banyak dokumen yang membuktikan mengalirnya dana dari Amerika kepada sejumlah pihak yang selalu melakukan tekanan-tekanan untuk menurunkan Presiden Mursi.

Dokumen-dokumen itu menyebutkan bahwa pencarian dana tersebut masuk dalam program pengokohan demokrasi di Timur Tengah. Tapi ternyata dana tersebut mengalir kepada tokoh-tokoh Mesir yang muncul dan berperan dalam kerusuhan-kerusuhan pasca jatuhnya Mubarak.

Menurut sejumlah pejabat Amerika, program Deplu ini bertujuan untuk mengatasi kian berkurangnya kaum liberal yang loyal kepada Amerika, dan untuk mengembalikan pengaruh Amerika di Timur Tengah. Karena negara yang mengalami Arab Spring telah memunculkan kaum Islamis sehingga berakibat terancam nya kepentingan Amerika.

Aljazeera tidak menyebutkan nama-nama. Hanya mengisyaratkan siapa-siapa yang menerima aliran dana tersebut. Misalnya seorang perwira polisi yang pernah berusaha menurunkan Mursi dengan membuat aksi-aksi kekerasan; seorang politikus yang sangat membenci kaum islamis, misalnya pernah mengusulkan penutupan masjid-masjid dan pelarangan para dai; dan masih banyak tokoh oposan lain yang berperan besar dalam melakukan tekanan-tekanan kepada pemerintah.

Jika memang benar, tentunya semua ini telah melanggar undang-undang Mesir yang melarang adanya pendanaan asing dalam bidang politik. Selain juga melanggar undang-undang Amerika sendiri yang melarang penggunaan dana berasal dari pajak rakyat untuk mendanai politisi asing atau membuat aksi destruktif terhadap pemerintahan sebuah negara yang didapatkan secara demokratis. (msa/sbb/dkw)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (26 votes, average: 9,62 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Status Hukum Presiden Mursi Pasca Hukuman Mati Dianulir