Home / Berita / Nasional / UU Ormas Perkuat Demokrasi Indonesia

UU Ormas Perkuat Demokrasi Indonesia

Logo PKS
Logo PKS

dakwatuna.com – Jakarta.  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Menurut FPKS, adanya Undang-Undang Ormas akan memperkuat proses demokrasi di Indonesia.

Demikian disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas dari FPKS, Nurhasan Zaidi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (2/7).

Menurut Nurhasan, UU Ormas justru mengakhiri era represifitas negara terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul masyarakat melalui organisasi.

“UU Sebelumnya yakni UU No 8 Tahun 1985 mengekang kebebasan organisasi masyarakat dalam berserikat dan berkumpul. Justru, lahirnya UU Ormas ini untuk mengakhiri era represifitas Orde Baru,” tegas Nurhasan.

UU Ormas ini, lanjut Nurhasan, juga akan memperkuat komitmen kebangsaan dan upaya bersama menjaga keutuhan NKRI. “UU Ormas penting sebagai upaya untuk memperkuat komitmen semua pihak, termasuk Ormas dan Pengurusnya akan keutuhan bangsa dan negara. Komitmen terhadap NKRI penting agar keutuhan kita sebagai bangsa terjaga,” tegasnya.

Nurhasan menampik kekhawatiran pihak-pihak tertentu yang khawatir UU Ormas akan menjadi alat represifitas baru negara. Menurut Ketua Umum Ormas Persatuan Umat Islam (PUI) ini, penafsiran yang demikian justru salah kaprah.

“Kami para penyusun nya adalah orang-orang yang hidup di zaman represi Orde Baru. Tentu, kami tidak ingin kembali ke zaman itu. Karenanya, UU Ormas ini justru menjadi pelindung Ormas yang selama ini tidak diatur dasar hukumnya. Jelas dan Tegas,” tutup Nurhasan.   (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...Loading...
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Ilustrasi. (Foto: itrademarket.com)

Yang Datang Kader PDIP bukan kader PKS