dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Orasi Politik Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta saat pertama kali ditunjuk sebagai Presiden PKS oleh Majelis Syura awal Februari lalu mampu menggerakkan semangat kader. Sejumlah pilkada di beberapa daerah dimenangkan calon PKS. Apa resep Anis Matta memimpin PKS?
Gaya Anis Matta masih santai. Tak jauh berbeda saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR RI yang telah ia tanggalkan sesaat dirinya ditunjuk sebagai Presiden PKS. Tak nampak wajah kelelahan, padahal hari-harinya sejak menjadi Presiden PKS dihabiskan dengan berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia.
Sejumlah media cetak, elektronik berkesempatan bincang santai dengan Presiden PKS pada akhir pekan lalu. Banyak hal yang ia ungkapkan mulai soal posisi PKS di koalisi, posisi menteri PKS di kabinet hingga soal nasib dirinya terkait kasus Luthfi Hasan Ishaaq. Berikut petikan wawancaranya:
Apakah Anda masih merasa di koalisi?
Jawabannya waktu. Sudah diserahkan ke presiden SBY kan. Tapi kalau menurut saya, kita punya pengalaman banyak berbeda dengan koalisi. Seperti century, RUUK DIY, BBM tahun 2012 dan tahun ini. Sepanjang itu tidak ada kejadian apa-apa.
Perbedaan ini tidak lagi menjadi persoalan kita. Ini soal ijtihad saja, dua-dua pihak demi rakyat. Dalam kasus ini tidak ada personal, ini kan tematik. Jadi ya harus disikapi dengan kalem. Selama ini menyikapi perbedaan menjadi urusan personal.
Saat ini, PKS mempertontonkan perbedaan antar kader. Yang paling mencolok soal pandangan tentang penaikan BBM, antara menteri dari PKS dan kader PKS yang silang kata dan pendapat. PKS tak lagi solid?
Hal ini menjadi bias karena sistem yang kita anut adalah presidensialisme, menteri pembantu presiden. Kita memberi ruang menteri untuk mengambil posisinya sesuai dengan konstruksi Hukum Tata Negara. Jadi sudah benar sikap menteri-menteri dari PKS itu.
Tapi partai sebagai yang menjalankan fungsi aspirasi juga sudah benar. Saya tegaskan Majelis Syura tidak pernah mengambil keputusan soal BBM, itu terlalu teknis. Saya menjadi sekretaris Majelis Syura selama 15 tahun, soal BBM tidak pernah dibahas.
Bagaimana posisi Anda sebagai Presiden PKS di tengah–tengah badai?
Saya selalu anggap, politisi itu yang paling penting mengajak. Pekerjaan besar politisi itu adalah industri pemikiran. Saya mempersepsi, media dan politik merupakan industri pemikiran. Politisi kebijakan media kata-kata yang berbentuk cita rasa. Politik membuat regulasi yang mengatur keseluruhan. Tidak ada jalan datar atau badai. Karena politik itu pergulatan pemikiran.
Dianggap badai, karena menerpa personal case. Tapi politik tidak di situ sehingga saya berpikir, tidak ada yang saya anggap badai yang personal. Ada tantangan, bagaimana meningkatkan elektabilitas. Ini teknis, karena tidak menyentuh akar politik, tapi hanya sisi politik tapi pencitraan. Karena soal pencitraan tidak terlalu sulit. Bukan berarti ini gampang. Tapi ini tidak menyentuh pekerjaan politik.
Inti politik, bagaimana berhubungan dengan rakyat, pencitraan menyusul. Komunikasi yang saya lakukan, maka nya saya jalan-jalan. Baik mengajar publik atau menyerap aspirasi. Saya tidak pernah membayangkan, personal case meruntuhkan organisasi. Bahkan clinton karirnya tidak mati karena kasus skandal seks. Jadi publik bisa membedakan, public live dan private live.
Bagaimana dengan sidang LHI (Lutfi Hasan Ishaaq) yang baru dimulai?
Selama masa persidangan, DPP PKS tidak boleh mengomentari. Hanya tim hukum. Saya sudah keliling 2/3 Indonesia, di lapangan (Kasus LHI) tidak jadi perbincangan di lapangan. Semua laporannya sama. Sama sekali tidak dibicarakan oleh publik. Sebabnya, karena terlalu banyak masalah/kasus.
Ada sebab lain, berita korupsi sudah terlalu lama dimuat, over expose.. efek publik tidak terlalu lagi. Ini masalah di industri media. Kita belum punya alat antara opini publik dan media. Hasil survei, apa yang dibicarakan media tidak dibicarakan di bawah. Kita melakukan survei per 3 bulan dan minta laporan daerah.
Jawabannya seragam. Ada efek bagi kader, makin solid, militansi makin naik. Strateginya gak ada yang muluk-muluk, silaturahim saja. Ini politik hubungan manusia saja. Kita mengalami penyimpangan dalam politik. Ketika kata tak dipercaya, maka tatap mata.
Nasib Presiden PKS dan Majelis Syura ditentukan KPK tergantung sidang LHI, apa komentar Anda?
Mudah-mudahan tidak ada masalah.
Bagaimana dengan reshuffle kabinet?
Saya belum dengar apa-apa. Urusan reshuffle merupakan urusan presiden. Saya tidak mau berandai-andai, karena berandai dari setan. Ini jangan dianggap ini masalah terlalu besar. Jangan disebar-sebarkan masalah seperti ini.
Apakah Anda pernah kontak dengan Presiden SBY?
Belum ada momennya. Terakhir saat pengesahan APBN 2012 lalu. (rf/ind/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
