Home / Berita / Nasional / Haryono Heran KPK Belum Juga Tahan Andi dan Anas

Haryono Heran KPK Belum Juga Tahan Andi dan Anas

andi anasdakwatuna.com – Jakarta.  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi Hambalang. Alasannya, KPK masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui jumlah kerugian negara.

Mantan pimpinan KPK Haryono Umar mengatakan, penahanan terhadap tersangka kasus korupi biasanya KPK menggunakan dua alasan, yakni alasan subyektif dan alasan obyektif. Menurutnya, yang sering digunakan KPK untuk melakukan penahan terhadap tersangka korupsi adalah alasan subyektif. Sehingga hasil audit BPK bukan menjadi alasan menunda penahanan tersangka korupsi.

“Kalau masalah penahanan itu ada dua alasan, yaitu alasan subyektif dan obyektif. Intinya yang paling banyak digunakan itu alasan subyektif,” kata Haryono, di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Namun demikian, lanjut Haryono, penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi itu diserahkan kepada tim penyidik KPK. “Tapi tergantung tim penyidik. Karena itu bagian dari proses,” tutur Haryono.

Dia menjelaskan, alasan itu sebagai salah satu cara untuk mempercepat proses pengungkapan kasus korupsi. “Biasanya alasan subyektif digunakan karena takut melarikan diri, takut alat bukti hilang, takut melakukan kesalahan yang sama, dan banyak alasan yang lain,” jelas Haryono.

Untuk itu, Haryono bahkan merasa heran hingga saat ini KPK belum juga menahan mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu. [mes]

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (4 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

BPK Kembali Menegaskan, Sumber Waras Rugikan Negara Rp 191,33 Miliar