dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berlangsung di sejumlah daerah.
Di Yogyakarta, PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, sejak Sabtu (15/6) kemarin menggelar aksi di Jl. Laksda Adi Sucipto Yogyakarta. Puluhan mahasiswa membentangkan poster-poster bertuliskan kata-kata penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Sucipto, seorang koordinator aksi mengatakan, aksi akan terus bergulir sampai pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM. “Aksi ini bukan yang terakhir dan masih akan terus bergulir. Sampai kapan pun,” tandasnya.
Selain menolak kenaikan BBM, para demonstran menuntut empat hal. Pertama, nasionalisasi aset-aset bangsa. Kedua, tolak investor asing. Ketiga, maksimalkan pengelolaan SDA, dan terakhir, rekonstruksi sistem Negara.
Di Pamekasan Madura, dalam orasinya Ketua PC PMII Pamekasan, Ahmad Siddik mengatakan, semua program pengurangan subsidi, termasuk pengurangan subsidi energi (BBM dan listrik) tertuang dalam program USAID, Title And Number, Energy Sector Governance Starengthened.
“Dalam nomor 497-013 menyebutkan, tujuan strategis ini akan menguatkan pengaturan sektor energi untuk membantu dan membuat sektor energi lebih efesien dan transparan dengan jalan meminimalkan peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi dan mempromosikan keterlibatan sektor swasta,” terangnya.
“Pemerintah berdalih bahwa (kenaikan BBM -red) akibat dari harga minyak mentah yang terus meningkat. Sementara harga eceran tertinggi (HET) BBM bersubsidi membengkak. Ini hanya akal-akalan pemerintah,” tambah Ketua PMII Guluk-Guluk Sumenep, Achmad Taufiqil Aziz.
Aksi menolak kenaikan BBM juga dilakukan aktivis PMII di Kudus yang tergabung dalam Gepuk (gerakan Perubahan Untuk Kudus). Mereka melakukan aksi serupa di Alun-Alun kota setempat, Senin (17/6) siang ini.
Dengan membawa spanduk bertuliskan tolak kenaikan harga BBM dan hentikan neoliberalisme, mereka berorasi menentang kebijakan pemerintah yang tidak populis tersebut. Para aktivis Gepuk yang merupakan aliansi dari PMII, GMNI, LPH Yaphi, IMM,Mahupa, BEM FKIP UMK, PMII Pati, PRD, BEM Stikes Muhammadiyah, KAMMI, DPM STAIN, IMM STAIN ini juga membagi-membagikan selebaran pernyataan sikap kepada pengguna jalan yang melintas di di Alun-alun Kudus.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menilai Kenaikan harga BBM sesungguhnya hanyalah sarana bagi rezim pemerintah untuk meliberalkan sektor hilir atau penjuaalan BBM di Indonesia. Dari krisis eniergi yang terjadi pada bangsa ini, disebabkan oleh tata kelola migas yang sangat pro –korporasi asing.
“Sebagian besar ladang-ladang migas dikuasai asing sehingga banyak hasil produksi dan keuntungannya mengalir keluar,”kata aktivis PMII jamaludin Malik.
Para aktivis menolak dengan tegas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintah didesak melaksanakan UUD 1945 pasal 33 sebagai dasar kedaulatan ekonomi bangsa, nasionalisasi perusahaan tambang untuk membangun kedaulatan energi. (dkw/nu)
Redaktur: Samin Barkah
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
