dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Menteri Agama Suryadharma Ali kembali menegaskan tentang persoalan Ahmadiyah. Menurut dia, persoalan Ahmadiyah sudah jelas. Aspirasinya se Indonesia pun sama. Yaitu pembubaran segera warga Ahmadiyah. Sikap Menteri Agama sebenarnya juga sudah jelas. Tapi belum merepresentasikan sikap pemerintah tentang Ahmadiyah.
Ditegaskan, pemerintah tidak membiarkan masalah Ahmadiyah. Berkali-kali, pihaknya rapat dengan Presiden, Menkumham, Menko Kesra, Menpolhukam, Menhan, Polri, Panglima TNI, Kejagung hingga Mendagri.
Di hadapan Presiden, Suryadharma bercerita pengalamannya yang bisa menjadi pelajaran ketika berada di Thailand. Saat waktu kosong, Ia sengaja ke sebuah kuil besar. Ia pun foto-foto di depan patung Buddha. Bentuk patung nya tidak pakai baju, perutnya gendut, pusernya kelihatan, kepalanya botak.
“Kemudian lewatlah seorang maha biksu. Saya bertanya, kalau patung itu dipakaikan baju, itu penghinaan bukan. Kata biksu itu penghinaan. Saya bilang setuju. Terus saya tanya kalau kepala patung yang botak saya pakai kan peci, penghinaan bukan. Jawaban biksu pun sama. Saya pun setuju kalau itu adalah penghinaan,” tandas Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Artinya siapa pun harus menghormati dan memuliakan agama apa adanya. Agama Buddha tidak mau kepala patung Buddha-nya dipakaikan peci. Disebut Buddha karena begitu adanya. Pun tidak bisa disebut Islam kalau nabinya bukan Muhammad SAW, kitab sucinya bukan Al-Quran. Ingat, tiap pencetakan dan penggandaan Al-Quran diteliti satu persatu. Jika satu kata saja berbeda, maka tidak bisa disebut Al-Quran. Apalagi beda se kalimat.
“Nah, kitab suci Ahmadiyah itu namanya Tadzkiroh, ada 866 halaman. Itu merupakan patahan-patahan Al-Quran yang dicampur. Jadi jelas, sikap Menteri Agama, Ahmadiyah itu bukan Islam. Sikap ini saya sampaikan ke Presiden dan majelis rapat,” tandasnya lagi.
Namun selalu ada yang marah atas sikapnya itu. Utamanya para penggiat hak asasi manusia (HAM). Bila melarang Ahmadiyah, dia dianggap oleh mereka telah melanggar kebebasan beragama. Padahal perlu diingat, bahwa kebebasan itu ada yang absolut, pun ada kebebasan berdasarkan aturan.
Tapi lagi-lagi, HAM menilai kebebasan absolut hanya milik Allah, karena manusia sangat terbatas. “Saya bukan pemilik paham absolut, karena akan tanpa batas, bahkan anti negara. Contoh bendera Indonesia kan merah putih. Pak bupati partainya PDIP warna merah, saya kan hijau (PPP, red). Kalau absolut, bisa dong saya memaksakan bendera Indonesia warna merah putih hijau. Kan gak bisa,” katanya.
Jadi tidak ada kebebasan absolut di negara ini. Sama seperti tidak ada Islam yang nabinya bukan Nabi Muhammad. Jadi pula, jangan atas dasar kebebasan agama, Ahmadiyah diakui sebagai Islam yang bebas berkembang. Sifat bebas diperlukan, tetapi kebebasan yang teratur. “Tidak bisa ibu-ibu pakai rok mini ke masjid atas nama kebebasan,” sindir Suryadharma, disambut gelak tawa hadirin.
Sebagai langkah maju, Ia menginformasikan bahwa Presiden RI sudah memerintahkan Menkopolhukam untuk mengkaji ketaatan SKB 3 Menteri. Baik dari Jamaah Ahmadiyah maupun non Ahmadiyah. Apakah mereka telah mematuhi 12 janjinya dalam SKB. “Tapi di Kabupaten Kuningan, MUI bilang Ahmadiyah telah melakukan pelanggaran. Mulai pelanggaran SKB, Keputusan Gubernur hingga Keputusan Bupati. Intinya hasil evaluasi para ulama di Kuningan, Ahmadiyah telah melanggar,” katanya.
Yang non Ahmadiyah, atau Islam pun dilarang melakukan kekerasan. Kepada siapa pun dengan dalih atau atas nama apapun, jika ada kekerasan harus diserahkan ke polisi. Namun Suryadharma mengeluhkan sikap polisi. Jika ada pelanggaran dari Islam, ditindak. Tetapi Ahmadiyah yang juga jelas melanggar SKB tidak pernah ditindak secara hukum.
“Pak polisi, mohon ditindak juga pelanggaran Ahmadiyah,” pinta dia. (tat/jpnn)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(1 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
