Home / Berita / Nasional / MUI Segera Surati Kapolri Soal Polwan Berjilbab

MUI Segera Surati Kapolri Soal Polwan Berjilbab

Logo MUI
Logo MUI

dakwatuna.com – Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap melakukan pembelaan kasus polwan yang ingin memakai jilbab namun tidak diizinkan oleh pihak Polri, Sekretaris MUI Welya Safitri mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi pengaduan keinginan polwan berjilbab yang tidak dikabulkan oleh Polri tersebut. “(Surat) itu sudah kami proses,” katanya di kantor MUI, Jakarta, Kamis (13/6).

MUI membahas pengaduan melalui surat tersebut dalam rapat pimpinan harian MUI. Rencananya, pekan depan MUI akan menggelar rapat pleno untuk membicarakan masalah keinginan polwan berjilbab.

Menurut Welya, keinginan polwan muslim memakai busana muslimah tidak boleh dilarang. Apalagi jika polwan tersebut juga tidak langsung bekerja di jalan, namun hanya sebagai administrasi atau di dalam kantor saja.

Welya mengaku miris dengan aturan Polri yang tak kunjung diubah tersebut. Menurutnya, Polri harus mencontoh instansi lain yang telah mengijinkan stafnya menggunakan jilbab dan tak menganggu aktivitas dan pekerjaan mereka.

“Bahkan perbankan asing yang pimpinannya non-muslim saja mengizinkan,” ujar Welya.

Jika rapat pleno yang akan dihelat pada pekan depan tuntas, tahap selanjutnya yaitu MUI akan membuat surat imbauan kepada Polri agar mengizinkan polwan muslim mengenakan jilbab.

Setelah surat tersebut dikirim, Welya berharap Kapolri segera mengindahkannya. Kemudian membuat aturan baru yang sesuai dengan usulan yang diberikan oleh MUI. (rbs/rol)

About these ads

Redaktur: Samin B

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Ketua MUI Din Syamsuddin.  (panjimas.com)

Ulama Minta Umat Islam Kawal Kasus Ahok

Organization