Diskusi DPP IMM Tolak Kenaikan Harga BBM

dakwatuna.com – Meski Kenaikan BBM pada APBNP 2013, menjadi domain pemerintah. Dengan alasan situasi ekonomi dunia yang tidak menentu ditambah dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam negeri, maka perlu penurunan biaya subsidi (kemenperin.go.id).

Pembatasan subsidi BBM ini dilakukan dengan alasan agar subsidi tidak membengkak dan melebihi anggaran. Anggaran subsidi di APBN 2013 sebesar Rp 274,7 triliun. Dari jumlah ini, sebesar Rp 193,8 triliun dianggarkan untuk subsidi BBM namun kami menyayangkan sikap Partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi yang sepakat mendukung penuh rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangata disayangkan. Padahal mereka membutuhkan dukungan masyarakat dalam pemilu 2014 dikhawatirkan partisipasi para pemilih akan ikut menurun.

Ada beberapa alasan mengapa DPP IMM menolak kenaikan harga BBM di antaranya:

1. Akan naiknya harga-harga dan menurun daya beli masyarakat.
2. Meningkatnya biaya transportasi yang berakibat terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat 3.meningkatnya biaya produksi nasional yang berefek pada ancaman Phk massal.
3. Pemerintah disinyalir akan mencari keuntungan dari tingginya harga minyak dunia alih-alih penghematan padahal BBM yang ada akan dijual keluar negeri dengan harga tinggi dan menunjukkan eksistensi sebagai anggota OPEC.
4. Sebetulnya pemerintah selama ini tidak mensubsidi harga BBM tapi hanya mengurangi keuntungan atau pemasukan negara namun dinikmati oleh masyarakat luas.

Pemerintah melimpahkan kesalahan kepada masyarakat akibat gagal membangun perekonomian Indonesia dan tidak mampu meningkatkan penambahan APBN dari sector lain sehingga rakyat menjadi tumbal kenaikan harga BBM, secara logika jika perekonomian maju tidak mungkin akan memanfaatkan kenaikan BBM untuk menambah APBN.

Produksi BBM Indonesia mengalami ekonomi biaya tinggi akibat beberapa sebab pertama gagalnya produksi minyak Indonesia akibat terlalu banyak campur tangan pihak asing,” ujarnya.

Kedua, akibat kurangnya pengawasan sehingga masih terdapat indikasi kebocoran dan pencurian minyak mentah di berbagai tempat sehingga produksi dianggap berkurang. Ketiga, akibat gagalnya pengelolaan minyak bumi di Indonesia yang semestinya diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia dan dikelola oleh perusahaan lokal tapi faktanya perusahaan dalam negeri tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing karena pemerintah tidak melakukan keberpihakan.

Redaktur: Samin Barkah

(2 votes, average: 10.00 out of 5)

Loading...

Tentang Tim dakwatuna

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

@dakwatuna