07:50 - Kamis, 24 April 2014

Eropa Bolehkan Polwan Berjilbab, Kenapa Indonesia Tidak?

Rubrik: Nasional | Kontributor: dakwatun - 06/06/13 | 17:28 | 27 Rajab 1434 H

Polisi Wanita (Polwan) di Negara Eropa (inet)

Polisi Wanita (Polwan) di Negara Eropa (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Kebebasan untuk mengenakan jilbab semakin lama semakin berkembang dan banyak yang mendukung pemakaian jilbab bagi Korps wanita Polri dan TNI. Dukungan terus mengalir dari banyak pihak, bukan hanya perseorangan tapi juga lembaga seperti MUI, Komnas HAM bahkan Kompolnas.

Di beberapa negara yang mayoritas non-Muslim seperti di Hungaria, Swedia, Inggris, Denmark, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat (AS), polisi dan Tentara Wanita Muslimah diperbolehkan mengenakan jilbab saat bertugas. Padahal, sebagian besar penduduk di negara-negara tersebut adalah Nasrani.

Mantan Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid, menungkapkan, di Hungaria telah dibuat peraturan untuk Korps Polisi Wanita (Polwan) yang mengenakan jilbab dengan pakaian dinas yang dirancang sesuai dengan bahan dan kerudung yang serasi.

Di Australia dan Selandia Baru banyak Polwan berjilbab yang sibuk mengatur lalu lintas. Pun di Inggris, polwan berjilbab ada yang bertugas di satuan sabhara atau reskrim, tidak hanya ditempatkan di satuan lalu lintas saja. Di Denmark, mengizinkan Muslimah berjilbab untuk mengikuti pendidikan militer. AS bahkan tidak melarang sejumlah tentara wanitanya memakai jilbab ketika bertugas.

“Sudah semestinya tidak ada lagi larangan bagi muslimah yang berkarier sebagai anggota TNI maupun Polri untuk berjilbab. Apalagi jumlah anggota tentara perempuan dan polwan Indonesia sebagian besar adalah muslimah,” ujar Hidayat.

Secara konstitusional, ungkap Hidayat, Indonesia menjunjung tinggi kebebasan bagi warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama masing-masing (Pasal 28 Ayat 2 UUD 1945). Artinya, memakai paduan kerudung dan seragam merupakan hak asasi bagi tentara maupun polwan Muslimah yang dijamin konstitusi.

“Bahkan dalam ajaran Islam itu sendiri, memakai jilbab bagi muslimah bukanlah sekedar hak asasi saja. Namun, telah menjadi kewajiban asasi,” tuturnya.

Politikus perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), almarhumah Yoyoh Yusroh, pernah menegaskan, mengenakan jilbab bagi seorang Muslimah adalah hak yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, menurutnya, semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada hak dasar yang telah diatur dalam konstitusi tersebut.

Yoyoh juga pernah mempertanyakan, kenapa Polwan dan Korps Wanita TNI di Aceh diperbolehkan mengenakan jilbab tapi di daerah lain tidak boleh.

“Sebaiknya diberikan izin atau diatur jika ada Polwan dan Korps Wanita TNI yang ingin mengenakan pakaian dinas berjilbab, jangan dilarang. Penggunaan jilbab itu bagi perempuan muslimah di semua profesi dibolehkan dan nyatanya tidak pernah menghambat kinerja mereka,” tegas almarhumah saat mempertanyakan hal tersebut di DPR RI.

Menurutnya kala itu, pakaian seragam yang dipadukan dengan kerudung tidak menghalangi aktivitas dan kelincahan gerak para tentara wanita maupun polwan di lapangan. Hal ini telah dibuktikan oleh para tentara wanita dan polwan berkerudung di sejumlah negara mayoritas non-muslim seperti Hungaria, Inggris, Australia, Selandian Baru, serta AS.

Bahkan, sejumlah negara Muslim seperti Malaysia, Pakistan, Irak, Yordania, Mesir, dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya sangat bangga dengan semakin banyaknya para prajurit wanita berjilbab, baik dari kalangan militer maupun polisi.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia mengizinkan para prajurit wanita dari institusi TNI maupun Polri untuk berjilbab di seluruh wilayah NKRI, tidak hanya di Aceh saja. (rn/kru/rol)

Redaktur: Saiful Bahri

Topik:

Keyword: , , , , ,


Beri Nilai Naskah Ini:

Nilai 1Nilai 2Nilai 3Nilai 4Nilai 5Nilai 6Nilai 7Nilai 8Nilai 9Nilai 10 (62 orang menilai, rata-rata: 9,58 dalam skala 10)
Loading ... Loading ...


Akses http://m.dakwatuna.com/ dimana saja melalui ponsel atau smartphone Anda.
Iklan negatif? Laporkan!
  • 15791 hits
  • Email 1 email
  • Muhamad Ilham Santosa

    mana nih suara para pembela HAM? Bukankah menjalankan keyakinan agama itu merupakan HAM?

  • Dudung Sam

    Pembela HM hanya kurus yang ada uangnya

  • Fadly Ermawan

    btw,, itu fotonya adalah tentara/polisi wanita dengan seragam berbendera Iraq,, Iraq itu masih di Asia, namun kenapa tulisannya di Eropa ya?

  • Faris Ridwan

    Islam rahmatan lil alamin…jadi bisa menyebar kemana – mana..

  • Anton Akong

    ganti aje wakapolri nyeeeeee…….gitu aje kok repotttt

  • Irkhamov

    Ini bukti bahwa Indonesia lebih sekuler dari negara penyebar sekulerisme sendiri. Pantas aja, kapan kita bisa maju kalo kek gini terus ? Orang2 model Oegroseno ini mestinya dah ga beredar lagi di pasaran….xixixixi

  • http://www.islamedia.web.id Khalif Alfath

    Kenapa sampai sekarang polwan gak dibolehin pake jilbab? Tanya sama ibu Ani Yudhoyono. Ada tekanan dari lingkungan istana…

  • http://www.islamedia.web.id Khalif Alfath

    Maaf Admin, tuh foto ilustrasinya keterangannya salah. Kalo lihat emblem benderanya itu jelas dari Irak, bukan Eropa. Maaf…

  • Rizky Yanto

    Indonesia negara munafik,pejabat2nya pinter2 ngomong agama tapi pinter juga melanggar aturannya.Mengamalkan ajaran agama adalah hak asasi manusia yg diatur oleh UUD,sudah seharusnya peraturan yg lain tidak boleh mengingkari itu.Tentang aturan polwan berjilbab sebenarnya siapakah yg menentang dan apa alasannya?Sebaiknya harus ada pihak yg berani bersuara tentang ini.

Iklan negatif? Laporkan!
87 queries in 0,954 seconds.