Home / Berita / Nasional / Benarkah Penolakan Terhadap Kenaikan Harga BBM Bersubsidi tidak Pro Rakyat?

Benarkah Penolakan Terhadap Kenaikan Harga BBM Bersubsidi tidak Pro Rakyat?

MATANEWS/LUWARSO (Ilustrasi)
MATANEWS/LUWARSO
(Ilustrasi)

dakwatuna.com – Jakarta. Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang di iringi dengan program kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dimaksudkan untuk tetap dapat menyejahterakan rakyat meski BBM naik.

Namun penolakan terhadap kenaikan BBM maupun Program BLSM terus saja bergulir, mulai dari Mahasiswa, Pengamat Ekonomi, Pakar Politik maupun kalangan DPR. Tentu hal tersebut menjadi tanda tanya besar, khususnya bagi rakyat yang memang kurang memahami hitung-hitungan secara ekonomis terkait permasalahan BBM ini. Bagi rakyat kecil siapa saja yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, itulah pahlawan buat mereka.

Namun benarkah penolakan terhadap kebijakan pemerintah tersebut ditunggangi oleh kepentingan politis semata dan terkesan tidak pro rakyat kecil. Patut kita cermati seluk beluk lahirnya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi beserta kompensasi berupa BLSM.

Pemerintah berdalih bahwa subsidi BBM menjadi penyebab defisit APBN, kalau tidak segera diatasi tentu akan sangat membahayakan perekonomian Indonesia. Tapi benarkah demikian?

Pada kenyataannya, Subsidi BBM di APBN 2013 hanya Rp Rp193,8 triliun atau sekitar 12% dari total APBN. Faktanya, anggaran untuk membiayai aparatur negara mencapai 79% dari APBN. Sementara untuk membayar gaji pegawai mencapai 21%. Jadi komponen subsidi BBM di APBN sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran lainnya.

Dan jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor migas, maka ketika subsidi BBM terus meningkat, penerimaan negara dari sektor migas juga meningkat. Pada tahun 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp 138,9 triliun. Lalu, pada tahun 2010 penerimaan menjadi Rp 220 triliun. Tahun 2012 lalu, penerimaan migas mencapai 265,94 Triliun

Jadi dalih pemerintah bahwa subsidi BBM menjadi penyebab defisit APBN jelas terbantahkan.

Untuk program BLSM, Pemerintah berdalih, dampak kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan pemberian dana bantuan langsung kepada rakyat miskin yang bersumber dari kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM bersubsidi.

Jika kita Belajar dari pengalaman Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagian besar warga miskin menggunakan dana BLT untuk konsumsi selama beberapa hari saja. Padahal, dampak kenaikan harga BBM berjangka panjang dan berdimensi luas.

Kenyataan juga menunjukkan, bahwa pada awal 2006 (setahun setelah kenaikan harga BBM) jumlah orang miskin melonjak menjadi 39,05 juta (17,75%). Artinya, program BLT saat itu tidak berhasil menekan dampak kenaikan harga BBM.

BLSM tidak membuat rakyat produktif dan mandiri. Artinya, sekalipun rakyat diberi BLSM, tidak ada peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Sebab, mereka tetap tidak punya pekerjaan dan tidak punya akses terhadap alat produksi.

Dan yang lebih mengejutkan, ternyata sebagian besar dana program BLSM ini didapat melalui pinjaman luar negeri dengan bunga tinggi. Dengan demikian, program ini tidak lebih sebagai strategi kapital untuk mendorong permintaan dengan utang-konsumsi.

Hal ini dibuktikan dengan data yang tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program).

Selain itu, juga dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3. Dengan demikian, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu.

Secara terpisah pengamat Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy menyoroti rencana pemerintah menggulirkan program BLSM tersebut.

“Jadi kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM. Soal BLSM bukan bersumber dari penghematan subsidi,” tegas Ichsanuddin di Jakarta, Minggu (2/6).

“Ayo berhitung. Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID, Bank dunia, dan ADB,” ujar dia.

Untuk bisa membuka masalah itu, dia menantang para pejabat negara berdebat membuka komponen biaya sampai membentuk harga jual untuk BBM yang sekitar 690 ribu barel diolah sendiri oleh Indonesia.

Dia menjelaskan harga BBM Rp 6500 – Rp 7000 per liter bisa saja diterima sebagai harga pasar. Hanya saja, dengan asumsi harga minyak di Nymex sebesar USD 100 per barrel, seharusnya harga BBM lebih murah untuk 690 ribu barel yang diproduksi sendiri itu.

“Sama saja pemerintah dusta,” tegas Ichsanuddin.

“Tidak berkah suatu kepemimpinan yang sarat dusta. Rakyatnya kena azab. Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi bermuslihat,” seloroh Ichsanuddin. (sbb/bdo/bsc)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (4 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Wacana Parpol dapat Rp1T per tahun, HNW: Minimalisir Korupsi Bukan dengan Biayai Parpol