Home / Berita / Nasional / Ada Diskriminasi Dalam Pernyataan Mendikbud Terkait Penolakan FPKS

Ada Diskriminasi Dalam Pernyataan Mendikbud Terkait Penolakan FPKS

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin.
Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin.

dakwatuna.com – Jakarta. Sangat disayangkan ketika seorang Mendikbud mengeluarkan pernyataan yang sifatnya tendensius terhadap sikap FPKS yang meminta agar pemerintah tunda Kurikulum 2013 diterapkan tahun ini, karena hal tersebut dapat menimbulkan kontra produktif dalam upaya membangun mutu pendidikan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Zainuddin Anggota Komisi X FPKS menanggapi pernyataan mendikbud di media masa awal pekan ini. Seperti diketahui, mendikbud mengatakan “Saya tidak habis pikir, karena PKS itu partai koalisi, padahal PDIP yang oposisi justru menerima tanpa catatan, apalagi Kurikulum 2013 juga menekankan kompetensi sikap,” kata Nuh di Surabaya seperti dilansir dari Antara, Minggu (2/6).

Menurut Zainuddin, persoalan koalisi di pemerintahan bukan berarti menghilangkan sikap kritis partai koalisi dalam rangka mengawal suatu kebijakan agar dapat terlaksana dengan optimal.

Sikap diskriminasi jelas terlihat karena kenapa hanya sikap PKS yang disorot, sedang sikap PPP dan PAN pun sesungguhnya meminta penundaan kurikulum agar tidak dilaksanakan pada tahun ini. “Jelas ada diskriminasi dalam lontaran pernyataan Nuh dalam menyikapi dinamika pandangan masing-masing fraksi di komisi X,” ungkapnya.

Pasalnya arus penolakan kurikulum itu juga datang dari para pemangku pendidikan seperti guru dan pejabat dinas yang disampaikan ketika kunker komisi X ke daerah, juga para pakar pendidikan yang disampaikan ketika rapat dengar pendapat dan berbagai forum diskusi dengan komisi X. Jadi tudingan yang dilontarkan Nuh terhadap sikap FPKS dalam penolakan penerapan kurikulum 2013 sangat aneh, demikian disampaikan Ahmad Zainuddin.

Ditambahkan Zainuddin, sepertinya kemendikbud tidak menerima adanya masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk sikap dan pandangan dari fraksi kami. Untuk hal ini biarkan masyarakat yang akan menilai tentang apa yang di sampaikan oleh pemerintah tersebut.

Sejak awal Zainuddin menjelaskan bahwa FPKS tidak memungkiri adanya pengembangan kurikulum yang mutlak dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan untuk  menghadapi tantangan globalisasi. Akan tetapi tambahnya, upaya pengembangan kurikulum tersebut harus disertai dengan persiapan yang matang sebelum diterapkan ke publik.

Sikap FPKS sangat jelas meminta agar implementasi kurikulum baru ditunda hingga tahun 2014. Kemdikbud diminta selama kurun waktu satu tahun ke depan untuk lebih memaksimalkan penyelesaian seluruh persiapan terkait kurikulum baru tersebut. “Ini harus dilakukan agar persiapan kurikulum dapat di lakukan dengan optimal,”jelas Zainuddin.

Lebih lanjut legislator dari dapil DKI 1 Jakarta ini menegaskan bahwa ada tiga alasan utama penyebab mengapa FPKS meminta penundaan kurikulum baru tersebut;

Pertama, besaran anggaran dan sekolah sasaran yang diajukan kemendikbud selalu berubah-ubah mengindikasikan ketidaksiapan dan ketidakmatangan pemerintah dalam rencana pelaksanaan kurikulum baru.

Kedua, daya dukung operasional seperti dokumen kurikulum, buku dan juga upgrading guru belum disiapkan dengan baik.

Ketiga, setiap penerapan kurikulum baru harusnya dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum dilaunching ke publik.

Oleh karena itu, sikap FPKS tetap berada dalam koridor sebagai mitra pemerintah yang selalu mengawal dan mengawasi kebijakan yang sudah ditetapkan agar nantinya sesuai dengan semangat untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan nasional,” tutup Zainuddin. (as/im)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (3 votes, average: 6,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Kilang Minyak

DPR Kritisi Terbitnya PMK tentang Diperbolehkannya Swasta Bangun Kilang Minyak