Home / Berita / Nasional / RUU JPH Memperkuat Peran MUI

RUU JPH Memperkuat Peran MUI

logo-muidakwatuna.com – Jakarta. Kehadiran Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Produk Halal (JPH) yang pembahasan digeber agar bisa disahkan 12 Juli mendatang bukan untuk mengkerdilkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun sebaliknya untuk memperkuat  peran MUI sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa dan sertifikasi produk halal di Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Panitia Kerja RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Jazuli Juwaini dalam diskusi RUU JPH di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5). Selain Jazuli, Direktur LP POM MUI H. Lukman Hakim  juga sebagai pembicara diskusi.

“Ini harus saya tegaskan kehadiran RUU itu bukan untuk mengkerdilkan peran MUI, justru sebaliknya. Sebab selama ini diberitakan kalau saya tidak suka dengan LP POM MUI. Itu tidak benar,” kata Jazuli.

Hanya saja, kata politisi PKS ini, sebelum memutuskan fatwa tentang halal atau tidaknya satu produk makanan, MUI, dalam RUU tersebut harus melakukan rapat yang diperluas dengan mengundang berbagai ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya yang. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan MUI tak lagi menuai pro dan kontra yang pada akhirnya membuat bingung rakyat Indonesia.

“Mengokohkan peran MUI itu bukan berarti mengabaikan ulama NU. Siapa yang tidak kenal dengan KH. Sahal Mahfuhz, KH. Ma’ruf Amin, dan KH. Ali Mustofa Ya’qub? Semua itu kan ulama NU. Jadi, tak benar, kalau mengokohkan MUI tidak mengakomodir ulama yang lain,” katanya.

Dia menambahkan, selain  itu, semangat dari pembuatan RUU JPH tersebut, memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian halal, baik secara batin, syariah dan juga dari sisi aqidah kepada  para konsumen, khususnya umat Islam.

Menariknya, dalam RUU  tersebut, menurut dia, juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kalangan swasta, masyarakat, tak terkecuali wartawan sekalipun yang bisa membentuk LPH yang teknis dan prosedurnya akan diatur.

Jazuli kembali menegaskan kalau peran LPH sebagai  pemeriksa, tapi untuk fatwa halal tetap oleh MUI dengan rapat diperluas tersebut. Sehingga sertifikat halal pun tetap melalui MUI.

“Keberadaan LPH itu untuk membantu MUI dan bisa menjangkau ke pelosok daerah. LPH itu bukan lembaga yang menetapkan dan mengeluarkan fatwa dan sertifikat halal, melainkan sebatas sebagai pemeriksa. LPH untuk mengantisipasi agar MUI tidak dianggap memonopoli sertifikasi halal. Namun, tetap melibatkan MUI termasuk auditor nya. Jadi, ini bukan masalah bisnis, melainkan bagaimana memperbanyak pelayanan kepada masyarakat konsumen,” kata Jazuli lagi. (hg/rmol)

About these ads

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Rohingya

DPR Desak Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas atas Insiden Kekerasan di Rohingya