Home / Berita / Opini / Prosedur Penyitaan KPK Keliru

Prosedur Penyitaan KPK Keliru

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.

204645_spanduk-sambut-kpk-di-dpp-pks_663_382dakwatuna.com Saat ini Indonesia sedang mengalami perkembangan hukum yang meluas, di mana seluruh aturan-aturan hukum yang ada di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan pencapaian hasil karya anak bangsa. Hukum yang berkembang ini tentu sejalan dengan cita-cita reformasi dimana penegakkan hukum digunakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan. Hukum adalah instrumen demokrasi yang dimiliki negara ini, hukum berpedoman pada suatu hal yang mendasari atas lahirnya hukum tersebut. Dengan semangat reformasi maka banyaknya pembaharuan hukum yang ada saat ini dipercaya dapat merubah wajah Indonesia untuk lebih baik lagi. Banyak Undang-Undang dan badan-badan yang merupakan subyek hukum maupun lembaga-lembaga hukum yang independen lahir pasca-reformasi. Dalam hal pidana setidaknya kita memiliki Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialist) atau bisa dikatakan yang mengatur tentang tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di antaranya:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (31/1999) Tentang Tindak Pidana Korupsi
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

 

Seperti halnya aturan hukum yang bersifat khusus di atas lahir pula badan atau komisi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus menangani perkara-perkara korupsi. Namun akhir-akhir ini jika kita melihat pemberitaan media dalam kasus adanya dugaan korupsi impor daging sapi tentang penyitaan yang dilakukan oleh KPK di DPP PKS banyak diperdebatkan. Semangat untuk memberantas korupsi tentu merupakan agenda reformasi, semangat kita bersama, semangat menciptakan Indonesia bebas korupsi. Namun dalam pelaksanaannya jangan sampai kita menegakkan hukum tapi melanggar hukum itu sendiri.

Dalam hal prosedur penyitaan yang dilakukan oleh KPK, pihak penyidik di KPK menggunakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang KPK sebagai argumentasi dan dasar hukum. Ayat tersebut berbunyi

 

“Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya

 

Saya berpendapat pasal tersebut bukanlah dasar hukum maupun legitimasi bagi KPK untuk melakukan penyitaan tanpa adanya izin Ketua Pengadilan. Masyarakat harus paham dan menyadari bahwa KPK dalam melakukan penyitaan itu bukan dalam fungsinya menjalankan penyidikan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi melainkan menjalankan fungsi terhadap kasus dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

 

Kita harus memahami bahwa Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang ini berbeda, Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya lebih mengarah kepada tindak pidana koorporasi atau tindak pidana kejahatan terhadap perbankan (perekonomian). Sedangkan Tindak Pidana Korupsi jelas mengarah pada tindakan yang merugikan negara dalam hal ini ada uang negara yang dirugikan. Meski demikian Tindak Pidana Pencucian Uang sering berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal hasil kejahatan korupsi itu kemudian dikaburkan atau disamarkan menjadi benda bergerak (bisa mobil) maupun benda tidak bergerak (seperti Perseroan Terbatas atau Badan Usaha lain). Hal ini secara langsung sejalan dengan tujuan untuk memiskinkan koruptor.

Kembali pada pembahasan substansi penyitaan yang dilakukan oleh KPK, di mana KPK harus melakukan izin Ketua Pengadilan dalam hal penyitaan terhadap sejumlah mobil yang ada di DPP PKS karena KPK sedang menyidik perkara Tindak Pidana Pencucian Uang bukan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik KPK dalam melakukan penyidikannya harus dalam kapasitas menyidik perkara korupsi bukan pencucian uang. Bahkan dalam Undang-Undang KPK disebutkan sebanyak 2 (dua) kali:

 

Pasal 43

(1)   “Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

(2)   “Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi”

 

Pasal 45

(1)   “Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

(2)   “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi”

 

Kedua pasal di atas secara gamblang menyatakan baik penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh KPK haruslah terhadap perkara-perkara korupsi bukan pencucian uang. Walaupun KPK menggunakan argumentasi bahwa mobil yang ada di DPP PKS tersebut adalah di duga kuat hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi yang kemudian disamarkan (dikaburkan) menjadi barang-barang tertentu (pencucian uang), silahkan KPK membuktikan terlebih dahulu pidana korupsinya (minimal dua alat bukti), baru kemudian dilakukan penyelidikan apakah harta yang dimiliki oleh mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu merupakan hasil korupsi.

Jangankan KPK telah membuktikan adanya Tindak Pidana Korupsi, adanya minimal 2 (dua) alat bukti dugaan korupsi saja KPK belum bisa membuktikan. Pertama Luthfi Hasan Ishaaq tidak dalam posisi operasi tertangkap tangan (locus delicti) dan belum menerima uang sebesar 1 Milyar (1.000.000.000.000) dari tersangka Ahmad Fathonah.

Analogi sederhananya

“Kita mengatakan mobil atau rumah tetangga kita adalah hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi, bagaimana anda bisa mengatakan itu semua adalah hasil kejahatan korupsi? Untuk mengatakan itu adalah hasil kejahatan korupsi lalu dilakukan pencucian uang menjadi suatu barang maka anda harus terlebih dahulu membuktikan bahwa tetangga anda melakukan korupsi atau tidak. Karena bisa saja tetangga anda membeli mobil atau rumah itu dari harta warisan, undian maupun kredit dengan bunga yang rendah”

Menjadi pertanyaan bagi saya khususnya, maupun sebagian orang lain di luar sana yang mengerti tentang hukum. Apakah KPK berhak menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang? Saya akan memberikan contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu kasus pembobol dana simpanan nasabah City Bank sebesar 40 (empat puluh) milyar yang dilakukan oleh terpidana Malinda Dee pada tahun 2011.

Dalam melakukan penegakkan hukum haruslah seimbang baik hukum formil maupun hukum materiil, kedua hal tersebut harus berjalan sesuai koridor, sekali lagi dalam penegakkan hukum jangan sampai kita melanggar hukum itu sendiri. Semoga KPK bisa bekerja lebih baik lagi.

About these ads

Redaktur: Aisyah

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (18 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Muhammad Andrian Kamil
Advokat/Konsultan Hukum. Bekerja di salah satu law firm di Jakarta.
  • Alhamdulillah, ada seorang yang faham hukum telah memberikan sedikit penjelasan.
    Ayo silahkan sederek sekalian yang memiliki dasar yang lainnya!
    Atau akan menguatkan penjabaran tsb. Monggo.

  • menarik dan patut diapresiasi. ini adalah sebuah legal reasoning yang cukup berdasar. pertanyaannya reasoning ini akan ditempatkan di mana? pra peradilan kah? atau dalam eksepsi di persidangan? ini tentu harus dipertimbangkan dalam rangka strategi pembelaan. perihal benar salahnya argumen ini tentu akan dibuktikan kemudian.

    ingat PKS dan LHI juga harus menghormati hukum formil juga. menghadapi penyitaan dan kasus LHI tempatnya pada proses beracara bukan hanya sekedar advokasi meta-legal melalui soc-med ataupun gerakan sosial.

    jangan sampai hanya berakhir di artikel, atau nanti cuma berakhir jadi skripsi bertema kewenangan penyidikan kpk dalam dugaan tindak pidana TPPU terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh mahasiswa fakultas hukum.

    sekali lagi artikel ini dan penulisnya patut diapresiasi.

    • Setahu saya, PKS juga sudah menempuh jalur hukum untuk mengajukan legal reasoning ini.. :)

      Salah satu beritanya bisa kita simak di sini:
      http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/12/pks-report-kpk-police.html

    • Salman Farishi

      “ingat PKS dan LHI juga harus menghormati hukum formil juga. menghadapi penyitaan dan kasus LHI tempatnya pada proses beracara bukan hanya sekedar advokasi meta-legal melalui soc-med ataupun gerakan sosial.”

      pada kalimat awal paragraf ini saya sangat setuju, tetapi pada kalimat berikutnya ada hal yang juga harus diingat, bahwa advokasi meta-legal tersebut terutama di soc-med adalah sikap refleks para kader yang tidak bisa dibendung sebagai bentuk kepedulian personal mereka. Bukan bentuk sikap lembaga sebenarnya. siapa yg bisa melarang para kader/simpatisan utk berekspresi demikian mas? :)

  • ThaifahManshurah

    kasus impor daging sapi yg melibatkan PKS ini bukan kasus hukum
    tapi kasus politik
    PKS adalah partai yg paling vokal di koalisi
    sering berseberangan dg partai demokrat sbg penguasa
    jadi kasus korupsi ato pencucian uang dll ttg impor daging sapi ini sengaja dijadikan alat untuk menghajar PKS

    • tm@…anda tidak siap dgn KENYATAAN…MEMALUKAN!!!!!!

      • Chonqy Hoky yang TIDAK SIAP menerima kenyataan bahwa PKS, remaja berusia 15 tahun yang cerdas dan gemilang di Indonesia ini…

        Karena itulah PKS dijadikan musuh bersama untuk dihancurkan…

      • ThaifahManshurah

        menerima kenyataan seperti apa….!?!?!

        gw bukan orang PKS
        pernyataan gw sendiri bukan untuk membela PKS
        yg gw sesalkan media masa menghubung-hubungkan dg ISLAM
        terutama tv miliknya golkar(tipiwan) dan miliknya nasdem(metro mini)
        mereka biang “noda dlm partai DAKWAH”

        kasus korupsi daging sapi itu kecil
        coba bandingkan dg century, hambalang, wisma atlet
        trilyunan rupiah

        kapan KPK mengusutnya…?!?!
        kapan KPK menyita aset2-nya anas urbaningrum, andi malarangeng, angelina sondakh, ibas, sby…!?!?!

        kenyataan yg ada adalah
        KPK sangat tebang pilih dlm memberantas korupsi
        gak berani berhadapan dg demokrat

  • adrian

    ini kan situs untuk dakwah. gak usah membahas yang beginian.. masyarakat bisa menilai sendiri.. yang lebih penting untuk dibela itu Islam..

  • Saya kira Pak Andrian agak keliru dalam menerapkan logika hukum di sini, alasannya:

    (1) benar KPK mempunyai kompetensi di penyidikan tindak pidana korupsi sesuai kutipan Pasal 43 dan 45 UUKPK, namun itu tidak menyebabkan KPK tidak berwenang/dilarang untuk menyidik (yang diduga sebagai) tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan tindak pidana lain (misalnya TP Pencucian Uang , TP Penggelapan , TP dalam lingkup Hukum Militer dsb.);

    (2) pembuktian dari tindak pidana korupsinya sendiri, tahapannya bukan pada saat penyidikan ini, namun dalam tahapan pengadilan; dan

    (3) Penyitaan dalam sangkaan tindak pidana apapun, setahu saya tidak perlu membuktikan dulu bahwa tindak pidana yang disangkakan maupun kompetensi diri yang menyidik/menyita, maupun kebenaran identitas barang yang disita. Karena pada pokoknya penyitaan adalah untuk mengamankan barang bukti “terlebih dahulu” dari resiko-resiko hilang, diubah dsb. Yang dapat diuji di pra-peradilan atau di pengadilan.

    Hanya sekedar pendapat. Maaf hukum acara saya tidak bagus.

  • IKHWAN FAHROJIH

    Menarik analisis yang disampakan Sdr Adrian Kamil, SH, LLM. diatas.

    Sebagai perbandingan dan memperkaya analisis saya akan mengemukakan pendapat saya.

    1. Sdr Adrian Kamil, menyinggung masalah kewenangan KPK dalam menangani Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) namun tidak menjelaskan dalam perspektif UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (walaupun “dikutip nama UU-nya”) hanya dari perpspektif UU KPK dan Pemberantasan TIPIKOR karena itu saya akan menambahkannya dari Perspektif UU TPPU biar wacana kita lebih luas.

    2. Dalam UU No. 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa :

    – Pasal 74
    Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
    sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan
    perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

    – Pasal 75
    Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak
    pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

    Penjelasan Pasal 74.
    Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

    Pasal 2 mnjelaskan asal tindak pidana pencucian uang, antara lain :

    (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
    a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja;
    f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap;n. terorisme;o. penculikan;p. pencurian; q. penggelapan;r. penipuan;s. pemalsuan uang;t. perjudian;u. prostitusi;v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan;
    x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaatau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

    Berdasar pada Pasal 74 dan Pasal 75 tsb, KPK sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi (sebagai tindak pidana asal), dapat menggabungkan penyidikan Tindak pidana asal (TIPIKOR) dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Sejalan dengan hal tersebut PENGADILAN TIPIKOR dalam Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TIPIKOR menyatakan bahwa :

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

    a. Tindak Pidana Korupsi;
    b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana
    korupsi; dan/atau
    c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak
    pidana korupsi.

    Mengenai Penyitaan harus ijin pengadilan karena bukan TIPIKOR, Pasal 74 dan 75 UU 8 tahun 2010 ttg TPPU beserta penjelasannya menyatakan bahwa “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”. Penjelasan “….Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

    UU No 8 Tahun 2010 ttg TPPU tidak mengatur tersendiri mengenai prosedur penyitaan, melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL. Bagi KPK sebagai Penyidik Tindak Pidana asal maka sumber kewenangannya terutama kewenangan menyita berasal dari UU 30 tahun 2002 tentang KPK, sehingga dengan demikian jelas sekali bagi KPK tidak perlu ijin pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

    Afwan hanya untuk menambah wawasan hukum kita..

Lihat Juga

HNW: Berapa kali Pun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK