Home / Berita / Opini / Beda Partai Beda Perlakuan KPK?

Beda Partai Beda Perlakuan KPK?

KPK Berani Jujur, Hebat (inet)
KPK Berani Jujur, Hebat (inet)

dakwatuna.com Tulisan menarik seputar polemik dan persiteruan antara KPK dan PKS yang merasa didiskriminasi oleh KPK dalam penanganan kasus hukum yang menjerat Presiden PKS yang Lalu, Luthfi Hasan Ishaaq. Banyak opini yang beredar dan sengaja direkayasa oleh media mainstream selain di sana masih ada perlawanan dan upaya dari media-media teri sebagai media alternatif perubahan yang masih menyajikan fakta dan data untuk menyampaikannya secara jujur dan cerdas kepada masyarakat. Nukilan ini, kami ambil dari blog pribadi penulis dan kami hanya melakukan editing ejaan sebisanya sesuai dengan standar media kami.

Berikut opini ilmuan melalui blognya, Rinaldi Munir*

Kali ini saya mau bicara soal politik. Gatal juga tangan saya untuk menulis setelah menyaksikan “drama” antara KPK dengan partai PKS, ini masih menyangkut tentang kasus suap impor daging sapi yang sekarang kasusnya melebar semakin jauh.

Disclaimer: Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa saya bukan pendukung atau simpatisan PKS. Tulisan-tulisan saya beberapa waktu yang lalu sering menyindir dan mengkritisi PKS maupun petingginya. Bahkan, dalam PilGub Jabar yang lalu saya tidak memilih calon gubernur dari PKS. Kemungkinan dalam Pemilu 2014 saya juga tidak akan memilih partai ini.

Tangan saya gatal mau menulis karena mengamati ada perbedaan perlakuan dari KPK terhadap partai-partai yang terlibat korupsi. Mari kita lihat ke Partai Demokrat. Partai ini sudah babak belur karena pembusukan dari dalam. Petinggi-petinggi partainya banyak yang menjadi tersangka kasus korupsi Hambalang, antara lain Angelina Sondakh, Nazaruddin, Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum. Sebagian tersangka sudah mendapat vonis hukuman (Angelina dan Nazarudin), sedangkan tersangka yang lain masih bebas berkeliaran.

Mari bandingkan dengan kasus yang menimpa PKS. LHI, mantan Presiden partai itu, sudah ditangkap oleh KPK, sekarang mendekam di Rutan Guntur. LHI menjadi tersangka karena diduga menerima suap dari Fathanah terkait impor daging sapi, meskipun uang suapnya belum diterima. LHI langsung ditangkap malam itu juga oleh KPK dan langsung dijebloskan ke Rutan Guntur. Dalam perkembangannya, kasus suap itu diperlebar oleh KPK menjadi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Semua harta LHI diperiksa, beberapa di antaranya disita. Berhubung LHI dulu adalah Presiden PKS, maka partainya ikut terseret-seret, aset partai pun diobok-obok oleh KPK lalu disita. Dengan dukungan media mainstream, berita tentang TPPU dan penyitaan properti milik tersangka maupun partai benar-benar membuat PKS menjadi semakin terpuruk di mata masyarakat. Citra mereka semakin jatuh, apalagi kasus ini semakin seru karena ada bumbu tentang perempuan yang terlibat di dalamnya. Saya menangkap kesan sepertinya “drama” KPK dengan PKS ini baru akan berakhir setelah Pemilu 2014 (kayaknya lho), atau meminjam istilah orang PKS “akan terus digoreng-goreng” berlama-lama.

Kembali lagi ke kasus yang melanda Partai Demokrat. Anas dan Andi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Keduanya diduga menerima uang suap dalam kasus Hambalang. Kasus Hambalang nilai korupsinnya jauh lebih besar daripada kasus suap impor daging sapi. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, anehnya KPK tidak menahan keduanya. Baik Anas maupun Andi sampai detik ini bebas berkeliaran dan berkegiatan ke mana saja kecuali pergi ke luar negeri. Tentu KPK punya alasan tersendiri mengapa tidak menahan keduanya, suka atau tidak suka yah kita percaya saja kepada KPK.

Sebagaimana LHI, Anas adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Bedanya, KPK tidak (atau belum?) mengembangkan kasus suap Anas maupun Andi menjadi TPPU. Aset properti milik mereka pun tidak disita, begitu pula Partai Demokrat tidak disentuh sama sekali, misalnya saja properti milik partai seperti mobil. Bahkan Nazarudin yang sudah dijatuhi hukuman penjara juga tidak terkena TPPU, hartanya pun masih aman tidak disita (CMIIW).

Perbedaan perlakuan ini tentu membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa ini, mengapa KPK seolah-olah terkesan begitu keras kepada orang dari suatu partai tetapi terlihat lembek pada orang dari partai lainnya. Kalau memang orang-orang itu diduga bersalah, maka seharusnya perlakuannya tidak boleh berat sebelah. Wajar saja jika muncul dugaan politisasi, konspirasi, merasa dizhalimi, kriminalisasi, atau apapunlah namanya. Saya pikir pasti banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan saya, tetapi karakteristik masyarakat kita adalah massa yang diam (silent majority), maka mereka cukup menjadi pengamat yang menyaksikan babak demi babak drama KPK dengan dua partai yang saya sebutkan di atas.

Least but not least, hingga saat ini saya dan sebagian besar masyarakat masih percaya pada kredibilitas dan integritas KPK. Dukungan masyarakat kepada KPK masih sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat di jagat maya yang sebagian besar mengapresiasi KPK sembari mengecam pernyataan-pernyataan dan sikap perlawanan yang ditunjukkan oleh petinggi, kader, dan simpatisan PKS. Saya menilai sikap perlawanan itu malah kontraproduktif sebab makin menyudutkan mereka dan membuat antipati sebagian masyarakat.

Siapa pun yang bersalah harus dihukum. Kalau nanti terbukti LHI, Anas, maupun Andi bersalah maka mereka pantas menerima ganjaran yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Masyarakat akan menghukum partai yang terlibat korupsi pada Pemilu 2014 nanti. Sebaliknya, kalau mereka tidak terbukti bersalah, maka tidak ada alasan untuk menahan mereka. Adapun partai mereka yang tercemar itu adalah konsekuensi dari pertarungan politik yang kotor.

Kepada KPK saya berpesan agar jangan tebang pilih kasus. Masih banyak kasus-kasus besar lain yang perlu disidik dan menuntut keberanian KPK karena melibatkan orang sangat penting di negeri ini. Selain kasus Hambalang, ada kasus BLBI dan kasus Century yang nilainya triliunan tetapi dibiarkan mengambang, ada juga misteri dibalik kasus Antasari. Teruskan misi Anda sebagai penegak keadilan dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis di negeri ini. Sekali Anda tidak netral dan terkontaminasi kepentingan politik tertentu, maka hancurlah kredibilitas Anda di mata masyakarat.

*sumber: http://rinaldimunir.wordpress.com/2013/05/08/beda-partai-beda-perlakuan-kpk/#comments

About these ads

Redaktur: Samin B

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (14 votes, average: 8,64 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • Erik Eri

    KPK adalah badan hukum milik negara, semua rakyat sama hak nya dimata KPK
    Tapi pejabat KPK tidak memahami hal itu siapa yg bayar dia yg di bela siapa yg kuat dia yg dibela siapa yg berkuasa dia yg dibela, hukum apa namanya yg di lakukan pejabat KPK ini apakah hukum rimba KPK. Sungguh kacau negara ini.

    • komendanu

      Disclaimer: Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu
      bahwa saya bukan pendukung atau simpatisan PKS. Tulisan-tulisan saya
      beberapa waktu yang lalu sering menyindir dan mengkritisi PKS maupun
      petingginya. Bahkan, dalam PilGub Jabar yang lalu saya tidak memilih
      calon gubernur dari PKS. Kemungkinan dalam Pemilu 2014 saya juga tidak
      akan memilih partai ini.

      ah..masa sih :D

Lihat Juga

Pilkada DKI

Tak Usung Kader Sendiri, Ini Pertimbangan PKS Usung Anies-Sandi