dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta (12/5). Rapat Majelis Syura (MS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung sejak Sabtu (11/5) hingga hari Minggu (12/5) ini membahas beragam permasalahan yang aktual belakangan ini. Beberapa persoalan yang dibahas adalah, rencana kenaikan BBM, masalah ikatan sosial di tengah masyarakat yang makin rapuh, hingga soal Pilkada yang diikuti PKS. “Tidak hanya soal tindakan KPK yang membesar-besarkan soal penyitaan mobil, tapi juga soal rencana kenaikan BBM dan soal keretakan sosial yang melanda Indonesia belakangan ini,” ujar Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP), PKS Mardani Ali Sera, Minggu siang disela-sela Rapat MS PKS.
Dalam soal rencana penyitaan mobil, DPP PKS telah berulang-ulang mempersilakan menyita mobil yang menurut KPK akan dijadikan barang bukti. “Tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan juga pengurus DPP PKS karena kebetulan mobil tersebut ada di sana, dan disertai surat penyitaan yang sah,” tutur Mardani.
Ia menyesalkan sikap juru bicara KPK yang melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh PKS. Hal tersebut dinilai mengaburkan kejadian di lapangan yang menunjukkan oknum petugas KPK tidak membawa surat –surat penyitaan dan tidak mampu menunjukkan mobil mana saja yang akan disita. Hal yang, menurut Mardani, akan menimbulkan polemik hukum yang lebih panjang bila ternyata mobil yang disita bukanlah mobil tersangka yang dimaksud.
PKS meminta KPK untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dengan tatacara yang legal dan santun. “Kekuasaan yang besar tidak mesti diikuti dengan arogansi dan sok kuasa,” ujar Mardani mengingatkan.
Rapat MS PKS, menurut Mardani, justru banyak menghabiskan waktu dalam membahas proposal pemerintah dalam menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) yang disertai dengan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) jilid 2. “Banyak peserta Majelis Syura menyayangkan pemerintah yang tidak memanfaatkan momentum situasi ekonomi yang positif di akhir tahun 2012 dan awal 2013 untuk menaikkan harga BBM. Saat ini, rakyat akan menghadapi masa liburan dan masuk sekolah yang diikuti puasa dan lebaran, pasti (kenaikan BBM) akan sangat memberatkan rakyat,” jelas Mardani.
Sementara BLSM, ujar Mardani, dalam penilaian PKS sangat politis dan tidak memberikan solusi jangka panjang. “Tidak jelasnya kebijakan energi nasional dalam 9 tahun ini menyebabkan rakyat harus menanggung beban yang berat. Kenaikan harga BBM hanya akan memicu inflasi dan kenaikan harga yang tidak terkendali, saat itu terjadi, BLSM cuma jadi program pencitraan penguasa kepada rakyatnya,” ujar Mardani menggambarkan suasana diskusi di rapat MS.
Sementara itu, peserta MS PKS juga menyoroti kekerasan yang kerap terjadi sebagai kelemahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah dengan aparat keamanannya. “Perlu dialog yang konstruktif dari pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat untuk mengikat lagi tali silaturahim sosial yang tercerai-berai belakangan ini,” ujar Mardani.
Redaktur: Samin Barkah
Beri Nilai:
(1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
