Home / Berita / Opini / Hukum Acara Penyitaan dan Arogansi KPK

Hukum Acara Penyitaan dan Arogansi KPK

Oleh Abduhu Jakfar*

Arogansi KPK (ilustrasi)
Arogansi KPK (ilustrasi)

dakwatuna.com Perilaku KPK berdasarkan hukum dapat dinilai dan didasarkan pada hukum yang menjadi landasan operasional KPK. Kasus LHI, kasus suap daging sapi  tidak dapat dibuktikan oleh KPK. Akhirnya KPK menggoreng kasus ini dengan pasal TPPU, tentang pencucian uang. Salah satu perilaku arogan KPK terlihat pada Senin malam, ketika mereka mendatangi gedung PKS untuk menyita kendaraan milik LHI. Tindakan KPK tersebut mengundang banyak pertanyaan dan dipertanyakan banyak karena mereka memaksa masuk Gedung kantor PKS untuk menyita kendaraan tanpa ada kelengkapan administrasi. Berikut perundangan-undangan yang menjadi penilaiaan arogansi KPK atas tindakannya baru-baru ini terhadap PKS.

Secara umum Hukum Acara Penyitaan diatur oleh KUHAP (bukan KUHP) pada pasal 38:

Pasal 38:

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
Khusus untuk tindak pidana Korupsi, pada Undang-undang KPK UU 30 tahun 2002, KPK boleh menyita tanpa surat izin ketua pengadilan seperti pada pasal 47 ayat 1 dan 2

Pasal 47
(1). Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

TAPI bukan berarti bebas begitu saja, ada pasal 3 yang merinci.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:

  1. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
  2. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
  3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
  4. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
  5. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

 

(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan fakta kejadian yang dilakukan KPK pada Senin malam, 5 Mei 2013 yang memaksa menerobos masuk Gedung kantor PKS untuk menyita kendaraan tanpa ada kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud, maka tindakan KPK kali ini mengundang kecurigaan adanya muatan politis pesanan dari pihak tertentu. Inipun dilakukan di saat kasus-kasus besar korupsi yang merugikan negara tidak dituntaskan dengan semangat. Kasus-kasus besar itu adalah:

  1. Kasus Bank Century, dengan kerugian negara sebesar 6.700 milyar
  2. Kasus Proyek Hambalang, dengan kerugian negara sebesar 243 milyar
  3. Kasus Simulator SIM, dengan kerugian negara sebesar 121 milyar
  4. Kasus daging sapi LHI, dengan kerugian negara sebesar 0 (nol)

Apa karena untuk semua kasus itu, para pimpinan KPK (Johan Budi cs) sudah dibayar sebesar Rp.63-70 jt/orang/bulan sesuai PP 36/2009???? Ada apa dengan KPK?

*Penulis adalah pemerhati sosial politik dan pengamat Timur Tengah

About these ads

Redaktur: Samin B

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (11 votes, average: 8,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
  • dakwatuna ini blognya PKS ya???? kok sepertinya membela PKS???
    blog politik atau blog dakwah??
    dulu juga ada tulisan tentang pembelaan kepada luthfi hakim…. mencurigakan…koruptor kok dibela

    • YudhaAditya

      KPK melanggar hukum kok dibela, Luthfi belum terbukti koruptor karena belum diputuskan oleh Pengadilan, Tobat woy…

    • Yadi

      dakwatuna ini sebagai media Islam tentunya berbeda dengan media-media sekuler dan media2 lainnya…. pembertaannya pastinya akan mengimbangi dan mengklarifikasi pemberiataan media-media lain… liat misalnya pemberiataan tentang Uje, yang mengklarifikasi berita HOAX…
      yang korptor siapa mas… Mas Moe kayaknya hampir setiap pemberitaan PKS pasti komen negatif… hati-hati Mas… semua akan dipertanggungjawabkan diakhirat… kalo tuduhan tidak benar namanya fitnah… tahu sendirikan balasan tukang fitnah… fotonyakan pake kopiah tapi kok berkacak pinggang…

  • eko bedjo

    sudah jelas pernyataan diatas, KPK pny power utk penyitaan. Jika dirasa mobil2 tersebut ada indikasi dari tppu… Ya mbok dikasih saja. Surat penyitaan ada, dan ada penolakan penyitaan juga ada…. Jangan2 PKS jd ormas preman juga

  • Kalo ngelihat bloknya sepertinya dikelola org2 profesional tapi kok kaya gini isinya…??? Gak usah manas2i publik jawabnya sederhana kok….. kalo mmg tindakan yg dilakukan KPK tdk sesuai hukum kan ada jalur hukum seperti Pra peradilan dll, ngapain bikin opini KPK melanggar hukum tapi “dakwatuna” gak melakukan perlawanan hukum juga…??? Tolong jgn karena malu Petinggi PKS terjerat korupsi trus bikin opini yg merendahkan KPK…!!! Berantas Korups……!!!!! Hidup KPK….!!!

  • didin

    Warok Aja sepertinya orang KPK yang menggunakan nama samaran. setiap ada tulisan yang mengritisi KPK selalu membuat komen, kenapa pake nama samaran ya?

  • IKHWAN FAHROJIH

    Pengacaranya LHI kalau proffesional harus punya strategi dan kreativitas, jangan mengandalkan massa doang, ini masalah hukum boss..! Seharusnya biarkan disita, kalau ternyata penyitaan melanggar ketentuan hukum ( misalnya tanpa berita acara penyitaan dan ada barang yang disita (mobil) trnyata bukan milik/terkait LHI) ajukan PRA-PERADILAN. Itu lebih menohok KPK, klau KPK dibatalkan penyitaannya oleh Pengadilan itu sesuatu banget..lagi pula kita harus belajar bahwa proses hukum yang menyimpang harus pula dijawab dg upaya hukum juga, bukan dg kekuatan massa.

    1. Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
    a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
    b. Sah atau tidaknya penghentian penyi¬dikan atau penghentian penuntutan;
    c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain
    atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
    d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

    Peristiwa penghadangan kmarin, menurut saya justru menunjukkan Pemahaman Hukum Yang Lemah, okelah bisa dipahami terhadap massa yang kemarin menghadang krn latar belakang mreka kbanyakan mungkn bukan hukum, tapi terhadap Pengacaranya, seharusnya dapat mmberikan wawasan yang lbh strategic…( Afwan sekdar masuka aja, undzur man qoola walaa tandzur maa qoola)

    • Yadi

      penghadangan yang mana om… bedakan antara penghadangan dan pengamanan aset.. bedakan antara penyitaan dan perampasan… penyitaan kon ngga’ bawa surat lengkap…

  • IKHWAN FAHROJIH

    Pengacaranya LHI kalau proffesional harus punya strategi dan
    kreativitas, jangan mengandalkan massa doang, ini masalah hukum boss..!
    Seharusnya biarkan disita, kalau ternyata penyitaan melanggar ketentuan
    hukum ( misalnya tanpa berita acara penyitaan dan ada barang yang disita
    (mobil) trnyata bukan milik/terkait LHI) ajukan PRA-PERADILAN. Itu
    lebih menohok KPK, klau KPK dibatalkan penyitaannya oleh Pengadilan itu
    sesuatu banget..lagi pula kita harus belajar bahwa proses hukum yang
    menyimpang harus pula dijawab dg upaya hukum juga, bukan dg kekuatan
    massa.

    1. Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
    a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
    b. Sah atau tidaknya penghentian penyi¬dikan atau penghentian penuntutan;
    c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain
    atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
    d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

    Peristiwa penghadangan kmarin, menurut saya justru menunjukkan
    Pemahaman Hukum Yang Lemah, okelah bisa dipahami terhadap massa yang
    kemarin menghadang krn latar belakang mreka kbanyakan mungkn bukan
    hukum, tapi terhadap Pengacaranya, seharusnya dapat mmberikan wawasan
    yang lbh strategic…( Afwan sekdar masuka aja, undzur man qoola walaa
    tandzur maa qoola)

Lihat Juga

Pilkada DKI

Tak Usung Kader Sendiri, Ini Pertimbangan PKS Usung Anies-Sandi