Home / Berita / Opini / PKS dan Imajinasi Permusuhan

PKS dan Imajinasi Permusuhan

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi (inet)
Ilustrasi (inet)

dakwatuna.com – Akhir-akhir ini kader PKS di seluruh dunia menanti dengan harap-harap cemas hasil kerja KPK dalam upayanya membuktikan kesalahan qiyadah ‘pemimpinnya’ ustadz LHI dalam kasus dugaan suap import daging sapi.

Kecemasan muncul menyeruak ketika KPK menunjukkan pekerjaannya semakin tidak profesional karena mengalihkan kasus dugaan suap daging sapi menjadi dugaan pencucian uang. Ketidakprofesionalan KPK ini belakangan memunculkan anekdot di dunia sosial media ketika bermaksud menyita kotak kosong milik ustadz LHI di Bank Mandiri dan menyita mobil kader di kantor DPP PKS.

Kecemasan lainnya muncul ketika beragam spekulasi menyebutkan bahwa komisioner KPK memang bermaksud melakukan konfrontasi terhadap PKS karena masalah pribadi yang tidak jelas. Sudah barang tentu tidak semua komisioner KPK yang dimaksud, tetapi disebutkan salah satu nama komisioner KPK dan juru bicara KPK sengaja mengkonstruksikan berita bahwa LHI, mantan Presiden PKS memang bermasalah. Apakah demikian? Jawabnya, kita perlu berbaik sangka saja dalam hal ini semoga KPK tetap profesional dan tidak demikian adanya.

Imajinasi permusuhan

Sebutan imajinasi permusuhan atau ‘hostile imagination‘ pertama kali dipopulerkan oleh Philip Zimbardo (2007) dalam bukunya “The Lucifer Effect: Understanding how good people turn evil” yang terbit di New York oleh penerbit Random House.

Buku ini menegaskan bahwa orang baik bisa dikonstruksikan menjadi jahat (Evil) melalui sarana intervensi eksternal. Penulis tidak ingin mengatakan bahwa KPK melakukan hal serupa terhadap LHI dan kita tidak pula ingin mengatakan ini sebuah konspirasi untuk meluluhlantakkan PKS dari dunia politik Indonesia yang sehat. Penulis hanya akan melakukan sebuah penelusuran bagaimana proses terjadinya ‘hostile imagination”, imajinasi permusuhan menurut Zimbardo.

Dalam sub-bagian tulisannya “The power to creat ‘The Enemy’ Zimbardo menuliskan bahwa sistem menciptakan hierarki dominasi dengan mempengaruhi dan berkomunikasi dari atas ke bawah (going down) dan sangat jarang terjadi dari bawah ke atas (going up). Sehingga, menurut Zimbardo manakala kekuasaan elit hendak menghancurkan musuhnya, maka elit ini akan meminta kepada pakar propaganda untuk mendesain sebuah program kebencian.

Sehingga apa yang terjadi berikutnya adalah munculnya kebencian warga masyarakat yang satu terhadap warga masyarakat lainnya hingga pada derajat memecah-belah, menyebabkan perasaan sakit, penderitaan, kecemasan hingga derajat membunuhnya. Tentu saja membunuh tidak harus diartikan sebagai kematian, tetapi dapat pula diartikan sebagai pembunuhan karakter dan asasi kemanusiaan.

Hierarki dominasi kekuasaan elit semacam ini, menurut Zimbardo membutuhkan apa yang disebutnya sebagai ‘hostile imagination’, imajinasi permusuhan. Sampai di sini kita akan mampu memahami jika ada seorang penegak hukum membenci pihak lainnya dengan tanpa alasan yang cukup kuat dan jelas, maka selanjutnya akan memunculkan ‘imajinasi permusuhan’ ini. Ini akan sangat membahayakan kredibilitas dan profesionalitas yang bersangkutan.

Benar adanya, logika hukum dapat saja membuktikan bahwa tersangka LHI misalnya benar-benar terbukti bersalah atas dugaan suap atau dugaan praktik pencucian uang karena logika hukum pada dasarnya adalah mengkonstruksi bukti-bukti berdasarkan fakta yang ada di sekitar kita. Tetapi, tetap saja alam bawah sadar masyarakat awam akan menyadari ada sebuah konstruksi ‘imajinasi permusuhan’ yang bersangkutan kepada orang lain. Radar kesadaran politik masyarakat akan menangkap sinyal ada bahaya demarketisasi dan bahaya pembusukan terstruktur.

‘Imajinasi permusuhan’ menurut Zimbardo adalah sebuah konstruksi psikologis yang sangat dalam di dalam pikiran masyarakat melalui propaganda yang mentransformasikan orang lain sebagai “musuh”. Mengacu pada pendapat Zimbardo ini, kita sedang menanti apakah konstruksi psikologis permusuhan terhadap PKS akan berhasil menjadikan PKS sebagai ‘common enemy’, musuh bersama masyarakat atau justru sebaliknya yang terjadi.

Kita memang tidak perlu terlalu berlebih-lebihan atau melakukan penyederhanaan masalah (over simplifikasi) menyebut apa yang terjadi sebagai ‘imajinasi permusuhan’. Kita hanya perlu memahami bahwa bagaimana sebenarnya proses ‘imajinasi permusuhan’ itu terjadi.

Zimbardo menuntaskan penjelasannya bahwa proses ‘imajinasi permusuhan’ dimulai dengan menciptakan konsepsi stereotip terhadap pihak lain, persepsi dehumanisasi (merendahkan martabat kemanusiaan) orang lain. Di satu pihak orang lain sangat berharga, sangat kuat, sementara di pihak lainnya sebagai setan, sebagai monster abstrak, sebagai suatu ancaman fundamental terhadap nilai-nilai kedamaian dan keyakinan kita.

Sehingga, dengan memunculkan rasa takut masyarakat dan ancaman musuh yang sangat dekat, orang akan bertindak tidak rasional, orang-orang bebas bertindak ceroboh, dan orang-orang yang mencintai perdamaian bertindak sebagai prajurit. Visualisasi dramatis menggambarkan musuh pada poster, televisi, sampul majalah, film, dan jejak Internet ke dalam relung sistem limbik, otak primitif, dengan emosi yang sangat kuat terhadap ketakutan dan kebencian.

Tentu, kita tidak berharap KPK sebagai prajurit dan sebaliknya PKS sebagai musuh yang dikonstruksikan harus dimusnahkan. Semoga di dalam sistem limbik masyarakat Indonesia selalu muncul konstruksi dengan emosi bahwa PKS yang selalu bekerja, PKS yang membawa cinta bagi masyarakat dan PKS yang selalu menciptakan harmoni bagi masyarakat. PKS adalah kerja, cinta dan harmoni. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

About these ads

Redaktur: Samin B

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (7 votes, average: 8,57 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Penulis adalah mahasiswa National Cheng Kung University (NCKU), Tainan-Taiwan. Gemar menulis artikel-artikel lepas dan beberapa puisi. Menulis adalah perjalanan kata-kata (journey of the words) dalam menemukan cinta Ilahi.
  • Guest

    Banyak yang salah persepsi antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam kasus LHI, AF, dan INDOGUNA UTAMA, predicate crime (tindak pidana asal)-nya. TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah terhadap pemanfaatan uang/barang yg diduga berasal dari kejahatan. munculnya TPPU adalah untuk memaksimalkan upaya pemberantasan kejahatan, karena tidak semua tindak pidana bisa dilacak dari tindak pidana asalnya- ada banyak yang bisa dilacak dari hasil tindak pidana itu dimanfaatkan.

    Dalam kasus LHI, AF tetap kasusnya dugaan tindak pidana korupsi, dalam dakwaan nanti tetap ada dakwaan TPK, namun juga di-komulatif-kan dg TPPU, di Pengadilan nanti tersangka/terdakwa harus membuktikan asal usul “harta/barang” yang disita KPK, kalau bisa dbuktikan berasal dari cara yang halal, benar, sah secara hukum, akan dikembalikan namun bila tidak bisa dbuktikan asal-usulnya akan dirampas untuk negara, semua itu tergantung penilaian dan putusan hakim di pengadilan, sekarang tetap berlaku asas PRADUGA TAK BERSALAH.

    Salam…

    Undzur maa qoola walaa tandzur man qoola

  • IKHWAN FAHROJIH

    Banyak yang salah persepsi antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam kasus LHI, AF, dan INDOGUNA UTAMA, predicate crime (tindak pidana asal)-nya tetap TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK). TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah terhadap pemanfaatan uang/barang yg diduga berasal dari kejahatan. munculnya TPPU adalah pendekatan baru untuk memaksimalkan upaya pemberantasan kejahatan, karena tidak semua tindak pidana bisa dilacak dari tindak pidana asalnya- ada banyak yang bisa dilacak dari hasil tindak pidana itu dimanfaatkan.

    Dalam kasus LHI, AF tetap kasusnya dugaan tindak pidana korupsi,
    dalam dakwaan nanti tetap ada dakwaan TPK, namun juga di-komulatif-kan
    dg dakwaan TPPU, di Pengadilan nanti tersangka/terdakwa harus membuktikan asal
    usul “harta/barang” yang disita KPK, kalau bisa dbuktikan berasal dari
    cara yang halal, benar, sah secara hukum, akan dikembalikan namun bila
    tidak bisa dbuktikan asal-usulnya akan dirampas untuk negara, semua itu
    tergantung penilaian dan putusan hakim di pengadilan, sekarang tetap
    berlaku asas PRADUGA TAK BERSALAH.

    Salam…

    Undzur maa qoola walaa tandzur man qoola

Lihat Juga

Anies-Sandi Dinilai Memiliki Integritas yang Sangat Baik